Pasangan calon nomor 5 (incumbent) Zulkarnain Damanik- Marsiaman Saragih di posisi kedua dengan perolehan sebanyak 109.842 suara. Pasangan nomor urut 1, Samsudin Siregar-Kusdianto di posisi ketiga dengan perolehan 103.255 suara.

Sedangkan pasangan nomor urut tiga Muknir-Miko diposisi keempat sebanyak 29.153 suara dan pasangan nomor dua Kabel Saragih - Muliono diposisi kelima hanya memperoleh 5.848 suara.

Dari cacatan hasil perolehan suara yang tercantum di sekretariat Panwaslu terlihat partisipasi masyarakat sangat rendah. Dari sekitar 608.552 pemilih tetap dalam Pilkada Simalungun yang masuk hanya 397.018 pemilih.

Sedangkan pelaksanaan Pilkada berlangsung aman dan lancar. Namun, Jannes Silaban salah seorang anggota Panwaslukada Simalungun mengakui ada sejumlah laporan yang masuk kepada Panwaslu. Di antaranya menyangkut politik uang yang disampaikan salah satu tim pemenangan. "Terkait laporan ini, kita akan tindaklanjuti," tegas Jannes.

Pasangan nomor urut pertama yang menyampaikan visi misi adalah pasangan Samsudin Siregar SH dan Kusdianto SH. Dalam visi misinya pasangan ini akan berjanji akan mempermudah dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga karena dinilai merupakan hak masyarakat. Selain itu pasangan ini juga, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan membuat kotak pengaduan masyarakat di setiap kecamatan. “ kunci kotak pengaduan ini akan dipegang langsung bupati atau wakil bupati agar dapat membaca langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat” tegas kusdianto SH. Pasangan ini juga menilai sarana dan prasarana yang ada saat ini masih perlu dibenahi khususnya masalah jalan karena merupakan sarana vital. Dalam menjalankan roda pembangunan pasangan ini juga akan berkoordinasi dengan legislatif sebagai wakil rakyat.

Pasangan Nomor urut 2 Kabel Saragih dan Ir Mulyono dalam paparan visi misinya mempertegas perlu adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya terakomodirnya kepetingan masyarakat manakala hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan erat. Pasangan ini juga berjanji jika terpilih akan menonjolkan produk-produk unggulan yang ada disetiap kecamatan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ditambahkan pasangan ini terwujudnya semua program pemerintah jika didukung sarana prasarana yang baik. “selain membuat produk unggulan kami juga akan memperbaiki sarana prasarana yang ada saat ini, karena melihat data-data yang ada sarana prasarana simalungun ini masih jauh dari yang diharapkan. Dan seluruh program kami ini untuk mewujudkan masyarakat simalungun yang sehat cerdas dan sejahtera” terang Kabel Saragih.

Sementara Pasangan Nomor Urut 3 Ir Muknir Damanik dan Miko lenih mengutamakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Dalam pemaparan visi misinya pasangan akan membenahi sector sector untuk pengembangan ekomini kerakyatan seperti sector pertanian maupun rumah industri. Untuk melancarkan program ini pasangan ini akan meningkat Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat simalungun dengan memeprhatikan bidang pendidikan. “ kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Insya Allah kami akan mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya yang berlandaskan falsafah Habonaron do Bona” terangnya.

DR JR Saragih SH MM dan Hj Nuriaty Damanik SH dari pasangan nomor urut 4 dalam pemaparan visi misinya yang pertama dilakukan adalah peningkatan kesejateraan aparatur Pegawai negeri Sipil (PNS). “mustahil program-program yang dibuat kepala daerah jika aparaturnya belum sejahtera” tegas JR Saragih. Selain PNS Pasangan ini juga berjanji untuk meningkatkan penghasilan Pangulu Nagori sebagai pemeritahan terkecil. Lanjutnya perlu menempatkan seorang Kepala Dinas pada Dinas yang tepat sesuai ilmu dan kemapuan yang ia miliki. Untuk bidang sarana prasarana pasangan ini akan membangun perumahan PNS dan Rumah Sakit di Pamatang Raya untuk menunjang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi ibukota Kabupaten Simalungun. “dalam baliho kami selalu menyebutkan kata Perubahan karena kami menilai hanya perubahanlah yang perlu untuk kabupaten simalungun saat ini” tegas disertai tepuk tangan dari masyarakat yang hadir. Pasangan ini juga menyesalkan tidak adanya tindakan yang konkrit, atas masuknya wilayah ibukota kabupaten simalungun dalam kawasan hutan sesuai SK Menhut no 44 tahun 2005 yang menurutnya mengganjal perningkatan ekonomi masyarakat. “bagaimana ekonomi masyarakat meningkat jika tidak dapat mensertifikat tanah miliknya karena persolan SK 44? karena ini jika kami terpilih nantinya kami akan segera selesaikan masalah ini” terangnya.

Terakhir pasangan nomor urut 5 Drs Zulkarnain Damanik MM dan Marsiaman Saragih SH dalam visi misinya akan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan. Selain itu menciptakan kehidupan keagamaan social dan budaya yang kondusif pada masyarakat. Sebagai seorang incumbent yang telah lima tahun menjabat bupati Drs Zulkarnain Damanik MM beerjanji akan melanjutkan program program pembangunan yang belum terlaksana selama lima tahun pemerintahannya. “insya Allah jika terpilih kembali memimpin Simalungun ini kami akan melanjutkan program program pembangunan yang selama ini belum terlaksana” tegasnya disertai tepuk tangan pendukungnya. (hot)

Menurutnya, anggaran pilkada sebesar Rp17,5 miliar tersebut direncanakan untuk dua kali putaran. Rincian alokasi anggaran masing-masing untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Simalungun mencapai Rp14 miliar lebih. Kemudian untuk kebutuhan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) sebesar Rp2 miliar. Sedangkan untuk bantuan pengamanan sebesar Rp1,16 miliar.

Dikatakan, dana yang paling banyak menyerap anggaran pilkada itu untuk membayar honor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di 1.400 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 31 kecamatan se- Simalungun.

"Simalungun, dengan segaka kemajemukannya membutuhkan pemimpin yang cakap, bijak, muda, rela berkorban, energik, dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Sejauh yang kami amati, dari lima pasangan calon, yang paling layak adalah pasangan JR-Nur," terang Tina VC Purba SE MSi dan Mariaman Purba SH MH, pengurus PMS Jakarta kepada METRO, Jumat (20/8). Pengurus lainnya Frans Purba, kepada METRO mengatakan, sebagai putra kelahiran Simalungun yang merantau ke Jakarta, ia menilai pembangunan di Simalungun belum berjalan, meski kenyataannya pembangunan terus berjalan perlahan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Simalungun yang masih tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga, seperti Karo dan Serdang Badagai.

"Pertanyaannya, kenapa Simalungun terus tertinggal dari daerah lain? Menurut hemat saya, itu karena pejabat-pejabatnya tidak fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya," tukasnya, sembari menambahkan pejabat di Kabupaten Simalungun sering menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam manakala muncul masalah dari pekerjaan si pejabat bersangkutan.

Terpisah, penasehat PMS DKI Jakarta, Pieter ED Purba melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya menganggap mendukung pasangan JR-Nur adalah sebuah keharusan. Alasannya, dari lima calon, pasangan nomor urut 4 tersebut memiliki program kerja yang jelas, tidak muluk-muluk, dan benar-benar program yang merakyat.

"Saya yakin, dukungan kepada pasangan JR-Nur adalah yang paling tepat, agar pemerintahan Simalungun dapat dirasakan segenap warga. Apalagi, JR Saragih masih muda, energik, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap Simalungun," kata Pieter, yang merupakan salah searang pengusaha properti sukses di Jakarta. (ing)

"Sebagai birokrat, dalam hal ini PNS, kami tidak menutup mata bahwa mutu pelayanan kami kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik. Ini terjadi karena sebagai PNS masih tergolong termarjinalkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam organisasi pemerintahan," kata Gidion Purba, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Simalungun, Kamis (19/8) petang.

Masih menurut Gidion yang kemarin didampingi sejumlah PNS seperti Zannas Malau, Rahab Siadari SPd, dan Garinsen Saragih, salah satu item perubahan yang sangat diharapkan PNS adalah kesejahteraan. Katanya, tidak dapat dipungkiri, faktor kesejahteraan sangat berpengaruh terhadap kinerja PNS sebagai aparatur pemerintah.

"Jika kesejahteraan pegawai di Simalungun tidak ditingkatkan, jangan harap profesionalisme dalam bertugas itu akan terwujud," kata Rahab Siadari, guru SMA Negeri 1 Silou Kahean.

Di Simalungun sendiri, kata mereka, sejauh ini pemerintah terkesan kurang berpihak kepada PNS. Salah satu contoh, ada kebijakan yang meniadakan uang lauk-pauk (ULP). "Memang jumlah uang lauk-pauk itu tidak seberapa. Namun, mengingat PNS kebanyakan berasal dari luar Pamatangraya, maka dana sekecil apapun sangat berarti untuk membantu biaya hidup," kata mereka.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan penempatan sejumlah PNS di sebuah jabatan, yang sering tidak sesuai dengan disiplin/latar belakang ilmu. Katanya, hal seperti itu sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ing)

Ketua KPU Simalungun Drs HM Nurdin Sinaga, didampingi anggota KPU Ramadin Turnip SH kepada METRO, Minggu (22/8) mengatakan, KPU mencetak logistik pemilukada, dalam hal ini formulir C-6, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005, yang diperbaharui dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Di mana disebutkan, formulir C-6 menggunakan logo pemerintah setempat.

Selanjutnya, 24 Juni 2010 lalu, Peraturan KPU No 17 tahun 2010 diundangkan. Di peraturan itu disebutkan, formulir C-6 harus menggunakan logo KPU. Di saat bersamaan, katanya, formulir C-6 untuk Pemilukada Simalungun telah selesai dicetak. Untungnya, dalam peraturan itu juga disebutkan, formulir C-6 yang dicetak sebelum peraturan itu dirbelakukan, maka formulir C-6 berlogo pemerintah daerah tetap sah. (ing)