Disebutkannya, selama tiga tahun terakhir ini dana pra jabatan CPNS tidak lagi dianggarkan di APBD Simalungun. Dia berharap mudah-mudahan dana pra jabatan CPNS formasi 2010 bisa ditampung dalam APBD 2012 agar tidak menjadi beban bagi CPNS.

Senada Kabid Pengembangan PNS BKD Simalungun Frans Saragih menyebutkan, tidak setuju jika CPNS formasi 2010 dikatakan tidak mengikuti pra jabatan tahun ini. Menurutnya dua bulan tersisa 2011 yaitu November dan Desember masih memungkinkan untuk itu.

“Memang hingga sekarang belum turun surat perintah kepada BKD Simalungun untuk mengikuti Diklat Pra Jabatan bagi CPNS formasi 2010. Tidak tertutup kemungkinan Diklat tetap bisa dilakukan pada dua bulan tersisa tahun 2011. Saya belum setuju kalau dikatakan CPNS formasi 2010 tidak mengikuti Diklat pra jabatan,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika pun tahun ini CPNS 2010 belum melakukan pra jabatan, maka hal itu tidak akan menghambat keluarnya SK 100 persen dari CPNS yang bersangkutan. Sesuai PP Nomor 101 Tahun 2000, pelaksanaan pra jabatan maksimal dua tahun sesudah CPNS yang bersangkutan diangkat.

“Mereka ini-kan diangkat 2010, masih bisa pra jabatan hingga 2012. Untuk CPNS 2009 sudah selesai semua pra jabatan dan SK-nya juga sudah SK 100 persen,” jelasnya.(ral)

Namun disebabkan keterbatasan dana, pembenahan akan dilakukan pada lima desa ini pada 2012. Pihaknya sendiri telah mengusulkan dan mengirimkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI agar lima desa ini nantinya bisa dibantu pada 2012 lewat dana APBN.

Disebutkannya, lima desa wisata yang akan dikembangkan itu, antara lain Air Terjun Bah Biak di Nagori Bah Biak di Kecamatan Sidamanik, air terjun Tarak Nionggang di Nagori Tarak Nionggang Kecamatan Raya, tepi pantai Danau Toba Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean. Pemandian Air Sejuk (PAS) Timuran di Kecamatan Siantar, tepi pantai Danau Toba di Sipolha Pamatang Sidamanik.

“Semua lokasi ini sangat jarang dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara, paling yang menikmati keindahan alam daerah ini masih penduduk lokal. Semua daerah ini lokasinya masih terpencil dengan kondisi jalan yang rusak parah, penuh batu dan lumpur,” jelasnya.(ral/leo)

Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar Frengki Manullang, Rabu (19/10). Ia mengatakan memanggil Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar untuk membahas PAD Dishub Siantar sekaligus membicarakan tentang pengoperasian Terminal Horas yang direncanakan 2012 akan dioperasikan.

“Semakin bertambahnya mobil angkot yang beroperasi di Siantar, merupakan kebutuhan masyarakat Siantar untuk mengatifkan kembali Terminal Horas. Seperti yang dirilis di Dinas Perhubungan, sebanyak 2.191 angkot yang pakai izin operasi di Siantar. Belum termasuk mobil angkot yang ilegal, tidak masuk daftar izin Dinas Perhubungan.

Frengki juga sangat menyayangkan angkot yang memakai plat B. Katanya, sudah banyak masyarakat, khususnya para sopir yang tidak senang atas keberadaan mobil angkot plat B tersebut.

“Dishub diharapkan segera menindak dan merazia mobil angkot yang memakai plat B. Sebagai pertambahan PAD Siantar,” ujarnya. (osi/ara)

Dia menyebutkan, DAK Rp41 miliar ini akan digunakan untuk merehabilitasi atau merenovasi gedung SD sebanyak 157 unit dan SMP sebanyak 48 unit baik renovasi ringan maupun berat. Kemudian pembangunan perpustakaan di SMPN 1 Hatonduhan dan Laboratorium di SMPN 4 Dolok Pardamean. “Renovasi yang kita lakukan termasuk ringan dan berat karena sekolah terutama SD di Simalungun saat ini banyak yang dibangun tahun 1970-an. Kita melihat kondisinya sudah banyak yang memprihatinkan sehingga perlu kita renovasi,” jelasnya.

Pengakuan Alberd, sekitar Rp13 miliar dari DAK 2011 ini akan digunakan untuk membeli buku-buku, alat peraga dan kebutuhan siswa lainnya untuk peningkatan mutu pendidikan di Simalungun. “Proyek Rp100juta kebawah sudah kita laksanakan dengan sistim penunjukan langsung. Untuk proyek berbiaya Rp100 juta keatas kita menunggu PAPBD selesai dieksaminasi Gubsu,” jelasnya.

Sementara DAU Rp3 miliar, menurut Albert diperuntukkan untuk pembangunan ruang kelas baru dan renovasi beberapa gedung di SMPN 1 Pamatang Raya Kecamatan Raya. Dimana selama ini kondisi ruangan dan sekolah ini sudah dalam kondisi tua. “Kita melihat SMPN 1 Raya perlu kita benahi untuk persiapan Raya sebagai Ibu Kota Kabupaten Simalungun. Kita ingin mengembalikan Raya sebagai kota pendidikan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dana DPPIP sebesar Rp1,9 miliar akan digunakan untuk membangun enam ruang kelas baru di SDN 091317 Pamatang Raya. Sekaligus juga dana ini akan digunakan merubuhkan bangunan-bangunan lama yang kurang tertata dengan baik selama ini di areal sekolah tersebut. “Sekitar Rp1,7 miliar untuk pembangunan sarana fisik sekolah di SD ini dan Rp200 juta lagi akan dibelikan untuk meja siswa dan guru, lemari, kursi siswa dan guru serta papan tulis,” jelasnya. (ral/dro)

Karena kondisi jalan yang sangat parah ini, angkutan umumpun hanya sekali sehari beroperasi ke daerah tersebut. Akibatnya, hasil pertanian dan perkebunan warga sebagai sumber mata pencaharian, terpaksa diangkut dengan kendaraan roda dua bahkan di rompangkan di mobil perkebun an yang kebetulan lewat.

Pantauan metro, pembangunan jalan kondisi fisiknya di lapangan sudah hampir mencapai 85 persen. Umumnya warga Sordang Raya sangat bersyukur atas adanya pembangunan jalan tersebut, di samping sarana transportasi akan semakin baik, para warga juga mendapat lowongan kerja dengan upah yang sangat lumayan untuk menambah penghasilan warga.

"Mudah-mudahan Pemkab Simalungun dapat lebih banyak lagi memberikan pembangunan ke Sordang raya. Kalau bisa, tiap tahun maunya ada pembangunan jalan, biar arus transportasi lancar sehingga perekonomian semakin masyarakat meningkat, "kata JAYADI Purba, tokoh pemuda Sordang Raya kepada Metro Siantar, Selasa (11/10).

Selama ini Sordang Raya sangat minim pembangunan, padahal hasil produksi pertanian masyarakat yang berpenduduk sekitar 300 KK ini termasuk surplus namun tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada. Harapan masyarakat agar Pemkab Simalungun semakin memprioritaskan desa-desa tertinggal seperti Sordang Raya.

Pangulu Nagori dolog Maraja, Rusli mengatakan, pihaknya sengaja berupaya memprioritaskan pembangunan jalan beton di Sordang Raya dan Bintang Mariah, karena kondisi sarana jalan di dua desa ini sangat memprihatinkan.

"Kita akan mengusulkan agar tahun depan Sordang Raya mendapat bantuan yang lebih besar lagi "kata Pangulu. (Mer / dro)

Masih kata Yan Petrus, e-KTP seharusnya dilaksanakan bulan Agustus, namun karena fasilitas dan perangkat pembuatan e-KTP belum menyeluruh tiba di setiap kecamatan maka pelaksaannya tertunda.

Kabid Pendaftaran Kependudukan Cacatan Sipil Pemkab Simalungun Ginting menambahkan, mengenai jadwal pelaksanaan pembuatan e-KTP, direncanakan mudahan minggu ini di-launching. "Data yang kita pakai berdasarkan pemuktahiran data tahun 2010," katanya.

Ia menjelaskan, persyaratan untuk dapat memperoleh e-KTP adalah penduduk setempat dan terdaftar pada database. Ginting juga mengatakan, pelaksanaan e-KTP terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuatan e-KTP massal dan itulah yang dilaksanakan. Kemudian pemuatan e-KTP regular yang dilaksanakan pada tahun 2012. "Jika ada anggota keluarga yang jauh namun terdaftar dan mendapat undangan, maka pembuatan e-KTP dapat diikuti 2012 nanti dengan regular. Pembuatan e-KTP massal ini memiliki jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, di sinilah saatnya warga memeriksa namanya supaya pendataan bisa diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan," katanya. (mag-1/dro)