sponsor

Select Menu

Favourite

Berita

Budaya

Berita Utama

Popular

Kategori Berita

Comments

Advertisement

Berita Pilihan

Newsletter

Hi There, I am

SLIDE1

Bupati Simalungun

Pematang Raya

Pematang Siantar

Pendidikan

Politik

Kaos Simalungun

VIDEO


RAYA-Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Pemkab Simalungun, Jon Sabiden Purba menegaskan jembatan Bah Polung di Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean dibangun tahun ini. Namun, perbaikan jalan sepanjang 10 km yang rusak belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana.
“Jembatan Bah Polung sudah kita usulkan kepada bupati, sudah kita kirimkan surat kepada bupati sehabis rapat Kamis (28/4) lalu di DPRD. Jembatan itu masuk prioritas untuk diperbaiki, karena kondisinya memang sudah rusak parah,” ujar Jon Sabiden kepada METRO, Rabu (4/5).


Dia menyebutkan, alasan pembangunan jembatan diutamakan, karena jika jembatan runtuh, akan mengakibatkan warga Dolok Marawa terisolasi. Dan kalau sempat kondisi ini terjadi, maka hal itu termasuk dalam kategori bencana. Maka nantinya, wajar saja jika sumber dana jembatan ini diambil dari anggaran biaya tak terduga dan tidak harus menunggu P-APBD.
“Sebenarnya anggaran biaya tak terduga hanya Rp1 miliar. Sementara jembatan yang rusak saat ini di Simalungun ada 15 jembatan dan kita butuh dana Rp5 miliar untuk itu,” katanya.
Dia menambahkan, keterbatasan dana membuat beberapa jembatan dianggap sangat parah saja yang menjadi prioritas untuk dibangun. Sementara, kondisi jalan-jalan yang rusak parah saat ini di beberapa nagori, termasuk jalan rusak sepanjang 10 kilometer di Nagori Dolok Marawa belum bisa diperbaiki.
“Kalau jalan itu bukan termasuk kategori bencana, dan itu tidak bisa kita masukkan ke biaya tak terduga. Kita saat ini prioritaskan untuk membangun jembatan-jembatan yang rusak dulu,” katanya. (ral/spy)

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon
Sebanyak 31 kepala UPTD Pendidikan di Kabupaten Simalungun dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Albert Sinaga terkait dugaan pungutan liar terhadap guru-guru penerima sertifikasi. Albert menegur dengan keras kepala UPTD yang melakukan pungutan liar.

“Saya sudah memanggil semua kepala UPTD. Sudah saya tegur dengan keras dan saya tegaskan kepada mereka untuk tidak memungut apapun dari para guru penerima sertifikasi ini,” ungkap Albert, Rabu (4/5).
Disebutkan Albert, sebanyak 31 Kepala UPTD termasuk UPTD Raya Kahean Suherman, UPTD Bandar dan UPTD Jawa Maraja Bah Jambi yang diduga melakukan pungutan liar antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta. Para guru penerima sertifikasi ini juga sudah dipanggil ke kantor Disdik Simalungun.



“Sudah saya panggil mereka dan sudah saya peringati untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang ditetapkan dan jangan macam-macam,” katanya.
Terkait dugaan setoran Rp500 ribu kepada salah seorang oknum Disdik Simalungun dari para kepala UPTD ini, katanya itu tidak diperbolehkan. Dia sendiri membantah ada menerima setoran dari para kepala UPTD. “Tidak ada setoran dan itu tidak diperbolehkan, tidak ada setoran sama saya,” tegasnya lagi.
Sementara itu Kepala UPTD Pendidikan Raya Kahean Suherman membenarkan dipanggil kepala dinas dan juga mengakui diberikan teguran terkait dugaan pungutan Rp1,5 juta kepada guru penerima sertifikasi.
“Sudah dipanggil tadi sama kadis, diberikan teguran. Sebenarnya Pak, tidak benar itu ada kutipan sama guru-guru,” kilahnya.
Sementara Koordinator Simalungun Corruption Watch (SCW) Adil Saragih menegaskan, meskipun para kepala UPTD telah diberikan teguran dan peringatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, namun pihaknya akan tetap mengadukan masalah ini ke Kejari Simalungun.
“Pungli ini adalah penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri jadi masuk unsur korupsi. Mudah-mudahan pengaduan ini nantinya akan membuat efek jera kepada oknum-oknum UPTD yang telah merusak agenda perubahan pendidikan di Simalungun,” kata Saragih. (ral/leo)


sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon