sponsor

Select Menu

Favourite

Berita

Budaya

Berita Utama

Popular

Kategori Berita

Comments

Advertisement

Berita Pilihan

Newsletter

Hi There, I am

SLIDE1

Bupati Simalungun

Pematang Raya

Pematang Siantar

Pendidikan

Politik

Kaos Simalungun

VIDEO

Bupati Simalungun JR Saragih kembali melakukan perombakan ‘kabinet’. Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sebelumnya diemban Ojahan Nainggolan, dipercayakan kepada Janter Purba. Janter sendiri sebelumnya menjabat Sekretaris di Dinas Pendidikan (Disdik). Selain itu, JR juga mengganti Kepala Bagian Aset pada Dinas Pendapat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dari Maulen Siregar kepada Saudin Gurning.

Pergantian pejabat ini terkesan tertutup dan disebut-sebut dilakukan di ruang kerja Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Simalungun, Ismail Ginting, Senin (17/1).
Ojahan yang dicoba dihubungi melalui telepon terkait penggantian dirinya, belum berhasil karena nomor teleponnya tidak aktif. Demikian juga Maulen Siregar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Simalungun Drs Garinsen Saragih melalui telepon membenarkan telah terjadi pergantian pejabat Kepala Satpol PP dan Kabid Aset.
“Soal pergantian pejabat, merupakan kewenangan bupati. Kami hanya menyiapkan berkasnya,” katanya singkat.
Bupati dan Kadis
ke Balige
Bupati Simalungun JR Saragih serta beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berangkat ke Balige, Tobasa, Senin (17/1) untuk menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan meresmikan Museum Batak, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Hatonduhan. (esa)

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
RAYA-METRO; Pemerintah Kabupaten Simalungun harus siap-siap merogoh ‘kantung’ serta mengeluarkan dana sekitar Rp5 milliar jika membebaskan lahan tambahan pembangunan bandara di Raya dengan lebar 50 meter dan panjang 500 meter sesuai nilai harga tanah. Angka itu merupakan hitungan kasar harga pasar tanah per meter di sekitar lokasi bandara, antara Rp200 ribu sampai Rp250 ribu permeter persegi.
Angka itu merupakan hitungan kasar harga pasar tanah per meter di sekitar lokasi bandara, antara Rp200 ribu sampai Rp250 ribu permeter persegi.

