sponsor

Select Menu

Favourite

Berita

Budaya

Berita Utama

Popular

Kategori Berita

Comments

Advertisement

Berita Pilihan

Newsletter

Hi There, I am

SLIDE1

Bupati Simalungun

Pematang Raya

Pematang Siantar

Pendidikan

Politik

Kaos Simalungun

VIDEO

RAYA- Bertempat di gedung SMA Plus Partuha Maujana Simalungun (PMS) Pamatang Raya, Bupati Simalungun diwakili Plt Sekda Gidion Purba melantik 155 pejabat eselon III dan IV, serta kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK, Senin (21/5).

Para PNS yang dilantik tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Simalungun Nomor:821/2166/BKD/2012 dan Nomor:821/2167/BKD/2012, masing-masing tertanggal 16 Mei 2012. Sebagai saksi dalam pelantikan itu Staf Ahli Bupati Simalungun Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jonni Saragih SIP dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Jarinsen Saragih SPd, serta para rohaniwan Islam, Kristen Protestan dan Katolik. 

Rincian 155 pejabat yang dilantik, antara lain 1 lurah yaitu Manaon Siregar SPdI sebagai Lurah Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang, 38 kepala SD, 7 kepala SMP, 2 kepala SMK dan 2 kepala SMA dan selebihnya menduduki jabatan eselon III dan IV di berbagai instansi.

Dalam arahannya, Plt Sekda mengatakan pelantikan merupakan hal yang biasa dilakukan di suatu organisasi pemerintahan. Hal ini bertujuan memberikan semangat bagi PNS melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan untuk meningkatkan karier bagi PNS itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan kepada PNS yang baru dilantik untuk lebih meningkatkan kinerjanya. “Tingkatkan kinerja dan kuasai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Jabatan yang diberikan kepada saudara merupakan rencana terbaik yang diberikan Tuhan. Untuk itu, syukuri pemberian Tuhan ini dan tunjukkan bahwa saudara mampu untuk melaksanakannya,” nasihat Gidion.

Selanjutnya Gidion juga mengharapkan kepada para PNS yang baru dilantik senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik. “Ilmu pengetahuan dan wawasan harus terus kita gali untuk mendukung semua tugas-tugas kita dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, pelajari karakter pimpinan kita dan bekerjalah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Simalungun, para pimpainan Satuan Kerja Peranagkat Daerah (SKPD), para PNS dan sanak keluarga para pejabat yang dilantik. (rel/osi/ara)  


sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon  
Mau tahu berapa harga organ tubuh manusia?
Sekarang manusia tidak perlu takut lagi*) , asalkan ada uang, maka onderdil atau suku cadang atau organ tubuh pengganti tersedia untuk di beli di pasar gelap. Loh Koq suku cadang, ? iya, suku cadang atau elemen penganti bagian mobil yang rusak jelas ada di toko onderdil atau bengkel bengkel, nah manusia juga begitu kalau ada organ tubuhnya yang rusak dan kepingin diganti, juga tersedia di pasar gelap organ tubuh manusia, dan pemasangannya bisa di lakukan di bengkel manusia alias rumah sakit. 

  Nah, harga organ tubuh pun tidak semurah suku cadang kendaraan atau barang elektronik, harga onderdil alias organ tubuh manusia berkisar dari puluhan juta hinga miliaran rupiah. 

 Masih ingat kasus pencurian organ tubuh manusia yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia terhadap TKI kita? Penembakan tanpa prosedur yang dilakukan, diduga karena adanya modus untuk mengambil organ tubuh dari jasad TKI..Terang saja mengingat organ tubuh tersebut bernilai ratusan juta rupiah, dan usia TKI yang di tembak juga masih muda (organnya masih kuat). 

Mengapa organ tubuh manusia di Buru? 
 Penyebabnya karena organ tubuh yang di jual belikan sangat langka, sehingga harganya mencapai miliaran rupiah… 

 Jika ingin tahu berapa banyak organ tubuh dapat dijual di pasar gelap, berikut adalah daftar harganya seperti dilansir Gizmodo.com, Senin (25/4/2012). 
1. Sepasang bola mata: US$ 1.525 atau sekitar Rp 14 juta 
2. Kulit Kepala: US$ 607 atau sekitar Rp 5,56 juta 
3. Tengkorak dengan Gigi: US$ 1.200 atau sekitar Rp 11 juta 
4. Bahu: US$ 500 atau sekitar Rp 4,6 juta 
5. Arteri koroner: US$ 1.525 atau sekitar Rp 14 juta 
6. Jantung: US$ 119.000 atau sekitar Rp 1,1 miliar 
7. Hati: US$ 157.000 atau sekitar Rp 1,4 miliar 
8. Tangan dan lengan: US$ 385 atau sekitar Rp 3,5 juta 
9. Pint darah: US$ 337 atau sekitar Rp 3,1 juta 
10. Limpa: US$ 508 atau sekitar Rp 4,6 juta 
11. Perut: US$ 508 atau sekitar Rp 4,6 juta 
12. Usus Kecil: US$ 2.519 atau sekitar Rp 23 juta 
13. Ginjal: US$ 262.000 atau Rp 2,4 miliar 
14. Kandung empedu: US$ 1.219 atau sekitar Rp 11,1 juta 
15. Kulit: US$ 10 atau sekitar Rp 91.000 per inci persegi. 

 harga harga diatas adalah harga organ bekas (bukan baru) Anda bisa bayangkan bukan? andaikata produk organ tubuh cadangan tersedia pabriknya di dunia ini, maka harganya tidak semahal itu? 

Oya, khusus organ Mata, lebih teredia di banding organ tubuh yang lain, mengingat sekarang sudah ada bank Mata yang menyediakan organ mata sehat, biasanya organ mata adalah donor dari hasil perang, kecelakaan dan lain-lain. 

 *) Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang punya kuasa atas seluruh kehidupan manusai, tugas manusialah yang berpikir, menemukan caranya, berusaha sampai batas maksimal, selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan Hidup Mati manusia. 

sumber :formulablogger 
berita terbaru klik nasiam ijon
 RAYA- Kantor Pangulu Nagori Sondi Raya digusur (dipindahkan, red) ke Kantor Eks Camat Raya di Jalan Sudirman Pematang Raya. Pasalnya di lokasi kantor

 Pangulu Sondi Raya ini akan dibangun Pasar Tradisional. Pangulu Sondi Raya Rajorman Sinaga, kepada METRO, Senin (14/5), mengatakan telah menerima surat dari plt Sekda Gidion Purba, yang isinya mengenai perpindahan Kantor Pangulu Nagori. “Surat mengenai perpindahan kantor sudah saya terima, kemungkinan besar buat sementara berkantor di bekas Kantor Camat Raya,” katanya.  

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Ir Topot Saragih juga ketika dikonfirmasi membenarkan perpindahan Kantor Pengulu Nagori Sondi Raya tersebut dikarenakan di lokasi Kantor Pangulu Nagori Sondi Raya akan dibangun pasar tradisional dari bantuan dana pusat. “Pembangunan pasar itu atas bantuan dana pusat, makanya tender untuk pengerjaannya juga dilakukan di Jakarta. Kita hanya menyediakan lahan saja,” katanya. 

 Menurut Topot, kondisi kantor pangulu tersebut juga tidak memadai lagi. Apalagi status Sondi Raya sudah berubah dari nagori menjadi kelurahan. “Kantor itu kan tidak layak lagi jadi kantor lurah, karena Sondiraya sudah dijadikan kelurahan,” katanya. Adil Saragih, warga Sondiraya berpendapat, mengenai perpindahan Kantor Pangulu Sondiraya tersebut ke eks Kantor Camat Raya mengaku setuju saja dengan perpindahan itu. 

 Menurut dia, dengan dipindahkannya ke eks Kantor Camat maka bangunan yang selama ini tidak difungsikan sudah bisa berfungsi kembali sehingga keberadaan eks kantor camat itu bisa terawat. Hanya saja kata dia, sebagai anggota Maujana Nagori dirinya tidak pernah dilibatkan dalam hal pengalihan aset nagori, yakni lokasi kantor pangulu nagori. “Pada prinsipnya saya sependapat jika kantor itu dipindahkan ke kantor camat lama, hanya saja pengalihan aset nagori harus ada persetujuan Maujana Nagori,” protes Adil. 

 Sementara warga Sondiraya lainnya Jhonder Wilson Sinaga mengatakan, justru berpendapat lain. Ia mengatakan, perpindahan Kantor Pangulu Nagori Sondi Raya ke eks Kantor Camat Raya menyalahi aturan, karena lokasi eks Kantor Camat bukan wilayah Nagori Sondiraya. “Kantor Camat lama itu berada di Kelurahan Pamatangraya, kenapa kantor Pangulu Sondiraya bisa pindah ke kelurahan. Kantor pangulu itu pusat pemerintahan sebuah nagori, itu sama artinya jika Kantor Bupati Simalungun pindah ke Kabanjahe,” kata mantan aktivis ini. 

 Menurut Jhonder, sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Nagori, kantor Pangulu Nagori sebagai pusat pemerintahan berada di wilayah nagori tersebut. Hal yang sama juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. “Jadi lokasi yang akan dijadikan Kantor Pangulu Nagori Sondi Raya itu perlu dipertimbangkan kembali, supaya tidak ada preseden buruk terhadap pemerintah,” katanya. (hot/dro) 

sumber :metro siantar 
berita terbaru klik nasiam ijon
Bupati Motivasi Dua Ribuan Pemuda GKPS SIMALUNGUN- Bupati Simalungun JR Saragih memberikan motivasi dan menyampaikan nilai-nilai perjuang kepada dua ribuan pelajar dan pemuda GKPS dalam kegiatan Pembinaan Remaja dan Pemuda Distrik II GKPS yang dipusatkan di Aula Griya Hapoltakan Pamatang Raya, Minggu (6/5). Pada kesempatan itu, JR Saragih mengangkat dua anak yatim piatu menjadi anak asuhnya.

  Di hadapan para pemuda yang berasal dari pelajar SMP dan SMA/SMK ini, JR Saragih menyampaikan, dalam menentukan cita-cita yang akan diraih di masa depan harus ada motivasi dan nilai juang dalam diri. “Ini harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga terpacu untuk meraih cita-cita,” katanya. 

 Untuk meraih semua itu, bupati mnekankan, harus tekun belajar untuk menambah wawasan, bekerja keras, dan tentunya dibarengi dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang diperoleh dapat bermanfaat bagi orang banyak. “Jika ditanya adik-adik ini tentang motivasi dan cita-citanya, tentu jawabannya akan berbeda-beda. Namun yang perlu diketahui, jika kita bercita-cita menjadi dokter, tentara, guru ataupun yang lainnya, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah tugas dari masing-masing pekerjaaan yang akan kita geluti. 

 Tentang cita-cita dan motivasi dalam memilih pekerjaan yang diminati, tentu adik-adik ini juga memiliki jawaban yang berbeda-beda. Karenanya saya imbau kepada adik-adik sekalian, ketika kamu memiliki cita-cita, diharapkan motivasi tersebut berasal dari hati sendiri, bukan motivasi dari orang lain,” ungkap bupati. 

 Di samping memberikan arahan kepada para remaja, pelajar dan pemuda, bupati juga memutar film tentang biodata dan biografinya. Menurutnya, pemutaran film tersebut bertujuan memberikan dorongan bagi para pelajar dan pemuda untuk lebih termotivasi dalam menentukan masa depan mereka. Dalam arahannya, bupati juga berdialog langsung dengan peserta, difokuskan pada motivasi apa yang mendorong para peserta untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pada dialog tersebut para peserta secara apa adanya memberikan jawaban saat ditanya oleh bupati. 

 Seperti Chatrine SL Damanik, pelajar SMAN 5 Pematangsiantar yang bercita-cita menjadi Komando Wanita Angkatan Darat (KOWAD) dan Ardian Immanuel Damanik yang ingin melanjutkan sekolah di Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN). Mendengar keinginan kedua anak ini, bupati memberikan apresiasi dan bersedia membantu untuk mengabulkan keinginan dan cita-cita kedua anak tersebut. Novita Sari Simambela yang masih duduk di SMA Plus Partuha Maujana Simalungun dan Hotrasari Saragih yang duduk di bangku SMP, keduanya anak yatim piatu, berkeinginan melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Mendengar ini, JR Saragih yang merupakan mantan periwira ini bersedia memberikan beasiswa dan mengangkat mereka menjadi anak asuhnya. 

 Pada akhir arahannya, Bupati Simalungun menyampaikan, agar memperjuangkan cita-cita dengan penuh keikhlasan. Sebagai rasa terima kasih kepada JR Saragih atas motivasi yang disampaikan, para pelajar dan pemuda ini meberikan kenang-kengan berupa sebuah foto JR Saragih dengan istrinya yang dibarengi tulisan, “Di balik laki-laki yang hebat, selalu ada wanita yang bijaksana.” 

 Sebelum kegiatan pembinaan remaja, pemuda GKPS Distrik II se terlebih dahulu melaksanakan ibadah minggu yang dipimpin Pdt Marlan Damanik STh. (osi/ara) 


 sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
KNPI Simalungun Siap Kawal Hingga ke Pusat SIMALUNGUN- DPD KNPI Simalungun menyatakan, pihaknya akan terus mengawal proses pemekaran Kabupaten Simalungun yang saat ini masih menunggu usulan dari Gubsu. Diharapkan, minggu ini usulan itu sudah ditandatangani, Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho. 

  Ketua DPD KNPI Simalungun, Elkananda Shah, didampingi Sekretaris Sanju MJ Sidabutar, Minggu (6/5) menyatakan, sebagai wujud nyata bahwa KNPI Simalungun konsekuen dalam upaya percepatan pemekaran, KNPI akan memantau sudah sampai di mana berkas usulan pemekaran.

 Dia jelaskan, pada Jumat (4/5) pekan lalu, KNPI bersama OKP dan Pengurus PK KNPI Simalungun bersama DPRD Simalungun telah bertemu Gubsu dan Pimpinan DPRD-SU di Medan. Menurut Elkananda, saat pertemuan itu, Gubsu Gatot Pujonugroho menyatakan sedang berkonsultasi dengan Kemendagri soal kapasitas Pelaksana Tugas (Plt) dalam membuat kebijakan pemekaran di daerah. “Gubsu berjanji, pada minggu ini akan memberi kabar hasil konsultasi itu. Kita bangga, Gubsu sangat mendukung pemekaran Kabupaten Simalungun,” katanya. 

 Selanjutnya, kata Elkananda, saat bertemu Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, pimpinan DPRD Sumut itu juga sangat mendukung pemekaran Kabupaten Simalungun. Saleh menyatakan, akan segera meminta kepada komisi yang menangani soal pemekaran untuk segera membahas usulan dari Simalungun. Elkananda menyatakan, melihat sambutan dari kedua pimpinan di Sumut itu, pihaknya yakin upaya pemekaran Simalungun sudah kembali berdenyut. 

 Dikatakannya, dari hasil pertemuan kini sudah jelas diketahui di mana duduk persolan, mengapa pemekaran Kabupaten Simalungun belum terealisasi. “Saat ini kita tidak perlu saling menyalahkan, namun seluruh elemen di Simalungun harus bersatu mendorong upaya percepatan ini,” ujarnya. 

 Masih menurut Elkananda, nantinya jika Gubsu sudah meneken usulan pemekaran Simalungun Hataran, KNPI juga tidak akan luput mengawal proses itu hingga ke DPR RI. Diharapkkannya, berikut telah adanya putusan MA atas Gubsu, Syamsul Arifin, maka dipastikan Gubsu Gatot Pujonugroho akan segera menandatangani usulan pemekaran Simalungun ini. 

 Ditegaskannya, saat ini rakyat Simalungun sangat mendambakan realisasi pemekaran, bukan janji politik yang selama ini selalu terdengar dari para politisi. Ditambahkannya lagi, upaya pengawalan ini murni demi memastikan pemekaran bakal terealisasi tanpa ada maksud tertentu. Sehingga, katanya, seluruh pihak di Simalungun jangan berpretensi apapun soal pemekaran, namun mengharap dengan tulus hati realisasi pemekaran akan terjadi. (rel/nasa) 


 sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon

Simalugun - Sebanyak 101 Nagori di Kabupaten Simalungun belum mengambil jatah raskin untuk periode Maret dan April 2012.. Padahal pihak Perum Bulog jauh-jauh hari telah memberikan informasi baik kepada para camat terlebih kepada para pangulu agar jatah raskin dapat segera diambil, untuk secepatnya dapat disalurkan kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memang sangat membutuhkan raskin.


Dengan keadaan ini wajar bila masyarakat yang selama ini mendapatkan jatah raskin setiap 2 bulan sekali bertanya - tanya mengapa jatah raskin sampai saat ini belu juga disalurkan. Padahal dalam pelaksanaannya diberbagai Nagori sebaimana pantauan pihak Perum Bulog, masyarakat RTS langsung membayar ketika mendapat jatah raskin. Kata Aris Fadilah selaku Kasi Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Divisi Regional Pematangsiantar saat ditemui di kantornya jalan Asahan Rabu ( 2/5 ) sekira pukul 11.00 wib. 

 Masih menurut Aris Fadilah yang juga Ketua Penyaluran raskin untuk wilayah 6 Kabupaten/Kota, meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Tobasa, Samosir, Taput serta Kabupaten Humbahas, dalam penyalurannya ke setiap Nagori sebagaimana MoU dengan Pemkab Simalungun yang diwakili Kabag Ekonomi, disepakati setiap 2 bulan sekali, dan para Pangulu diberikan tenggang waktu selama 5 hari setelah pengambilan, untuk kemudian baru dibayarkan.

 Namun nyatanya para pangulu Nagori seperti tidak peduli, sehingga jatah raskin untuk bulan Maret dan April 2012 sampai saat ini belum diambil dari Perum Bulog. Saat ditanya mengapa hal ini bisa terjadi, Aris Fadilah mengatakan karena dana raskin untuk bulan Januari dan Pebruari 2012 sampai saat ini belum dibayarkan, sehingga para pangulu tidak berani melakukan order untuk pengambilan raskin selanjutnya. 

Sebagaimana data yang diberikan pihak Perum Bulog 101 Nagori yang belum mengambil jatah raskin masing-masing dari Kecamatan Raya 15 Nagori, Silou Kahean 13 Nagori, Dolok Pardamean 10 Nagori, Jorlang Hataran 10 Nagori, Bandar Huluan 10 Nagori, Sidamanik 8 Nagori, Pamatang Silimahuta 7 Nagori, Pamatang Sidamanik 6 Nagori, Girsang Simpangan Bolon 5 Nagori, Panombean Pane,Silimahuta, Tanah Jawa masing-masing 4 Nagori, Pane 3 Nagori serta Kecamatan Gunung Malela dan Jawa Maraja 1 Nagori. 


 Sementara itu Nagori yang belum pernah mengambil sejak Januari 2012 hingga saat ini sebagaimana data tercatat sebanyak 11 Nagori masing-masing Nagori Malela, Marjandi Pisang, Banuh Raya, Jorlang Huluan, Pematang Sidamanik, Gorak, Nagori Saribu, Saribu Jandi,Sidamanik, Purba Tua Rambah serta Nagori Purba Sinumbah. ( Parmadi ) 
 sumber :harian simantab
berita terbaru klik nasiam ijon

karo - Rusaknya infrastruktur jalan nasional Kabanjahe-Pematang Siantar-Dairi, membuat sering terjadi kemacetan di pinggiran Kota Kabanjahe. Kemacetan tersebut bisa hingga berjam-jam terlebih kalau musim hujan, sehingga para pengguna jalan sangat terganggu serta kemacetan tersebut merembes ke Kota Kabanjahe. Kerusakan jalan terlihat mulai dari simpang tiga Moga Jaya (Lau dah) Kabanjahe serta beberapa tikungan sebelum jembatan Lau Dah, yang sering membuat para pengemudi harus berhenti menunggu giliran untuk melintas.

     Tidak jarang, polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Karo harus direpotkan hanya karena pengemudi takut untuk melintas pada saat hujan turun. Kemacetan panjang tidak terelakkan ketika beberapa pengendara mobil saling mendahului dan tidak mengikuti antrian dari belakang, hingga terjadilah jalur tiga. Menurut beberapa pengendara, bahwa hal itu terjadi karena bahu jalan terlihat longsor dan ambrol dan terlihat lobang besar menganga membuat nyali para supir ciut untuk melintas dan memutuskan untuk berhenti hingga mobilnya bebas berjalan sendirian. “Melihat lubang yang besar itu saja kita sudah gugup. Jadi, kami memutuskan untuk menunggu waktu, saat mobil atau kendaraan dari arah yang berlawanan tidak ada, baru kami jalan,” ujarnya supir suatu saat.
       Diperbaiki 
     Senin (30/4) terlihat sepanjang jalan Kabanjahe-Merek, telah dimulai perbaikan jalan tersebut. Selain pembongkaran aspal yang sudak kupak-kapik terlihat juga perbaikan parit di Simpang Desa Mula Wari, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Menurut sumber Simantab, bahwa perbaikan jalan tersebut bersumber dari APBN TA 2012. Menurutnya, bahwa perbaikan tersebut adalah peningkatan jalan. “Itu bukan perbaikan. Akan tetapi peningkatan. Dananya bersumber dari APBN TA 2012, jaraknya belum bisa dirinci, namun yang ditingkatkan muali dari Kabanjahe ke Merek,” sebutnya. 
     Beberpa warga yang sempat dimintai keterangan Senin (30/4) menyebutkan, bahwa perbaikan jalan tersebut sudah terlambat. Namun demikian, mereka sangat berterima kasih telah terjadi perbaikan jalan tersebut.
      “Sebenarnya, perbaikan ini sudah terlambat. Namun, kita juga berterimakasih karena sudah diperbaiki. Karena, dengan kondisi jalan yang rusak seperti ini, kami para warga juga sangat terganggu bila saat hujan dan terjadi macet,” ujar warga Tigapanah. Pantauan Simantab mulai dari Kabanjahe hingga ke Merek, jalan tersebut sudah mulai diperbaiki, dengan mempergunakan alat berat dan tenaga manusia. Bahkan pada beberapa titik, terlihat juga perbaikan saluran drainase/ parit yang mendukung bertahannya kondisi jalan tersebut. (lian)


 sumber :harian simantab
berita terbaru klik nasiam ijon
Masyarakat Simalungun yang menanti terbentuknya Kabupaten Simalungun Hataran, harus lebih bersabar. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merampungkan pembahasan 19 Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan 19 daerah otonom baru.

 Selanjutnya, 19 RUU akan dimintakan persetujuan di rapat paripurna DPR pekan depan.


Dari 19 RUU itu, tidak ada Simalungun Hataran. Padahal, pada 23 Februari 2012, sejumlah anggota DPRD Simalungun yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Binton Tindaon, sudah menemui langsung Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar agar Simalungun Hataran segera dibahas dan disahkan. Dalam pertemuan itu Agun tidak menjanjikan aspirasi pemisahan diri dari Kabupaten Simalungun dibahas dalam waktu dekat. Politisi Partai Golkar itu hanya menjanjikan, dibahas tahun ini. Itu pun harus dilengkapi dulu persyaratannya. 


 “Hanya kurang kajian daerah,” ujar Binton Tindoan kepada koran ini, saat itu. Dia menjelaskan, jika syarat kajian itu sudah selesai, maka rekomendasi dari Bupati Simalungun dan DPRD Simalungun, akan diteruskan ke Pemerintan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Binton yakin, Pemprovsu akan langsung memberikan rekomendasi setelah ada rekomendasi lengkap dari kabupaten induk, yakni Simalungun.


 Kemarin, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, 19 RUU dimaksud sudah selesai dibahas di Baleg. “Sekitar 19 RUU Daerah Otonomi Baru telah selesai pembahasannya oleh Baleg DPR,” kata Ganjar Pranowo di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/4). 


Proses selanjutnya, kata politisi PDI-Perjuangan itu, ke-19 RUU tersebut dibawa pada rapat Paripurna DPR yang akan berlangsung pekan depan. Satu RUU daerah provinsi baru yang akan dibentuk adalah Provinsi Kalimantan Utara. Selebihnya pembentukan RUU daerah otonomi baru kabupaten yakni Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. 


 Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara akan dibentuk kabupaten/kota yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha. Begitu juga dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. (sam) 
sumber :HARIAN SUMUT POS
berita terbaru klik nasiam ijon
SIMALUNGUN- Konversi kebun teh Sidamanik yang direncanakan menjadi perkebunan kelapa sawit batal. Hal itu terungkap setelah pergantian jajaran pimpinan PTPN IV Kebun Sidamanik, yang kini dipimpin Erwin Nasution, Ahmad Aslan Saragih sebagai direktur produksi dan Andi Wibisono sebagai direktur umum.


Putra Sembiring, salah seorang warga Sidamanik mengatakan, sejak pergantian jajaran pimpinan baru, konversi teh Sidamanik dibatalkan. Pembatalan itu juga dikuatkan oleh pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan di sejumlah media massa.


“Informasi pembatalan konversi itu sudah menyebar di masyarakat Sidamanik. Buktinya, tidak ada lagi aktifitas penanaman sawit di lahan perkebunanitu,” ujar Putra, Rabu (2/5). Senada diungkapkan Ketua DPC Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) Kabupaten Simalungun Oloan Piktor Sipayung SE. Katanya, sejak adanya berita pembatalan itu, dia langsung melakukan investigasi ke Perkebunan Sidamanik. Menurut Piktor, kebijakan tersebut merupakan akumulasi dari saran dan kritik yang telah dilakukan AMIB Simalungun kepada pihak pemerintah daerah dan pusat serta kepada PTPN IV sejak 2011. 


 “Menolak konversi adalah kebijakan yang sangat arif bagi pembangunan di Simalungun,” ujar Piktor. Untuk itu, dia mengharapkan agar semua pihak dapat menerima kebijakan dengan elegan. Katanya, AMIB Simalungun sebelumnya telah melakukan investigasi secara faktual terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan konversi tanaman teh menjadi kelapa sawit di Kebun Sidamanik, Bah Butong dan Tobasari. AMIB Simalungun memberikan masukan secara elegan dengan menginformasikan melalui media dan surat resmi sehingga pihak mengambil keputusan dapat mengevaluasi dan memberikan solusi yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.


Lebih lanjut Piktor mengatakan, ke depannya, pihak PTPN IV juga dsiharapkan dapat mengakomodir dan mengoptimalisasi pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) di Kabupaten Simalungun secara profesional. Karena dari sisi wilayah, lokasi kebun PTPN IV lebih besar di Kabupaten Simalungun. Karenanya, dia mengharapkan agar pihak PTPN IV memperhatikan potensi local, baik pemberdayaan SDM dan alokasi pembangunan melalui CSR. 


“Jika kebijakan PTPN IV dapat berjalan dengan prinsip win-win solution, AMIB sangat mengapresiasi dan mendukung PTPN IV dalam melakukan usaha dengan konsep profit dan sosial untuk mensejahterahkan masyarakat. Untuk itu, mari bekerjasama membangun dengan memperhatikan dan kelengkapan secara global,” ajaknya. 


 Sementara, DR Robert Tua Siregr Msi, yang merupakan ahli perencanaan wilayah mengatakan, kebijakan itu sangat memberikan pencerahan bagi kelanjutan pembangunan di Simalungun. Sebab konsep pembangunan yang berkelanjutan harus dapat melakukan Nature Balanced antara sumber daya alam dan manusia. (osi/ara) 

sumber :metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon