Demikian diutarakan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Kabupaten Simalungun Ir Topot Saragih, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10).

Sejauh ini, kata Topot, proyek perbaikan jalan provinsi tersebut telah memasuki agenda tender di Dinas Binamarga Sumut di Medan. Paling lambat, proses perbaikan jalan itu dimulai awal Januari 2010, dan pengerjaan dimulai dari Simpang Raya menuju Pematangraya sepanjang 13 kilometer.

Sedangkan ruas jalan di Raya Mas hingga Bittang Raya sepanjang 2 kilometer yang kerusakannya paling parah, kata Topot, juga akan diperbaiki. Pihak Dinas PU Binamarga Simalungun, lanjutnya, akan meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk mengurangi volume pekerjaan di ruas jalan Simpang Raya- Pematangraya sepanjang 2 kilometer, dan mengalihkannya ke ruas Raya Mas-Bittang Raya.

Masih kata Topot, karena keterbatasan anggaran keungan Pemprovsu, perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus. Karenanya, pekerjaan perbaikan jalan kemungkinan dilakukan bertahap, hingga tahun anggaran berikutnya.

"Meski hanya 13 kilometer yang diperbaiki, kita tetap harus bersyukur. Karena setelah berulang-ulang dimintakan oleh Pemkab Simalungun, baru kali ini disetujui Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumut," jelas Topot sembari menambahkan, Pemkab Simalungun akan terus memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera memperbaiki ruas jalan tersebut hingga tuntas.

Jalan Tembus Kantor Bupati-SKPD

Sementara itu, tahap awal pembukaan jalan tembus antara kantor bupati ke kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hampir rampung. Proses pekerjaan tahap pertama yang meliputi pembukaan jalan, pemasangan gorong-gorong, pembangunan saluran drainase, dan pembuatan bronjong penahan serta pengerasan badan jalan menggunakan campuran sirtu (pasir batu), telah menghabiskan dana sebesar Rp5 miliar, yang dianggarkan di APBD Simalungun 2009.

Untuk pekerjaan tahap kedua, yakni peningkatan jalan menjadi hotmix, Topot mengakui, masih dibutuhkan dana sebesar Rp1,5 miliar. Dana itu, sebutnya, akan digunakan untuk menghotmix jalan sepanjang 400 meter dan lebar 5 meter itu. Untuk menyiasati kekurangan dana, Topot mengaku telah menganggarkannya di Rancangan APBD 2010.

Dalam kesempatan itu, Topot mengakui, rencana awalnya, pengerjaan pembukaan jalan itu dikerjakan Dinas Tarukim Simalungun dengan membangun di dua titik berbeda, yakni jalan yang dibangun saat ini, dan di belakang kantor DPRD. Namun ketiadaan anggaran di Dinas Tarukim membuat pekerjaan itu diserahkan ke Dinas PU Binamarga. Selain itu, karena minimnya anggaran, rencana pembangunan di satu titik akhirnya dibatalkan.

"Awalnya pembangunan jalan tembus dilakukan di dua titik, namun akibat minimnya anggaran, rencana tersebut akhirnya dibatalkan," terangnya.

Pantauan koran ini, Kamis (29/10) di kantor Dinas Perhubungan di komplek perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pamatangraya, Simalungun, pelayanan di kantor Dinas Perhubungan tidak berjalan dengan maksimal.

Sejumlah tamu yang terdiri dari masyarakat dan sejumlah insan pers yang hendak bertemu dengan kepala dinas untuk keperluan konfirmasi pemberitaan tampak duduk menunggu berjam-jam di halaman parkir kantor itu.

Ketidak hadiran kepala dinas itu ternyata berdampak pada kinerja anak buahnya. Amatan koran ini, Kamis (29/10), sejumlah pegawai terlihat bermalas-malasan dalam bekerja. Meski ada sebagian yang tetap tekun bekerja, namun kebanyakan dari mereka berkumpul berkelompok dibeberapa ruangan yang ada di kantor itu, dan di sebuah kantin tak jauh dari perkantoran tersebut.

Lewat salah seorang pegawai yang sengaja namanya tidak dituliskan, awak koran ini memeroleh keterangan bahwa kejadian itu bukan yang pertama sekali terjadi di kantor itu. Menurutnya, sering sekali masyarakat, dan pihak-pihak yang memilik urusan dengan dinas itu harus pulang dengan kecewa, karena gagal bertemu dengan kepala dinas, beserta pejabat-pejabat di dinas tersebut.

"Sering sekali orang pulang dengan kecewa, karena urusannya ke kantor ini tidak beres. Karena, bos-bos (Kadis dan pejabat-pejabatnya) jarang masuk kantor, atau kalau pun datang hanya sebentar saja," kata pegawai tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Rinto Dearman Purba salah seorang mahasiswa asal Pematang Raya mengatakan, sikap pejabat di Dinas Perhubungan itu adalah tindakan yang kurang profesional, serta sama sekali tidak menggambarkan sikap dari seorang pejabat.

Rinto juga menduga telah terjadi sesuatu yang tidak beres di kantor itu, sehingga sejumlah pejabatnya termasuk kepala dinas dan anak buahnya jarang masuk kantor.

"Seharusnya pejabat di pemerintahan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena digaji oleh negara. Kalau tidak, maka dipastikan seperti yang terjadi sekarang, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal," cetusnya dengan mimik wajah yang kesal.

Sementara itu, METRO yang mencoba menghubungi Kadis Perhubungan untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut, beserta sejumlah persoalan terkait masalah transportasi di Simalungun gagal memeroleh keterangan. Pasalnya, berulang kali dihubungi, nomor ponsel Robert tidak aktif. Terkait persoalan tersebut, Kabag Humas dan ke Protokolan Pemkab Simalungun Simesono Hia yang dikonfirmasi melalui teleponnya mengatakan, kemungkinan jarangnya Kadis Perhubungan masuk ke kantor dikarenakan waktu kerja yang bersangkutan banyak dihabiskan di lapangan, untuk memantau berbagai sarana keperluan perhubungan, dan transportasi di daerah ini.

"Namanya Dinas Perhubungan, yang pasti tugasnya kebanyakan di lapangan melakukan berbagai kegiatan, mulai mengawasi kondisi jalan raya di kabupaten ini, kesiapan armada angkutan, termasuk angkutan di danau. "Apalagi, sekarang sedang dalam tahap persiapan untuk pembukaan jalur penyeberangan di Tigaras dan Samosir. Sehingga beliau mungkin disibukkan dengan hal itu," katanya.

sumber : metrosiantar