“Kalau permeter kami tidak tahu persisnya. Tetapi biasanya tanah di pinggir jalan dibuat persil dengan rata-rata ukuran 5 x 30 meter dengan harga antara Rp40 juta sampai Rp50 juta. Masyarakat yang ingin menjual tanahnya lebih senang dengan cara persil karena akan lebih mahal. Akan tetapi, kalau ukurannya luas serta untuk kepentingan umum tentunya harganya tidak seperti itu,” kata M Boru Sinaga, salah satu pemilik tanah di sekitar bakal Bandara Raya.
Lebih lanjut boru Sinaga yang tinggal di Jalan Pasar Gostong , Raya ini yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang direncanakan dibebaskan bagi perluasan bandara mengatakan, masyarakat sekitar bandara masih jarang menjual tanah kepada orang lain kecuali kepada sesama keluarga.
“Di sini jarang pemilik tanah menjual tanahnya, kecuali kepada keluarga dekat yang mungkin membutuhkan pertapakan rumah. Jadi sebenarnya harganya juga masih antara suka sama suka,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon,SP ketika ditanya soal rencana pembebasan tanah milik masyarakat untuk perluasan lokasi bandara Raya mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
“Saya belum mengetahui hal tersebut, jika memang nantinya dilaksanakan serta pembiayaannya diajukan ke DPRD, maka akan kita lihat dulu apa memang layak serta menjadi skala prioritas. Jika tidak maka tidak akan disetujui,” kata Binton Tindaon.
Lebih lanjut Binton menjelaskan, terkait pembangun bandara pihaknya belum menerima hasil studi kelayakan serta ijin terkait.
“Kalau memang layak, izin lengkap serta sangat berguna bagi kepentingan umum maka DPRD mungkin menyetujui. Saat ini yang sampai kepada DPRD adalah usulan dana pengadaan tanah untuk peningkatan jalan di Raya, pembebasan tanah di sekitar Pasar Horas serta pembebasan tanah masyarakat yang berada di kompleks SKPD yang belum dibebaskan sebelumnya sebesar Rp10 miliar. Sementara untuk pembebasan tanah di sekitar bandara belum ada diusulan,” kata Binton Tindaon.
Pimpinan DPRD Harus Kritis
Sementara itu Kordinator Simalungun Coruption Wacth (SCW), Adil Saragih, terkait pembangunan bandara yang sejak awal masih belum memiliki payung hukum mendesak pimpinan DPRD tidak melupakan habitatnya serta tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat dalam hal pengawasan.
“Pimpinan DPRD seharusnya kritis serta memberikan solusi dalam kebijakan yang dikeluarkan eksekutif.Jangan hanya menjadi ‘anak manis’ yang duduk memandang seluruh kebijakan eksekutif seakan-akan seluruhnya telah baik serta berpihak kepada rakyat,” kata Adil Saragih.
Lebih lanjut Adil Saragih menjelaskan, adanya kembali rencana melakukan pembebasan tanah warga untuk kepentingan bandara perlu dipertanyakan. Pertama apa kepentingan bandara tersebut memang begitu mendesak serta berpengaruh kepada perekonomian masyarakat Simalungun. Kedua dari mana sumber dana pembebasan, jika anggaran pembebasannya dari APBD Simalungun apa dasar hukumnya sementara untuk pembangunan bandara belum jelas payung hukumnya.
“Kalau memang dari APBD Simalungun hanya sesuai dengan NJOP seperti yang dikatakan Lurah Raya Rp100 ribu permeter persegi, maka untuk tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Simalungun harus menyediakan Rp2,5 miliar, sementara untuk rancangan APBD 2011 Pemkab Simalungun melalui Dinas Perhubungan telah menganggarkan Rp1,4 miliar untuk menunjang infrastruktur bandara. Itu masih harga sesuai NJOP, masyarakat belum tentunya mau dengan harga tersebut,” kata Adil Saragih.
Lebih lanjut Adil menjelaskan, menyikapi besarnya anggaran yang mungkin dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun, peran DPRD untuk ‘menyaring’ kebijakan tersebut sangat penting.
“Wakil rakyat seharusnya berpihak pada rakyat, kepentingan rakyat serta berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Kalau bukan DPRD yang berpikir demikian, sia-sialah disebuat wakil rakyat,” kata Adil Saragih.
Sementar sebelumnya diberitakan, Lurah Pematang Raya dan Camat Raya mengumpulkan 6 warga Kecamatan Raya dari 8 warga yang tanahnya direncanakan sebagai lokasi perluasan bandara dengan lebar 50 meter dan panjang 500 meter. Pertemuan berbentuk sosialisasi tersebut, pada umumnya warga setuju dengan syarat ganti rugi pembebasan lahan sesuai dengan harga termasuk seluruh tanaman yang produktif diatas lahan juga mendapat ganti rugi. (esa)

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
SIMALUNGUN-METRO; Pemkab Simalungun menunggu dan mengharapkan sumbangsih siapa saja untuk kesuksesan pembangunan Bandara Perintis Raya. Sumbangan bisa berupa materi berbentuk uang dan barang, bahkan pemikiran.
Demikian disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Bina Marga Simalungun Jon Sabiden Purba, Rabu (12/1) di sela-sela kunjungan Bupati Simalungun dan rombongan ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Silau 2 di Hatonduhan, Rabu (12/1).

“Kalau memang ada yang menyumbang, kami panitia terbuka menerimanya, serta bentuk partisipasi karena pembangunan bandara merupakan swadana. Jika ada yang menyumbangkan tanah dengan sukarela untuk perluasan bandara, tentunya kalau gratis akan lebih baik, tetapi kalau dengan harga yang murah juga diucapkan terima kasih,” kata Jon Sabiden.
Lebih lanjut dikatakannya, pada prisipnya pembangunan bandara di Raya adalah untuk mempercepat pembangunan di Raya secara khusus, dan Simalungun secara umum melalui sarana transportasi.
“Investor akan lebih tertarik jika infrastruktur transportasi telah memadai. Maka selain bandara, infrastruktur jalan akan diperbaiki secara bertahap. Maka diminta atau tidak diminta, seharusnya pihak-pihak yang memang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dapat segera merealisasikannya. Silakan langsung datang pada kami atau pada panitia lainnya,” katanya.
Tokoh masyarakat dr Sarmedi Purba, melalui telepon kemarin mengatakan, ia bersama rekannya Agusto Silalahi, seorang yang telah banyak memiliki pengalaman di bidang konstruksi bangunan, menilai pembangunan landasan pacu Bandara Raya secara teknis banyak kekurangan di sana-sini.
“Kalau diperkenankan, secara sukarela kami ingin membantu sebagai bentuk kepedulian kami kepada pembangunan di Simalungun. Agusto Silalahi memiliki beberapa alat berat yang dapat diperbantukan untuk mempercepat pembangunan bandara, sekaligus membantu secara teknis agar pembangunannya sesuai standar yang dibutuhkan untuk landasan,” katanya. (esa)


sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon

Jakarta - Kabar penutupan Facebook membuat shock banyak orang. Dimulai dari tulisan di situs parodi bernama Weeklyworldnews, rumor ini cepat menyebar di dunia maya dan tidak sedikit yang mempercayainya begitu saja.

Jika benar demikian, memang sangat banyak orang bakal merasa kehilangan. Bagi sekitar 500 juta penggunanya, Facebook telah menjadi situs kesayangan yang diakses hampir setiap hari atau mungkin setiap jam.


Demi meredam kekhawatiran, pihak Facebook merilis komentar untuk membantah berita yang terdengar meyakinkan itu dan telah dikutip banyak pihak. Seperti telah diberitakan detikINET, kabar ini sesungguhnya tidak bisa dipercaya karena bersumber dari sebuah situs parodi.

"Kami tidak memperoleh perintah untuk shutting down, jadi kami akan tetap bekerja seperti biasanya. Kami tidak bakal pergi ke mana-mana, kami juga baru saja mulai," demikian pernyataan Facebook, dikutip detikINET dari AFP, Senin (10/1/2010).

Beberapa media di mancanegara pun mengeluarkan berita bantahan dari Facebook ini untuk para pembacanya. Harapannya, masyarakat tidak cemas terlalu lama karena telah diyakinkan langsung oleh Facebook bahwa mereka tetap dapat mengakses situs tanpa khawatir terjadi penutupan.

Untuk diketahui, situs Weeklyworldnews telah sering menulis berita satir yang menghebohkan, namun jauh dari kebenaran. Tengok saja headline mereka yang lain, misalnya 'Pesawat Alien akan Menyerang Bumi di 2011' atau 'George Clooney akan Mencalonkan Diri Menjadi Presiden'.

Menilik perkembangan bisnis Facebook yang sedemikian pesat, rasanya memang sangatlah mustahil situs ini tiba-tiba akan dihabisi oleh Zuckerberg. Apalagi Facebook akan mendapat suntikan dana besar dari para investornya yang diklaim bernilai USD 500 juta. ( fyk / ash )

sumber :detiknet
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
RAPBD 2011 Dievaluasi Gubsu
SIMALUNGUN-METRO; Ditampungnya anggaran pembuatan finger print atau absensi elektrik sebanyak 67 unit dengan biaya Rp1,6 miliar dinilai memboroskan keuangan negara yang notabene merupakan uang rakyat.

Jonraya Mansen Sinaga warga Pematangraya kepada METRO, Selasam (4/1) menuturkan, sangat menyesalkan kebijakan Pemkab Simalungun yang melakukan pembelian finger print.


Dia menilai pembuatan absen elektrik itu, sama saja dengan memboroskan keuangan dan melukap hati masyarakat Simalungun. Sebab, dengan ditampungnya anggaran itu, sama saja mengurangi anggaran yang berguna bagi publik.”Absensi elektrik tidak program yang priritas, mungkin lebih prioritas lagi memperbaiki kondisi jalan yang banyak rusak di Simalungun, atau kepentingan publik lainnya,” ketus Sinaga.
Jonraya menambahkan, mekanisme penyusunan anggaran harusnya dipahami Pemkab Simalungun yang mengedepankan skala prioritas.”Nah kalau menurut Pemkab absensi itu prioritas, apa memperbaiki jalan nggak lebih prioritas.
Kalau mau meningkatkan disiplin PNS bukan itu caranya, tapi masih ada cara yang lebih baik,” kesal Sinaga sembari menyebutkan program pembuatan finger print sama saja menjalankan program tak berguna.
Koordinator Simalungun Corruption Watch (SCW) M Adil Saragih, mempertanyakan sumber pembiayaan pembelian finger print.
“Saya heran, anggaran pembelian finger print yang ditampung di R-APBD 2011 masih dievaluasi gubernur, ternyata beberapa waktu lalu alat sudah diresmikan, dari mana dananya” katanya bingung.
Menurut Adil, selain untuk belanja rutin pembiayaan yang dikeluarkan dari Kas Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. “Jadi jelas kita mempertanyakan kemampuan pengelolaan manejemen anggaran yang dilakukan Pemkab maupun DPRD,” ujarnya.
Sementara
Sementara Sekretaris DPRD Simalungun, SML Simangunsong mengaku, RAPBD 2011 sedang dalam proses evaluasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), setelah beberapa waktu lalu disetujui DPRD Simalungun.
Selain Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD, juga dievaluasi Ranperda Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Perubahan Kedua atas perubahan tata kerja perangkat daerah.
“Rencananya hari ini ketiga Ranperda akan disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi,” kata Sekretaris DPRD SML Simangunsong SH kepada METRO, Selasa (4/1).
Menurut Simangunsong, evaluasi yang dilakukan gubernur atas ketiga Ranperda merupakan hal yang biasa dilakukan untuk melihat sejauh mana kelayakan Ranperda yang diajukan.
Lanjutnya, jika nantinya hasil evaluasi gubernur ada yang tidak layak dalam penyusunan Ranperda seperti dasar hukum yang digunakan menyalahi aturan, maka Ranperda dikembalikan untuk dibahas kembali oleh Pemkab dan DPRD.
“Semua Ranperda yang diajukan walaupun telah mendapat persetujuan DPRD tidak bisa langsung menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berkekuatan hukum sebelum ada evaluasi gubernur, itu sudah menjadi mekanisme. Sementara limit waktu untuk melakukan evaluasi paling lama 30 hari setelah diajukan,” katanya.(hot/edi/spy)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
JR: Kapan Pula?
SIMALUNGUN-METRO; Anggota KPU Simalungun Robert Ambarita telah melaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dirinya telah menerima uang Rp50 juta dari Bupati Simalungun JR Saragih bulan Juni 2010 lalu. Laporan yang diterima KPK disertai barang bukti berupa sebuah cek. Dengan laporan ini Robert pun mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar keluarganya dilindungi.


Demikian isi pesan singkat (SMS) melalui handphone (Hp) dan menjadi bahan perbincangan warga di Siantar-Simalungun sejak beberapa hari lalu. Hanya saja, Rabu (5/1) Robert tidak dapat dihubungi. Hingga tadi malam sekira pukul 20.00 WIB, Hp-nya tidak aktif.
Humas KPK, Johan Budi saat dihubungi kemarin mengaku, setelah dicek, tidak ada laporan pengaduan dari Robert Ambarita.
Sementara Bupati Simalungun JR Saragih membantah telah memberikan cek kepada Robert Ambarita.
“Kapan pula saya memberikan cek kepada Robert Ambarita? Kalau katanya bulan Juni (2010) saya memberikan cek kepada orang, itu sah saja. Sebab saat itu saya masih sebagai pengusaha, bukan sebagai calon Bupati Simalungun. Tetapi kalau saya memberikan cek pada bulan Juli (2010), saat sudah ditetapkan sebagai calon bupati, baru itu dilarang. Kalau sebelumnya saya memberikan cek, ya sah saja, namanya saya pengusaha,” terangnya.
Diakui JR, sudah banyak yang bertanya langsung kepadanya terkait informasi tersebut. Dia pun menduga, informasi itu hanya politik kecil yang dibeking oleh oknum-oknum tertentu.
“Jangan-jangan ceknya tersebut adalah cek yang tercecer, lalu diperolehnya di jalan, atau cek yang dicurinya dari orang lain. Apalagi ceknya itu bukan atas nama JR Saragih Bupati Simalungun, tetapi atas nama PT Efarina. Cek atas nama PT Efa Rina banyak beredar di mana-mana,” jelasnya.
JR menegaskan agar hal-hal seperti itu jangan dipolitisir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Saya sudah mencoba menghubungi orang yang mencoba mempolitisir hal ini. Tetapi sampai saat ini Hp-nya tidak aktif,” kata JR kepada METRO tadi malam. (osi)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
SIANTAR-METRO; Menjelang digelarnya Musyawarah Kabupaten Komite Nasional Pemuda Indonesia (Muskab KNPI) Kabupaten Simalungun (29 Januari) di Siantar Hotel, salahsatu nama (John MT Saragih) sudah mencuat menjadi calon ketua. Dia mengaku sudah mengantongi 13 surat dukungan dari pengurus kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Alasannya maju menjadi calon adalah, karena dari 31 Pengurus Kecamatan (PK) KNPI di Kabupaten Simalungun, 13 PK di antaranya sudah mengajukan dukungannya untuk menjagokan John MT Saragih. Selain itu, John ingin sekali menjadikan organisasi besar di bidang kepemudaan ini benar-benar bermanfaat bagi generasi muda di daerah ini dalam membangun Kabupaten Simalungun ke arah yang lebih baik lagi. “Saya tidak ingin seperti pengurus-pengurus KNPI sebelumnya, yang tidak bergerak dalam menjalankan program organisasi dan juga kurang berperan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun ke arah yang lebih baik lagi,” ujar John MT Saragih, di lobi Siantar Hotel, Minggu (9/1). (mer)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
SIMALUNGUN-METRO; Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapem) Sumut 3 Partai Golongan Karya (Golkar), Ir Ali Wongso H Sinaga didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, meninjau proyek Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (P2IP) tahun 2010 di Kabupaten Simalungun, Jumat (7/1).

Proyek P2IP pendanaannya berasal dari APBN, yakni setiap nagori memeroleh bantuan Rp250 juta per nagori, dan pengerjaannya langsung ditangani masyarakat dan dikoordinir/diawasi Satuan Kerja Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Sumut dan Dinas Perkimbagwil Kabupaten Simalungun. Tahun 2010, ada lima nagori yang memeroleh proyek P2IP, yaitu Nagori Tiga Runggu Kecamatan Purba, Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan, dan Kelurahan Perdagangan IV dan V, serta Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Bandar.

Proyek P2IP yang dikunjungi yakni yang berlokasi di Nagori Dolok Parmonangan, Kelurahan Perdagangan, dan Nagori Pardomuan Nauli. Di Nagori Dolok Parmonangan, tepatnya di Perumnas, sesuai kesepakatan masyarakat, bantuan P2IP digunakan untuk membangun parit.
Saat Ali Wongso berkunjung, masyarakat mengucapkan terima kasih kepadanya, yang telah memperjuangkan Kabupaten Simalungun mendapatkan proyek tersebut.
“Selama ini, jika hujan datang kami kebanjiran. Setelah adanya parit, halaman rumah kami tidak banjir lagi,” ujar br Sinaga, sembari menyalami Ali Wongso.
Sementara di Huta Baru yang juga di Nagori Dolok Parmonangan, bantuan tersebut juga digunakan masyarakat untuk membangun parit sepanjang 800 meter.
Sedangkan di Kelurahan Perdagangan, dana P2IP digunakan masyarakat untuk membangun jalan di pemukiman yang selama ini hanya dari tanah. Dengan dana P2IP tersebut, saat ini jika hujan, kondisi jalan tidak lagi becek, karena sudah dilapis dengan cor beton. Beberapa warga yang menyambut Ali Wongso juga mengucapkan terima kasih karena ia sudah memperjuangkan anggaran tersebut.
Selanjutnya di Nagori Pardomuan Nauli, anggaran P2IP dimanfaatkan untuk membangun tembok penahan badan jalan yang menghubungkan Huta Ganjang menuju Huta Jati yang terisolir karena ketiadaan jalan. “Dengan adanya program ini, maka lalu-lintas dari dan menuju huta tersebut menjadi lancr,” ujar Panguli Nagori Pardomuan Nauli.
Usai menunjau proyek P2IP di Simalungun, Ali Wongso menyatakan puas, karena proyek dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Di seluruh Indonensia, katanya, ada sekitar 70 ribu desa yang memerolehnya, sehingga warga Simalungun patut berterima kasih bisa mendapatkan proyek tersebut.
“Kami akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan memperjuangkan agar setiap desa mendapatkan bantuan Rp1 miliar setiap tahun. Kita harapkan perjuangan tersebut bisa berhasil,” katanya. (mag-16)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon

Awal 2011 Dikosongkan
SIMALUNGUN-METRO; Bangunan kantor Bupati Simalungun di Raya dinilai tidak layak dan aman digunakan. Sehingga direncanakan awal tahun 2011 gedung dikosongkan dan seluruh penghuninya untuk sementara dipindahkan ke kompleks kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong.
Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun JR Saragih, Selasa (28/12) di halaman kantor Bupati Simalungun. JR menjelaskan, saat ini konsultan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sedang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kekuatan gedung. Nantinya, hasil penelitian akan menentukan tindakan lebih lanjut, apakah hanya dilakukan rehabilitasi untuk memperkokoh gedung atau seluruh gedung harus dirubuhkan jika memang konstruksinya membahayakan.

“Gedung yang ada sekarang tidak layak dihuni, karena lantai gedung seperti mangalami pergerakan yang mengakibatkan banyak lantai keramik pecah. Konsultan sedang mengadakan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kondisi gedung. Jadi untuk sementara seluruh penghuni akan pindah, termasuk bupati dan wakil bupati,” kata JR.
Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman dan Pertambangan dan Energi (Kadis Tarukim dan Tamben) Kabupaten Simalungun, Subur Tambun, Rabu (29/12) membenarkan konsultan dari ITB saat ini sedang mengadakan penelitian gedung kantor Bupati Simalungun.
“Ya, memang konsultan ITB saat ini sedang memeriksa gedung kantor bupati secara mendetail, tetapi hasilnya belum diketahui,” kata Subur.
Ketika ditanyakan apakah kedatangan konsultan dari ITB sekaligus untuk membuat tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun, pejabat ‘impor dari Tanah Karo ini mengatakan, keberadaan konsultan ITB murni untuk meneliti kelayakan gedung kantor bupati.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD Simalungun tahun 2011, Dinas Tarukim dan Tamben mengajukan anggaran sebesar Rp15,8 miliar. Dalam pagu anggaran yang diajukan tersebut, untuk pemeliharaan rutin kantor sebesar Rp10 miliar lebih.
Koordinator Simalungun Corruption Watch (SCW) Adil Saragih menanggapi besarnya pemeliharaan rutin yang diajukan Dinas Tarukim dan Tamben pantas dicurigai karena usia gedung SKPD dan kantor Bupati Simalungun baru beberapa tahun.
“Dengan jumlah sebesar itu dapat dilakukan rehab besar-besaran. Ini berarti seluruh gedung SKPD dan kantor Bupati Simalungun tidak dibangun sesuai bestek. Kepala Dinas Tarukim dan Tamben yang menjabat di masa pembangunan gedung tersebut, seharusnya bertanggungjawab karena telah lalai melakukan pengawasan pembangunan gedung,” tukas Adil. (esa)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
Usai melakukan uji coba finger print di Dinas Kehutanan, Bupati Simalungun didampingi Plt Sekda Simalungun Drs Ismail Ginting serta beberapa pimpinan SKPD meninjau kehadiran PNS, diperoleh data kehadiran PNS mencapai 98 persen.
Sementara, jelas
Absensi Elektrik yang mulai diberlakukan di SKPD jajaran Pemkab Simalungun yang total anggarannya Rp 1,6 M bersumber dari APBD Simalungun Tahun 2011 harus diikuti oleh aturan hokum yang mengikat, sehingga dana tersebut tidak terbuang sia-sia serta akhirnya tidak membawa perubahan kepada masyarakat Simalungun.(esa)


RAYA-METRO; Mengawali tahun 2011, Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM melaksanakan perubahan di Simalungun soal pemantauan kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) dengan memberlakukan Finger Print, yakni absensi elektrik dengan menggunakan teknologi copi sidik jari. Namun dana yang dialokasikan tak tanggung-tanggung. Untuk pengadaan alat absensi itu, Pemkab Simalungun mengeluarkan anggaran Rp1,6 miliar, dan untuk pertama kali alat itu diuji coba pengoperasiannya di Kantor Dinas Kehutanan, Senin (3/1).
DR JR Saragih menjelaskan, sistem absensi elektrik ditujukan untuk meningkatkan kedisipilinan PNS yang dikaitkan dengan akan dicairkannya uang lauk pauk bagi PNS yang pembayarannya disesuaikan dengan daftar hadir. “Absensi pegawai pagi hari akan dilakukan pada Pukul 07.00 s/d 08.00 WIB sementara untuk sore hari dilakukan Pukul 16.00. Untuk teknis lebih jelasnya akan dibuat aturan yang mengatur, tetapi ini merupakan tuntutan kerja seiring akan dilakukannya pembayaran ULP kepada seluruh pegawai. ULP hanya diberikan bagi pegawai yang memang bekerja disiplin sesuai jam kerja yang berlaku,” ujar Saragih.
Lebih lanjut, seluruh pimpinan SKPD dalam rangka mensukseskan program diminta segera melaporkan data pegawai yang bekerja dikantornya untuk dimasukkan ke dalam memori finger print karena setiap SKPD akan diberlakukan sistem yang sama.
Usai melakukan uji coba finger print di Dinas Kehutanan, Bupati Simalungun didampingi Plt Sekda Simalungun Drs Ismail Ginting, serta beberapa pimpinan SKPD meninjau kehadiran PNS, diperoleh data kehadiran PNS mencapai 98 persen.(esa)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon


Aha do artini umpasa ?
Umpasa aima hata, podah atap alinan  na ipadas marhitei usip ni paruhuran domu ma ai hubani situasi pakon kondisi ni parbualan. Umpasa bani na hinan ipakei do bani pargoluhan ni jolma ganup ari. Somal do ai ipakei umpamani laho marsitandaan, na martunangan, sonai homa bani horja-horja/pesta na banggal.

Hajongjongan ni Umpasa na hinan i utamahon tumang do, misalni sada garama atap anak boru na laho martondur maningon do ipersiapkon pambotohni pasal umpasa, maningon ihapil do tongon-tongon umpasa na marpanghonai hubani partoduron. Anggo lape boi marumpasa mararti do ai bahasa lape talup ia martondur atap mangalop boru. Halani ai do ase wajib uhumni sda na marlajar garama atap anak boru maningon mambotoh umpasa. Legan bani panorang sonari, umpasa ipakei pitah bani acara pesta hansa.


Somal ni umpasa ibagi do gabe piga-piga horong domu ma ai hubani artini pakon tujuanni umpasain sandiri, aima :
1. Umpasa ni Namaposo
2. Umpasa Pangindoan
3. Umpasa Haporsayaon atap Ugama
4. Umpasa Pasu-Pasu atap Horas-Horas
5. Umpasa Podah
6. Umpasa Guro-Goru atap Hear
7. Umpasa borit Pinangindo


Piga-Piga Contoh ni Umpasa :
Tubuhan lata-lata,
balog ni juma sihala.
Ulang ham das lupa,
podah ni namatorasta..

Adong do namin ajar,
ajar ni namatua.
Naso bongkot bai ajar,
andungan ni Angkula..

Bokas bokas ni gajah,
italun habungan..
Anggo raja padas titah,
pangkei ma hita manangihon..

Omei ni silkaling pogei,
jadi siranting ponuh..
Anggo seng diri pandei,
pangkei ma manangihon...

Boras talun banua,
boras sini Purba..
Horas ulang mahua.
horas sayur matua...

Boras ijuma roba,
boras ijuma Sihala...
Horas nassiam ulang mahua,
malas uhur, malas angkula...

Boras ampa halambir,
iatas pare sanding...
Horas nassiam namisir,
horas hanami na tading..

Boras poldong-poldong,
gerger bulung happawa...
Horas hanami tondong,
nassiam boru pe ulang mahua..

Boras ibagas supak,
ibaen huparasanding...
Horas nasiam namulak,
horas homa hanami na tading...



Marodor ma ge lombu,
manakkog manginsuah..
Haor hita masombuh,
hunjon huatas sai dapotan tuah..

Turtu nini anduhur,
sogop ipanangkolan...
Tubuh ma anak sipandei maruhur,
nagabe panungkunan...

Sogop ma birik-birik
bani ranting tangkolan...
Malum ma na borit,
tambah ma pansarian..

Siganda sigandua,
urat ni podom-podom...
Nasada gabe dua,
nadua gabe onom...

Assimun na martagan
padua namabigou...
Ragatni halak mangan,
sada pe lang mandilo...

On ma ronggit ni solpah,
birah ilonggi taktak..
On ma borit ni jolma,
girah iboli halak...

Ledang ni pining ai,
paledang ledang pahu...
Loja ni inang ai,
pagodang godang ahu...

Manortor sirajilei,
matoppas para para...
Matangkas hinahilei,
naso manangihon hata...

Laklak marsampur lading,
pahu mambayu pandan...
Halak marlajar doding,
ahu manohu padan..

Talun parmahanan,
appar bulung sirere..
Manumpak ma Tuhan,
naunjah marsibere-bere...

Gadung julur sihampilis,
pangkaratan ni appodui...
Panggeori ni sibolis,
bani halak sigale tonduy...

Bolah ma untei mungkur,
ronjam bai paranggiran...
Ningon do sauhur,
mambogei hatani Tuhan...

Riang riang aribut,
pahondor hondor laklak...
Mabiar au lang dihut,
patonggor tonggor halak..

Talada na homingon,
durimu pe lang sada...
Garama ma ho ningon,
surimu pe lang sada..

Sarangsang pe sarongsung,
pusuk ni awang awang...
Tarsalang inang inang,
iayak amang amang....

Sinraya siniPurba,
sinsilou Sinipanei...
Naijahanin pe lang muba,
asal ma siparholong ni atei..

Boras sabur-saburan,
ibabou ni pinggan pasu...
Horas hita ganupan,
sai Tuhanta ma namamasu-masu..

sumber :
http://pongkalanbolon.blogspot.com/2010/06/umpasa-simalungun.html
Siapa yang tak kenal Parapat ? Lokasi wisata pantai tersebut kerap dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Daerah wisata tersebut terdapat di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Selain Parapat, di Simalungun juga terdapat obyek wisata Dolok Simarjarunjung dan Museum Simalungun.
Namun tampaknya nasib baik tak berpihak pada Museum Simalungun yang terdapat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Kota Pematang Siantar, Simalungun itu. Padahal museum tersebut cukup kaya akan koleksi barang-barang peninggalan sejarah dan budaya Simalungun, baik itu peninggalan arkeologi maupun etnografi yang berumur ratusan tahun seperti samborik (alat rumah tanggayang terbuat dari kuningan untuk tempat sirih persembahan dan makanan adat), losung (alat menumbuk padi), baluhat (tempat air dari bambu), sapah (piring kayu) dan patiman (mangkok kayu tempat lauk-pauk), parlobong (kayu untuk membuat lobang untuk menanam padi), hudali (cangkul tempo dulu), assuan (cangkul dari batang enau), bubu (alat menangkap ikan dari ijuk) dan hirang (tempat hasil panen ikan) dan lain sebagainya. 

Saat ini, peninggalan sejarah itu kurang terawat di dalam museum karena biaya pemeliharaannya cukup mahal, khususnya biaya pembersihan. Sehingga peninggalan sejarah itu bagaikan rongsokan saja dan terancam dimakan rayap.

Kepala Museum Simalungun S Andreas Lingga kepada indosiar.com di kantor Museum Simalungun, Pematangsiantar baru-baru ini mengungkapkan, Museum Simalungun saat ini seperti objek wisata yang mati suri. Baik pelancong lokal dari Kota Pematangsiantar, daerah Simalungun dan kota lain jug turis mancanegara semakin jarang singgah melongok museum tersebut. Kadang dalam satu bulan hanya beberapa orang yang datang berkunjung ke museum tersebut.
Dari pantauan indosiar.com ketika berkunjung beberapa kali ke Museum Simalungun, suasana sepi pengunjung masih belum berubah. Sepertinya Museum Simalungun tak memiliki daya tarik apa-apa, mungkin karena lokasi Museum Simalungun yang berdiri sejak 14 Januari 1937 tersembunyi di samping kiri gedung Gereja Kristen Protesan Simalungun (GKPS) Jalan Sudirman Pematangsiantar.
Selain sepi pengunjung, menurut Andreas Lingga, Museum Simalungun juga tertinggal dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Simalungun dan Sumatra Utara karena tidak ada program-program pengembangan. Kondisi bangunan museum kurang tertata apik, sehingga kurang mampu memikat hati pengunjung. Selain itu kegiatan promosinya juga sangat minim atau bahkan tidak ada.
Ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah setempat. Baik perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara. Bahkan kalangan intelektual dari Universitas Simalungun dan Universitas Sumatra Utara (USU) jarang melakukan studi mengenai peninggalan sejarah Simalungun yang ada di Museum Simalungun.
"Sebenarnya, saya sudah membuat program-program pengembangan Museum Simalungun agar menjadi objek wisata sejarah yang ramai dikunjungi turis. Program itu sudah disiapkan beberapa tahun lalu setelah saya beberapa kali mengadakan studi banding ke museum tingkat internasional seperti di Inggris, Belanda dan Singapura", jelas Lingga.
Berdasarkan studi tersebut, museum harus dikelola secara profesional dengan cara memilah-milah objek kunjungan berdasarkan usia pengunjung. Misalkan museum untuk anak-anak yang dilengkapi permainan. 
Kedua, museum untuk kalangan remaja yang dilengkapi alat-alat pembelajaran. Ketiga, museum untuk kalangan ilmuwan yang dilengkapi dengan kelengkapan bahan penelitian. Keempat, museum untuk umum yang menyajikan berbagai objek dan informasi tentang peninggalan sejarah dan budaya Simalungun.

"Program tersebut sudah kita matangkan sebenarnya. Tetapi karena dukungan dana belum ada, belum ada program yang terwujud. Kita sebenarnya sudah mulai membangun ruang pertemuan dan pentas seni di lokasi museum sejak tahun 2003. Tetapi bangunan itu saat ini terbengkalau karena uangnya 'dimakan' oleh oknum pelaksana proyek," ujarnya.
Akibatnya menurut S Andreas Lingga, kekayaan peninggalan sejarah dan seni budaya Simalungun tersebut kini semakin tidak dikenal generasi muda karena mereka jarang berkunjung ke museum daerahnya. Kemudian informasi mengenai kekayaan peninggalan sejarah dan seni budaya itu juga semakin langka di masyarakat.
Dia mengharapkan, di era otonomi daerah ini, peluang untuk mengangkat kembali peninggalan sejarah dan seni-budaya Simalungun cukup luas. Namun untuk mencapai cita-cita itu, pemerintah daerah dan kalangan intelektual Simalungun harus memiliki komitmen yang tinggi memajukan objek wisata sejarah dan budaya, seperti Museum Simalungun di Pematangsiantar dan Rumah Bolon Simalungun di Pematang Purba.
Kalau objek wisata sejarah dan budaya di Simalungun mampu dikelola secara profesional dan mampu menarik minat wisatawan lokal saja, warisan sejarah dan budaya Simalungun akan bisa dipertahankan di masyarakat Simalungun.
"Nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya juga akan lenyap karena tak pernah dikenal dan diperdulikan lagi oleh generasi muda Simalungun. Karena itu Museum Simalungun ini jangan sampai kita lupakan," katanya.(kontributor : RS Manihuruk/Idh)

sumber http://www.indosiar.com/ragam/museum-simalungun--objek-wisata-yang-mati-suri_21345.html