sponsor

Select Menu

Favourite

Berita

Budaya

Berita Utama

Popular

Kategori Berita

Comments

Advertisement

Berita Pilihan

Newsletter

Hi There, I am

SLIDE1

Bupati Simalungun

Pematang Raya

Pematang Siantar

Pendidikan

Politik

Kaos Simalungun

VIDEO

*JR : Jika Tidak Berubah Pasti Ditindak Tegas

SIMALUNGUN- Ke-109 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Simalungun yang tadinya terancam non job alias diberhentikan dari jabatannya, karena tidak mengikuti apel Hari Kesadaran Nasional (HKN), Senin (19/12) lalu, akhirnya dinyatakan masih tetap menduduki posisi semula. Para pejabat yang kurang disiplin tersebut hanya mendapatkan teguran, namun jika tetap tidak berubah pasti akan ditindak tegas.

Hal itu ditegaskan Bupati Simalungun, JR Saragih, kepada sejumlah wartawan, Rabu (20/12). Kata JR, dirinya masih memberikan kesempatan kepada 109 pejabat tersebut, untuk berubah dan tidak lagi mengabaikan disiplin dalam menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya.

Meski batal kehilangan jabatan, namun JR meminta para pejabat eselon III dan IV tersebut ke depan tidak lagi mengulangi pelanggaran disiplin.

“Para pejabat eselon III dan IV yang tidak ikut apel pada HKN, awal pekan lalu, tidak jadi dicopot dari jabatannya, karena berbagai pertimbangan, sehingga mereka hanya diberikan peringatan, namun bila ke depan masih mengulanginya, saya tidak ragu-ragu memberikan sanksi tegas,” ujar JR.

Secara khusus, Bupati mengharapkan para pejabat yang tidak jadi dicopot dari jabatannya untuk tidak terpengaruh dengan oknum-oknum tertentu yang sebelumnya menjanjikan mampu mengurus supaya tidak dicopot dari jabatannya dengan imbalan uang.

“ Para pejabat yang tidak jadi dicopot jangan melayani tawaran oknum-oknum tertentu yang mau jadi pahlawan dan menjanjikan mampu mengurus supaya tidak jadi dicopot dengan meminta sejumlah uang,”tandas JR.

Dia menambahkan, pembatalan pencopotan 109 pejabat eselon III dan IV tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pejabat untuk menjadi teladan dalam penegakkan disiplin di lingkungan kerjanya, sekaligus hadiah Natal bagi para pejabat yang merayakannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemkab Simalungun, Resman Saragih mengatakan, sesuai dengan rekomendasi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) kepada Bupati Simalungun, 109 pejabat eselon III dan IV yang tidak ikut apel HKN, hanya diberikan sanksi teguran, namun bila mengulanginya kembali mungkin akan mendapatkan sanksi tegas berupa pencopotan dari jabatannya.

“ Baperjakat memberikan rekomendasi kepada Bupati Simalungun, terhadap pejabat yang tidak ikut apel HKN, untuk diberikan sanksi tegas, dan beliau (Bupati Simalungun) menerima rekomendasi tersebut, sehingga dari 109 pejabat tersebut tidak ada yang dicopot dari jabatannya,” papar Resman.

Anggota DPRD Simalungun, Mansur Purba, mendukung kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih yang tidak jadi mencopot 109 pejabat yang tidak ikut apel HKN.

“ Saya memberikan apresiasi terhadap keputusan Bupati Simalungun yang tidak melakukan pencopotan terhadap 109 pejabat yang tidak ikut apel HKN,dan saya berharap keputusan tersebut menjadi pelajaran bagi pejabat untuk tidak main-main dalam menegakkan disiplin dan dalam melaksanakan tugasnya,”ujar Mansur.(sin/c)



sumber :simantab
berita terbaru klik nasiam ijon
RAYA – Bupati Simalungun JR Saragih kembali memberikan sanksi tegas kepada bawahannya. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 109 pejabat eselon III dan IV dicopot dari jabatannya. Pasalnya, ke 109 PNS itu tidak hadir dalam apel Hari Kesadaran Nasional, Senin (19/12)

Instruksi untuk menghadiri apel HKN di halaman kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya sudah disampaikan kepada semua jajaran eksekutif di Pemkab Simalungun. Jika apel itu hanya sebatas apel mingguan setiap Senin pagi, kemungkinan besar, JR tidak akan memberikan sanksi tegas itu. Namun, mengingat apel itu merupakan Hari Kesadaran Nasional, ketidak hadiran 109 pejabat di jajaran Pemkab Simalungun itu suatu hal yang tidak pantas terlewatkan oleh seorang PNS.

Sebelumnya, Bupati Simalungun juga mencopot Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun dan Kepala RSUD Raya. Pencopotan kedua pejabat itu disambut baik Wakil Ketua DPRD Simalungun,Ojak Naibaho.

