SIMALUNGUN - Dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan, aparat nagori di Kabupaten Simalungun diberikan kesempatan mengikuti diklat yang direncanakan berlangsung pada 9 November sampai 13 November mendatang di Bali. Dari 345 nagori yang ada di Kabupaten Simalungun, sebanyak 139 aparat nagori dipastikan ikut ke sana.

Kadis BPMN Nurinim Purba mengatakan, peningkatan kapasitas dan wawasan aparat nagori merupakan program tahunan di masing-masing nagori. Anggarannya ditampung dari anggaran ADD nagori yang terbagi dua, yaitu bagian fisik dan non fisik.

“Setiap tahunnya ADD mengalokasikan dana untuk pemberdayaan. Penggunaan anggaran non fisiknya terserah kepada aparat pangulu. Sebagian besar ada yang membeli buku pedoman dalam hal peningkatan kapasitas. Ada juga aparat pangulu yang melakukan sosialisasi bersama masyarakat. Bahkan 139 nagori ini memilih mengikuti diklat ke Bali,” ujar Nurinim ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Minggu (4/11).

Menurutnya, diklat ke Bali bukan untuk mangkir atau jalan-jalan. Ketepatan saja di sana daerah wisata. Sebab salah satu nagori di Bali merupakan juara pertama nagori tingkat nasional. Di mana nagori itu sudah bisa mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupatennya.

“Kita berharap aparat nagori yang berangkat ke sana bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Sehingga bisa diimplementasikan di Kabupaten Simalungun. Targetnya, nagori-nagori di Simalungun bisa penyumbang PAD untuk Kabupaten Simalungun,” ujarnya.

Masih kata Nurinim, sedikit tentang juara I nagori tingkat nasional yang berada di wilayah Bali, maka tak heran ketika aparat nagori setingkat pangulu sudah bergaji Rp5 juta per bulannya. Bahkan untuk setingkat gamot di sana, bergaji Rp3 juta per bulan. Padahal mereka bukan PNS.

Lebih jauh, sambung Nurinem, di sana masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai budaya. Meski berbagai wisatawan manca negara datang ke sana, namun tidak melunturkan budayanya. Sementara masyarakat Kabupaten Simalungun, kita sayangkan sangat mudah terkontakminasi dengan budaya luar. “Bagaimana konsep pemerintah nagori di sana, dan pemegangan teguh nilai budayanya, kiranya bisa juga diimplementasikan di Kabupaten Simalungun. Hasil diklat tersebut kita rencanakan supaya disosialisasikan nantinya ke masing-masing mas yarakatnya,” tegasnya. (osi)

sumber : metro siantar

DOLOK PARDAMEAN – Warga Nagori Bangun Pane, Kecamatan Dolok Pardamean, Simalungun mengeluh. Pasalnya untuk mengambil KTP elektronik, beberapa warga mengaku dibebankan membayar Rp25 ribu oleh petugas kecamatan.

Beberapa warga itu di antaranya adalah Parluhutan Sitio (47), dan Dikman Simanjorang (43). Ketika ditemui METRO, Kamis (1/11) lalu, mereka menyebutkan, selama ini jika ingin mengambil e-KTP, warga dibebankan membayar Rp25 ribu per orang.

”Masalah pengutipan ini sudah pernah kami sampaikan ke camat, tetapi tidak ada tanggapan,” kata Sitio yang diamini Dikman Simanjorang. Dijelaskannya, selama ini petugas yang mengutip uang pengambilan e-KTP itu beralasan bahwa uang itu digunakan untuk mengganti biaya operasional pembuatan KTP elektronik.

”Kalau kita tidak bawa KTP lama, akan dikenakan Rp35 ribu. Kalau kami perhatikan, di kampung kami ini banyak yang tidak memegang KTP lama, soalnya sudah banyak yang hilang,” tambahnya. Kini warga berharap agar Bupati Simalungun JR Saragih turun dan melakukan sidak ke Kecamatan Dolok Pardamean, guna mengecek pendistribusian e-KTP ini.

”Seandainya Bupati Simalungun berkenan datang ke kantor camat itu, kami siap menyampaikan semua keluhan kami,” ungkap Sitio. Terpisah, Camat Dolok Pardamean Farida br Sijabat ketika ditemui METRO di ruangannya, menegaskan bahwa pihaknya tidak ada meminta atau mengutip uang pengambilan KTP elektronik kepada warga, khususnya di Nagori Bangun Pane. ”Sesuai dengan instruksi dari Kemendagri, pembuatan dan penyerahan KTP elektronik ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi kami tidak ada memungut biaya apapun,” tegasnya.

Ditambahkannya, selama ini khusus untuk Nagori Bangun Pane, pihaknya sudah menyalurkan e-KTP kepada 586 jiwa dari 722 orang penduduk di sana. Sementara 136 warga yang belum menerima, sudah diimbau melalui pangulu, agar segera datang ke kantor camat dan mengambil KTP miliknya.

”Sudah kami tegaskan kepada pangulu untuk turut membantu agar mendesak warga mengambil e-KTP itu. Jangan dibiarkan menumpuk di kantor camat, soalnya itu milik mereka, kita hanya media penyalurannya saja,” katanya. Ditegaskan br Sijabat, pihaknya akan memberi sanksi tegas dan hukuman disiplin kepada pegawainya yang nekad melakukan aksi pengutipan uang saat warga mengambil e-KTP.

“Bagi yang berlatar belakang PNS, akan dikembalikan ke Pemkab Simalungun untuk diproses selanjutnya. Siapapun yang ketahuan mengutip itu, pasti akan saya berikan sanksi tegas,” kata Farida. Dilanjutkannya, saat ini di Kecamatan Dolok Pardamean, ada 2.310 warga yang belum mengambil e-KTP. Padahal prosesnya telah selesai. Sementara untuk KTP elektronik yang sudah tersalur berjumlah 4.125. Sepanjang pengamatannya, sebagian warga enggan mengambil e-KTP karena kesibukan mereka bekerja di ladang masing-masing.

”Pernah saya tanya kepada warga kenapa mereka lambat mengambil e-KTP itu, ternyata mereka terlalu sibuk di ladang. Terkadang masalah sepele seperti ini yang menjadi pokok masalah di kecamatan ini. Makanya sudah berulang kali saya sampaikan kepada semua pangulu, bahwa pendistribusian KTP elektronik ini harus cepat selesai dan harus digenjot,” jelasnya. (mag-02)

sumber : metro siantar

Hakim Tipikor Tagih Janji JPU, Hadirkan Bukti Dua Cek Asli

MEDAN – Sidang lanjutan atas dugaan korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2005-2006 Pemkab Simalungun senilai Rp230 juta dengan terdakwa mantan Bupati Simalungun Drs HT Zulkarnain Damanik, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PN Medan, Senin (29/10).

Pada sidang kali ini, Ketua Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Jonner Manik menagih janji penuntut umum, untuk menghadirkan dua barang bukti, yakni dua cek asli yang menjerat sang mantan Bupati Simalungun tersebut. Sebelum memasuki agenda sidang selanjutnya untuk mendengarkan keterangan terdakwa.

Ini untuk menindaklanjuti permintaan bukti dua cek asli ini pun sebenar telah diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa, DR Junimart Girsang SH MH dan Besar Banjarnahor SH pada persidangan sebelumnya tepatnya pada 23 Juli 2012, pada persidangan tersebut penuntut umum Armadi P Barus menyanggupinya.

Akan tetapi, nyatanya penuntut umum belum juga menghadirkan dua bukti cek asli yang ditandatangani oleh terdakwa dalam persidangan korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Mendengarkan permintaan majelis hakim, penuntut umum terlihat gugup dan berjanji bakal menghadirkan dua bukti cek asli tersebut, karena selama persidangan hanya fotokopian-nya saja.
Kemudian majelis hakim menutup persidangan hingga pekan depan dengan agenda melihat bukti cek asli tersebut.

Perintah Sugiati
Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan seorang saksi yaitu Helga Hutajulu selaku Staf mantan Bendahara Umum Pemkab Simalungun.

Namun Helga Hutajulu  terlihat ragu saat menjawab pertanyaan dari JPU Bilin Sinaga SH dan Amardi Barus SH terkait keaslian kedua cek yang dicairkannya di Bank Sumut di antaranya cek nomor 724329 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp130.355.729 ditujukan ke Swiss F Damanik dan cek nomor 788417 tanggal 15 Februari 2006 senilai Rp100.408.750 ditujukan CV Cail Utama.

“Saya tidak bisa pastikan apakah kedua cek fotokopi yang kini dijadikan barang bukti dipersidangan asli apa tidak. Di dalam fotokopi itu hanya ada tanda tulisan tangan yaitu tentang tanggal pencairannya saja saat mengambil uang di Bank Sumut,” ujar Helga Hutajulu di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Jonner Manik.

Mendengarkan hal itu, tim penasihat hukum terdakwa DR Junimart Girsang SH MH dan Besar Banjarnahor SH juga mempertanyakan terkait tandatangan dalam cek tersebut. Saksi mengaku bahwa dirinya hanya diperintahkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemkab Simalungun yang kala itu dijabat oleh Sugiati untuk melakukan pencairan cek ke Bank Sumut. Tanpa banyak tanya, saksi langsung menuju Bank Sumut yang hanya berjarak 30 meter dari kantor Pemkab Simalungun dan bertemu dengan kasir Siti Aisyah.

“Saat itu, saya melihat cek tersebut memang sudah ada tandatangan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang kala itu dijabat oleh Sugiati dan di belakangnya mirip tandatangan Bupati Simalungun, Zulkarnain Damanik. Begitu sampai, cek langsung dicairkan. Dana yang sudah dicairkan dari Bank Sumut langsung diserahkan ke Bu Sugiati tanpa adanya berita acara penyerahan uang,” ujarnya lagi.

Namun yang mengherankan, pihak Bank Sumut begitu mudahnya mencairkan cek tersebut serta tidak pernah mempertanyakan kenapa cek yang akan dicairkan tidak mempunyai tanggal pencairan dari pejabat berwenang, dalam hal ini Sugiati maupun Zulkarnain Damanik yang kini menjadi terdakwa dalam berkas terpisah. “Begitu uangnya cair dari Bank Sumut, langsung saya setorkan kepada Bu Sugiati, bahkan waktu pencairan itu saya ditemani rekan saya Rosdiana.

Sebenarnya saya hanya bertugas sebagai pembuat surat perintah membayar (SPM) untuk gaji guru sedangkan pencairan cek tersebut hanyalah tugas tambahan yang diberikan kepada saya,” ungkapnya lagi. Saksi mengaku sering mencairkan cek tak bertanggal yang bakal dicairkan sudah ada nilai nominal serta tandatangan Bendahara Umum kemudian di belakang ada tandatangan Bupati ataupun Sekda.

Ketika penasehat hukum bertanya, apakah saksi pernah melihat langsung terdakwa Zulkarnain menandatangani berkas dan menyerahkan kepada Sugiati, lagi-lagi saksi menjawab tidak pernah. “Hanya saja, Bu Sugiati pernah mengatakan kepada para stafnya kalau setiap kali meninggalkan ruangan selalu berkata kalau ada yang bertanya mau pergi ke mana bilang saja ke ruangan Pak Bupati,” urainya lagi.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Mantan Bupati Simalungun, Drs Zulkarnain Damanik melalui penasihat hukumnya, DR Junimart Grisang SH MH dan Besar Banjarnahor SH dihadapan Majelis Hakim meminta agar JPU serta pihak Polres Simalungun menyerahkan fotokopi yang dileges atas dua lembar cek bermasalah yang dijadikan barang bukti dalam dakwaan korupsi, karena kedua lembar cek itu akan dilaporkan ke Polda Sumut.

Permintaan itu disampaikan secara resmi kepada Ketua Majelis Hakim, Jonner Manik SH.MH dalam sidang lanjutan dakwaan usai meminta keterangan dua saksi perbalisan (penyidik korupsi Polres Simalungun) B Hutauruk SH dan M Siregar SH, Senin (13/8) lalu.

Dalam persidangan, terdakwa Zulkarnain Damanik juga mengungkapkan, bahwa ketika dirinya diperiksa di kepolisian membantah kalau kedua Cek yang dijadikan sebagai barang bukti bukan tandatangannya, dan tandatangannya diduga telah dipalsukan. (far/smg)

sumber : metro siantar

Keresahan masyarakat Kabupaten Simalungun soal infrastruktur jalan dan jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan mulai  teredam. Hal itu setelah kehadiran Bupati  Simalungun, DR JR Saragih SH MM. Masih dua tahun kepemimpinannya, ratusan kilometer jalan yang kondisinya memprihatinkan, telah dilakukan perbaikan di masing-masing  kecamatan se-Simalungun.

Selama dua tahun ini, sudah terlihat di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Simalungun terus berjalan pembangunan jalan dan jembatan. Mulai dari perbaikan jalan umum, pedesaan, pertanian, hingga pembukaan jalan baru. Pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat manfaatnya secara langsung, tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat DR JR Saragih SH MM. Di mana JR Saragih selalu menjadikan skala prioritas pembangunan dan perbaikan jalan. Bahkan setiap tahun, APBD Simalungun rutin menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk infrastruktur.

Dengan keterbatasan dana APBD yang dikelola Pemkab Simalungun, JR Saragih tidak menyerah terhadap anggaran tersebut. Malah kondisi itu yang membuat JR tetap bekerja keras untuk mendatangkan anggaran ke Pemkab Simalungun. Misalnya, pembukaan jalinsum Pematang Raya-Medan, yang kini sedang proses pembangunan.

Politisi Partai Demokrat itu, tidak gengsi meninjau langsung perbaiakan jalan sampai ke kampung-kampung. Saat melakukan peninjauan itu pun, JR menumpangi sepedamotor trail. Tujuannya, JR ingin menunjukkan bahwa dirinya sebagai pemimpin bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.

Buktinya, pada pembukaan Jalan Pematang Raya-Medan, JR beserta rombongannya naik sepedamotor trail. Mulai dari rumah dinas sampai tujuan, JR sesering mungkin melambaikan tangannya (menyapa) masyarakatnya.

Bahkan hujan deras pun tidak mengurungkan niatnya. Tetap menumpangi sepedamotornya, di tengah hujan deras, JR  melanjutkan perjalannya meninjau pembangunan jalan tersebut.

Kadis PU Bina Marga Kabupaten Simalungun, Ir Jhon Sabiden Purba mengatakan, pada tahun pertama JR Saragih memimpin Simalungun, sebanyak 11 persen kerusakan jalan langsung diperbaiki.

Di mana pada tahun 2010, fisik kerusakan sedang dan berat jalan di Simalungun sepanjang 2.020 kilometer, dan setelah diperbaiki tahun pertama JR memimpin Simalungun, kerusakan jalannya menjadi 1.973 kilometer.

Dia menjelaskan, jalan yang menghubungkan sentra produksi, lahan pertanian, kawasan industri, dan lokais wisata terus ditingkatkan. Sebab jalan itu berfungsi mendorong pertumbuhan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. Jalan-jalan itu diyakini mampu membuka keterisolirean wilayah, yang terakses oleh standard jalan yang masih menggunakan jalan setapak, dan tidak dapat dilalui kendaraan.

Sesuai realisasi alokasi dana penanganan jalan tahun 2011 sebesar Rp30,5 miliar dapat menyelesaikan kondisi rusak jalan menjadi baik sepanjang 47 kilometer. Sedangkan sesuai rencana alokasi dana pananganan tahun 2012 sebesar Rp105 miliar dapat menyelesaikan pengurangan kondisi rusak menjadi baik sepanjang 140 kilometer.

Menurutnya, prediksinya sampai tahun 2015 nanti, sedikitnya 30 persen kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun masuk ketegori baik dan layak pakai. Dan sampai tahun 2020, sedikitnya 60-70 persen kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Simalungun segera teratasi.

“Bukti nyata yang dimaksudkan perubahan telah dirasakan masyarakat Kabupaten Simalungun pada kepemimpinan JR Saragih. Makanya, kita berharap, JR dipercayakan memimpin sampai tahun 2020, agar tercapai perbaikan jalan hingga 70 persen,” tegasnya.

Kabag Humas Pemkab Simalungun, Andres Mixnon Simamora MSi mengatakan, Bupati Simalungun tetap konsisten dalam pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan. Di mana, luas Kabupaten Simalungun 4.386,60 Km2 atau 6,12 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Demi peningkatan taraf hidup masyarakat Simalungun, jalan dan jembatan sangat dibutuhkan dalam kemajuan daerah.

Selain itu, JR Saragih juga memperhatikan akses untuk lokasi wisata dan tempat -tempat bersejarah. Misalnya, jalan menuju lokasi Rumah Bolon, Kecamatan Purba sepanjang 2 kilometer telah diperbaiki. Rumah Bolon itu dulunya tempat salah satu Raja Simalungun dalam pemerintahan di masa lalu dan tempat sakral. Setelah kondisi jalannya bagus, jumlah wisatawan yang datang ke sana mulai meningkat.

Menurutnya, selama dua tahun, sudah banyak program JR Saragih yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Hal itu pun merupakan implementasi dari janji politik JR Saragih menuju perubahan.  Lebih jauh, Andres mengatakan, pada tahun 2013, Pemkab Simalungun fokus mengerjakan 20 titik jembatan yang rusak. Prioritasnya yang menghubungkan antara desa dan kecamatan. Untuk perbaikannya dialokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar.

Dia mengucapkan terimah kasih atas kepedulian dan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan di Kabupaten Simalungun.   Salah seorang tokoh masyarakat, E Purba mengatakan, JR telah membawa perubahan di Kabupaten Simalungun. Keserasahan masyarakat soal infrastruktur mulai terjawab sedikit demi sedikit.

“JR Saragih tidak sungkan-sungkan menjumpai masyarakat secara langsung. Melakukan pengecekan terhadap pembangunan atau pun perbaikan infrastruktur. Seperti pembukaan jalan di Pematang Raya-Medan. Dengan dibukanya jalan tersebut, lanjut Purba, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sepanjang jalan tersebut. Sebab selama ini masyarakat terus mengeluhkan kesulitan transportasi untuk memasarkan hasil bumi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada DR JR Saragih SH MM. Semoga tetap diberikan kesehatan, dan kebijaksanaan untuk membawa perubahan di Kabupaten Simalungun. Agar masyarakat secara merata bisa merasakan perubahan yang dimaksud,” tegasnya. (***)

sumber : metro siantar

SIMALUNGUN - Kaburnya tahanan di dua Mapolsek di Medan, dan yang terakhir kaburnya 12 tahanan dari Mapolsek Medan Timur, langsung ditanggapi positif oleh Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar. Dia langsung melakukan inspeksi mendadak di beberapa Mapolsek di Simalungun, Selasa (30/10).

Kapolres Simalungun bersama Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendrawan melakukan sidak di pusat pelayanan masyarakat, Mapolsek Bangun, Mapolsek Perdagangan, dan beberapa Polsek di Simalungun lainnya. Kapolres Simalungun mengatakan, sidak dilakukan untuk mengecek keamanan Rumah Tahanan Polisi (RTP) di wilayah hukum yang ia pimpin. Belajar dari kejadian di Medan, petugas polisi yang berada daerah harus lebih waspada. “Sidak yang saya lakukan untuk mengecek keamanan RTP di beberapa Mapolsek di Simalungun. Jika diperlukan perbaikan atau rehab, maka akan langsung kita tanggulangi guna menjaga para tahanan yang berada di RTP tetap aman,” kata Kapolres.

Perwira dengan melati dua di pundaknya ini mengatakan, sebelum dilakukannya sidak di Mapolsek Bangun, ia sudah menkoordinasikan hal ini kepada Wakapolres untuk melakukan hal serupa di Mapolsek yang tidak ia kunjungi. “Sebelum saya kemari (Posek Bangun, red) Wakapolres juga sudah saya perintahkan untuk malukan sidak di beberapa Mapolsek yang tidak saya kunjungi.

Sebagai laporannya, jika ditemukan RTP yang tidak sesuai dengan standar maka akan segera dilakukan perbaikan. Sementara untuk hasil sidak di Mapolsek Bangun, soal RTP dan keamanannya masih tergolong baik. Hanya saja penjagaan harus tetap dilakukan semaksimal mungkin,” katanya.

Kapolsek Bangun AKP Hitler Sihombing mengatakan, sidak yang dilakukan Kapolres adalah salah satu penunjang kinerja para personel Polsek agar dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. “Setelah sidak Kapolres ke Mako kita, saya akan lanjutkan kepada seluruh personel Polsek untuk dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi,” ujar Kapolsek. (mag-4)

sumber : metro siantar

Senin, 19 Desember 2011 menjadi hari tak terlupakan bagi 109 pejabat eselon III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. "Hanya" gara-gara tak ikut upacara Hari Kesadaran Nasional, mereka kehilangan pekerjaan, alias dicopot dari jabatan masing-masing.

Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih marah besar hari itu, lantaran anak buahnya tak disiplin. Dia bekas militer, tentu gerah melihat disiplin pegawai negeri sipil (PNS) yang rendah. "Padahal itu adalah hari kesadaran nasional. Seharusnya mereka terlebih dahulu harus menyadarkan dirinya," kata bupati yang biasa disapa JR ini dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 24 Oktober 2012. Pria kelahiran 10 November 1968 itu masih belum bisa menyembunyikan rasa kesalnya.

Tak hanya 109 PNS saja yang jadi sasaran disiplin sang Bupati. Dua hari sebelumnya, 17 Desember 2011, JR juga mencopot Kepala Dinas Kesehatan Simalungun, Saberina Tarigan. Simalungun sempat geger dengan berbagai pencopotan ini. JR beralasan, Kadinkes tak datang saat dia panggil rapat karena sedang berada di Medan. "Pejabat eselon II itu tidak boleh meninggalkan daerahnya tanpa sepengetahuan bupati."

Tanpa tedeng aling, JR pun pernah mencopot Kepala RSUD Raya gara-gara keluhan masyarakat. "Saya pun sidak pagi-pagi, rumah sakit tidak terurus, atap-atap bocor dibiarkan. Seharusnya rumah sakit itu bersih," kata dia seraya menambahkan bahwa dirinya sangat peduli pada kesehatan.

Tapi, amarah JR kepada 109 PNS yang bolos upacara tak lama. Berselang sehari, dia memanggil kembali anak buahnya itu bekerja. Sebagai hadiah Lebaran. "Sekaligus peringatan kepada para pejabat agar memberikan contoh yang baik. Dan kalau itu berulang lagi, pencopotan jabatan pasti akan mereka terima."

Tak heran jika gaya kepemimpinan JR keras dan disiplin. Dia pernah bertugas di Korps Polisi Militer, komandan sub Detasemen Polisi Militer, komandan Detasemen Polisi Militer. Bahkan, dia pernah bergabung sebagai salah satu personel pengamanan presiden.

Selain dunia militer, masa kecil suami Erunita Tarigan Girsang ini pun turut membentuk karakter JR yang tangguh dan keras.  Tak seperti bocah kebanyakan, dia harus berjibaku untuk membiayai sekolahnya sendiri.

Ayahnya, R Saragih, meninggal saat dia baru berusia satu tahun. Sang Ibu lalu menitipkan JR di rumah nenek di Desa Hapoltakan Pematang Raya karena perekonomian yang morat marit. Sejak SD, JR membantu neneknya memetik kopi di ladang. Tapi, duka kembali menggelayut. Sang Nenek juga meninggal. JR kembali ke rumah ibunya, N boru Sembiring Meliala, di Tanah Karo.

Karena ekonomi tak memungkinkan, JR terpaksa berhenti sekolah saat duduk di kelas 6. Tak mau lama-lama dirundung sedih, JR memutuskan merantau ke Pematang Siantar. Di sana JR melakoni pekerjaan apapun untuk mendapat uang.

Dia menjadi tukang semir sepatu di terminal, dan juga tukang bersih-bersih bus antar kota. Dua tahun JR harus membanting tulang dengan pekerjaannya itu.

Dia kembali ke bangku sekolah setelah seorang supir menyarankannya sekolah.

Dia berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga SMP sambil bekerja memperbaiki alat-alat elektronik dan beternak ayam. Sampai di situ, penderitaan rupanya belum mau melepas JR.

Dia kesulitan membayar uang sekolah untuk melanjut ke SMA. JR kembali merantau. Kali ini, tujuan rantauannya jauh dari kampung halaman, Jakarta. Di Ibukota, JR bekerja sebagai penggali pasir. Dari uang itu, dia bisa mendaftar ke SMA swasta Iklas Prasasti di Kemayoran. Saat bersekolah di SMA ini lah hidup JR menemui titik balik.

Sambil bersekolah, JR mendapat tawaran bekerja paruh waktu di pusat Primer Koperasi Mabes TNI AD di Jakarta. Keuletan dan kegigihan JR mencari uang untuk sekolah mendapat simpatik dari petinggi angkatan TNI AD. JR pun diberikan kesempatan mengikuti tes masuk Akademi Militer, dan berhasil.

Minder lihat baju dinas

Di luar disiplin ala militernya dalam memimpin Simalungun, ada satu kebiasaan JR yang sudah diketahui warga. Dia kerap blusukan ke daerah-daerah dengan sepeda motor trail miliknya, tanpa pengawalan. Mengenakan baju kaus biasa, JR juga sering terlihat nongkrong di warung-warung kopi.

"JR itu sosok nyentrik. Dia sering ke warung kopi untuk membaur dengan warga," kata Enrico, penggiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia. Sekilas, kata dia, perjalanan dengan motor ke kampung-kampung itu terlihat seperti pencitraan. "Tapi, tidak. Dia memang begitu. Langsung turun untuk bertanya kebutuhan warganya itu apa," imbuhnya.

Saat ditanya soal kebiasaannya itu, JR punya alasan sendiri. Sebelum dirinya menjabat sebagai bupati, menurut JR, jalanan di Simalungun sudah kacau, terutama di pedalaman. Masih banyak yang belum diaspal. "Ada yang sampai tak bisa dilalui. Itulah kenapa saya lebih senang pakai motor trail. Kalau pakai mobil nanti susah sendiri karena sebagian jalanan di dalam tidak bisa dilalui mobil," kata JR.

Soal kaus olahraga saat kunjungan kerja? "Kalau pakai dinas saya terlalu kaku. Dari pengalaman, masyarakat merasa minder melihat baju dinas pejabat yang hadir di kampungnya," kata JR. Seolah-olah, imbuhnya, pejabat itu orang hebat.

Padahal, dia datang justru mau jadi tempat curhat warga. Dengan kaus biasa, tak hanya warga, staf pun tak canggung lagi. "Inilah yang saya inginkan. Jadi mereka bisa lebih terbuka dan merasa bersahabat dengan saya. Tentunya kerjasama lebih berguna." Warga pun lebih berani mengajaknya duduk di warung kopi jika tak mengenakan baju dinas.

Mengenai prioritas pembenahan, JR punya dua hal: kesehatan dan pendidikan. Dua bidang ini, menurut JR, adalah hal paling penting dalam kehidupan. "Sekolah tinggi kalau tak sehat juga susah. Begitu juga sebaliknya. Nah, keduanya ini harus menjadi nomor 1 di Simalungun," kata dia.

Beberapa sekolah, kata dia, sudah dibangun sehingga menambah tempat bagi generasi muda menimba ilmu. Dia berharap pembangunan pendidikan ini terus berkembang sebab pendidikan adalah salah satu cara memajukan bangsa. Hal ini diakui Enrico. "Basic dia kesehatan. Awalnya, dia punya rumah sakit. Jadi dia lebih dominan kesehatan. Tapi, pendidikan pun jalan, terbukti bertambahnya sekolah di Simalungun," jelas Enrico.

Selanjutnya, prioritas JR adalah infrastruktur. "Perlahan, Kota Raya sudah berkembang menjadi kota baru. Padahal dulu, kota ini seperti kota mati. Meskipun sudah menjadi kabupaten Simalungun," imbuhnya. Indikasi kota mati, kata dia, orang susah cari penginapan, warnet, dan layanan publik lainnya.

Jalanan pun, menurutnya, sudah kian lebar. Investor pun mulai melirik Raya, di luar Siantar untuk berinvestasi. "Landasan pacu pun sudah ada di Raya," kata dia. Penerbangan pertama dari landasan pacu itu terjadi pada 2011 lalu. Tapi, dia akui memang masih kurang investor. "Susi Air sering berkunjung ke sini."

Di sektor pertanian, JR belum bisa berjanji muluk-muluk. Paling tidak, kata dia, Simalungun tidak perlu mengimpor beras dari luar. Simalungun, kata dia, merupakan daerah pertanian sehingga padi pun jadi andalan wilayah yang dia pimpin.

Bupati Simalungun sejak 28 Agustus 2010 itu juga pernah mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena berhasil meningkatkan produksi padi pada 2011 lalu. Penghargaan ini diberikan melalui Menteri Pertanian Siswono MM di Jakarta. Dibandingkan 2009, Simalungun surplus produksi padi sebanyak 134.156 ton pada 2011.

sumber : detik