Sanksi tegas yang diberikan Bupati Simalungun terhadap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai berkinerja buruk dan tidak mengindahkan instruksi pimpinan, pantas diberikan. Hal itu dapat menjadi contoh bagi pejabat lain di lingkungan Pemkab Simalungun.

“Apresiasi yang tinggi patut kita berikan atas ketegasan yang Bupati Simalungun JR Saragih terhadap pimpinan SKPD yang dinilai berkinerja buruk. Sanksi itu merupakan peringatan dan juga motivasi bagi pejabat yang lain untuk tidak main-main dalam menjalankan instruksi pimpinan,” kata Naibaho.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun,Saberina Tarigan, dicopot karena saat dipanggil JR, sedang berada di Medan tanpa ijin. Padahal seharusnya pejabat eselon II harus tinggal di ibukota kabupaten, Pematang Raya dan bila meninggalkan tugas harus seijin Bupati Simalungun.

Sedangkan Kepala RSUD Raya,S Saragih dicopot karena saat JR melakukan sidak, kondisi rumah sakit jorok dan beberapa atapnya dibiarkan bocor, sehingga rumah sakit itu terkesan tidak layak sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat.

Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan,sangat kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun dan Kepala RSUD Raya,yang tidak mengindahkan instruksinya dan tidak optimal mendukung program pelayanan prima kesehatan kepada masyarakat.

“Pencopotan terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala RSUD Raya merupakan konsekwensi atas kinerja yang bersangkutan yang saya nilai tidak mampu mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan kepada masyarakat,” ujar JR.

Dia menambahkan kepada kepala Puskesmas, Kepala RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan, sudah sering ditekankan supaya pelayanan prima di bidang kesehatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jangan sampai masyarakat kecewa. Juga tidak boleh meninggalkan tempat tugas tanpa ijin atasan, sehingga bagi PNS yang mengabaikannya harus siap menerima sanksi tegas.(SIN)

sumber :simantab
berita terbaru klik nasiam ijon


RAYA KAHEAN-Jembatan Bah Kulistik yang menghungkan Kecamatan Raya Kahean dengan 3 nagori rusak parah dan nyaris putus. Masyarakat minta Pemkab Simalungun memberikan perhatian serius dengan melakukan perbaikan.
Tokoh masyarakat Nagori Sambosar Drs Jalel Saragih kepada METRO, Senin (5/12) mengatakan bahwa jembatan tersebut dibangun tahun 1978 saat pemerintahan bupati saat itu JP Silitonga.

Saat ini, kata dia, kondisi jembatan tersebut rusak parah dan nyaris putus total. Saat dibangun kata Jalel kontruksi besi berukuran 8 milli dengan papan tebal sebagai alas jembatan. Karena dimakan usia konstruksi besi berkarat, sehingga ketebalan besi berkurang hingga 3 mili meter. “Jembatan ini usianya sudah 33 tahun. Wajar jika dilakukan perbaikan atau dibangun permanen. Jika dilewati kendaraan, jembatan ini goyang karena baut pengikat besi dengan kayu longgar karena berkurangnya ketebalan besi karena sudah berkarat,” kata Jalel
Tiga Nagori yang melewati jebatan tersebut kata Jalel menuju Sindar Raya ibukota Kecamatan Raya Kahean, yakni Nagori Bah Tonang, Banjaran, dan Sorba Dolok. Sementara nagori terjauh ke Sindar Raya yakni Bah Tonang dengan jarak tempuh 10 km.
Anggota DPRD asal Dapem V, Drs Johalim Purba didampingi Camat Raya Kahean Juliaman Sinaga dan Pangulu Sambosar F Sinaga yang turun langsung melihat kondisi jembatan mengatakan, keprihatinanya melihat kondisi jembatan yang nyaris ambruk tersebut.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat dia siap membawa usulan pebaikan jembatan tersebut agar anggarannya dapat ditampung di APBD 2012. “Saya siap berjuang dengan masyarakat agar jembatan ini segera diperbaiki. Jika anggaran mencukupi kita perjuangkan agar bisa dibangun permanen,” katanya. (hot/leo)

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon

Pemkab Simalungun menyuntik PD Agromadear sebesar Rp1 miliar untuk operasional perusahaan tahun 2012. Pemkab juga melakukan pergantian jajaran direksi dengan menetapkan Benni Purba sebagai Plt Direktur Utama menggantikan IGK Sastrawan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadani Purba dihubungi, Minggu (4/11) menyebutkan, pemkab memutuskan menyuntik dana Rp1 miliar pada 2012 untuk operasional perusahaan PD Agromadear.
“Pemkab akan mempertahankan PD Agromadear dengan melakukan perombakan manajemen. Melakukan pembenahan menyeluruh manajemen perusahaan agar ke depan bisa memberikan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Serta mengucurkan subsidi Rp1 miliar pada 2012,” ungkap Purba.

Dikatakannya, pemkab menyadari keberadaan PD Agromadear sejauh ini belum berkontribusi positif. Namun pemkab tidak serta merta menjadikan kinerja perusahaan itu sebagai dasar untuk menghentikan operasionalnya.
“Perlu mempertahankan keberadaan PD Agromadear sebagai perusahaan yang diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam pemasaran komoditas pertanian, penyediaan bibit maupun obat-obat tanaman yang dibutuhkan petani di Simalungun,” jelasnya.
Dia menduga, kegagalan perusahaan selama ini dikarenakan manajemen yang buruk, sehingga hal ini yang perlu dibenahi. Pemkab optimistis dengan perombakan manajemen, maka PD Agromadear akan berkembang. “Perusahaan sudah dibebankan target PAD sekitar Rp500 juta pada 2012,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Purba, periode kerja jajaran direksi lama berakhir 19 November lalu. Di mana dewan direksinya, antara lain Direktur Utama IGK Sastrawan, Direktur Produksi Jan Romarsen dan Direktur Keuangan Amsar Saragih.
“Saat ini sudah ditunjuk Plt Direktur Utama Benni Purba untuk mengamankan aset-aset milik PD Agromadear selama ini. Benni Purba merupakan mantan Direktur Utama PDAM Tirtalihou. Jajaran direksi lain belum ada kita tunjuk,” jelasnya.
Untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan yang didirikan tahun 2007 itu, sambung Ramadani, pemkab sudah melakukan kajian menyeluruh terhadap kinerja dan manajemen perusahaan. Sebelumnya, banyak kalangan meminta perusahaan daerah ini ditutup lantaran tak kunjung memberikan kontribusi bagi daerah dan kemajuan pembangunan pertanian di Simalungun.
Ditemui terpisah, anggota Komisi III DPRD Mansur Purba menyebutkan, jika PD Agromadear memang dipertahankan pemkab, diharapkan perusahaan ini bisa menghasilkan PAD.
“Selama ini produk unggulan kita belum ada, itu yang perlu dikaji PD Agromadear. Mereka harus bisa menghasilkan suatu produk unggulan pertanian yang bisa diandalkan dan bisa berdaya saing sehingga bisa menghasilkan PAD bagi Simalungun,” jelasnya.
Disebutkan Mansur, salah satu penyebab tidak berjalannya operasional perusahaan selama ini karena piutang yang tidak bisa mereka tagih kepada para petani di beberapa kecamatan.
“Saya setuju komposisi jajaran direksi seperti yang lama. Tidak perlu ditambahi kompisi jajaran direksi yang kemarin,” katanya.(ral/leo)

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon

Gas ukuran 3 kg dan minyak tanah langka di Nagori Sondi Raya Kecamatan Raya sejak sebulan terakhir. Warga Sondi Raya pun memilih menggunakan kayu baker untuk memasak.
“Sudah sebulan kami kesulitan mencari tabung gas ukuran 3 kg. Biasanya warung yang menjual gas 3 kg ini punya persediaan gas yang banyak. Namun selama sebulan ini, gas yang mereka jual sedikit, makanya cepat habis,” ungkap N br Saragih (28), ibu rumah tangga.
Selain langka, harga isi ulang tabung gas ukuran 3 kg juga naik. Sebelumnya, harga isi ulang gas ukuran 3 kg dijual Rp15 ribu, namun sejak sebulan belakangan ini, isi ulang tabung gas itu menjadi Rp18 ribu.

Disebutkannya lagi, akibat langkanya gas ukuran 3 kg ini, sebagian warga terpaksa menggunakan kompor minyak tanah untuk memasak. Meski harga minyak tanah ini sangat mahal yaitu Rp9.500 per liter.
“Sebenarnya lebih hemat menggunakan gas dibanding minyak tanah. Kalau gas itu kan harganya murah dan bisa dipakai berhari-hari. Kalau minyak tanah satu liter paling bisa dipakai memasak satu hari saja,” jelasnya.
Dikatakannya, jika gas dan minyak tanah ini tidak bisa mereka dapat, dengan terpaksa warga menggunakan kayu bakar, kayu ini bisa dibeli di warung atau diambil di sekitar ladang.
Senada Maskudin Saragih (45) warga Nagori Sondi Raya, warga yang rumahnya di sekitar Masjid Sondi Raya ini menyebutkan, sejak sebulan belakangan ini, minyak tanah dan gas 3 kg susah di dapat di nagorinya.
“Gas dan minyak tanah itu bukan tidak ada, cuma dia susah di dapat. Kalaupun ada harganya mahal, tabung gas ukuran 3 kg sekarang untuk isi aja Rp18 ribu, biasanya Rp15 ribu. Kalau minyak tanah dulu harganya Rp8 ribu per liter, sekarang menjadi Rp9500 per liter,” jelasnya.(ral)

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon