sponsor

Select Menu

Favourite

Berita

Budaya

Berita Utama

Popular

Kategori Berita

Comments

Advertisement

Berita Pilihan

Newsletter

Hi There, I am

SLIDE1

Bupati Simalungun

Pematang Raya

Pematang Siantar

Pendidikan

Politik

Kaos Simalungun

VIDEO


Irjen Pol (P) Drs M.Wagner Damanik, M.AP telah mengantongi form B1 KWK Perseorangan sebanyak 77.759 dari 32 Kecamatan untuk maju sebagai Calon Bupati Simalungun periode 2020 – 2024 lewat jalur perseorangan/independen. Tentu saja jumlah itu sudah melebihi syarat yang ditentukan oleh KPUD Simalungun yaitu 47,854. Berkat soliditas dan kerja keras Tim Kecamatan, Nagori dan Relawan, dukungan tersebut diperoleh langsung melalui tatap muka (door to door) selama 30 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran Wagner Damanik disambut antusias oleh masyarakat Simalungun.  Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Semoga dukungan ini menjadi modal awal untuk meraih kemenangan pada PILKADA tanggal 23 September 2020 yang akan datang. 

Pilihan maju lewat jalur independen tentu bukan tanpa alasan. Sejak awal Wagner Damanik menginginkan dirinya diusung langsung oleh rakyat, karena jalur independent  merupakan partainya rakyat yang akan melahirkan petugas rakyat bukan petugas partai. Sebagai petugas rakyat tentu saja akan bekerja secara total hanya untuk kepentingan rakyat. Hal ini sebagai balasan atas kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya. Mari kita kawal bersama dukungan yang telah diberikan untuk menghantarkan Wagner Damanik menjadi Bupati pilihan rakyat. 

Datang memberi bukan untuk mengambil, itulah slogan/tag line  Wagner Damanik. Jendral bintang dua yang baru saja pensiun ini, ingin berbhakti membangun kampung halamannya agar menjadi lebih baik. Kalau selama ini PILKADA cenderung identik dengan polarisasi kepentingan dimana rakyat hanya dijadikan sebagai komoditas politik, Wagner Damanik ingin melakukan pemurnian demokrasi dimana rakyat harus memilih pemimpinnya berdasarkan hati nurani (substansial bukan sekedar prosedural). Kesalahan memilih pemimpin akan berakibat fatal selama lima tahun. Dalam konteks inilah pengalaman Wagner Damanik selama 35 tahun di Kepolisian dan terakhir sebagai Tenaga Ahli Lemhannas RI membuatnya semakin percaya diri memimpin Kabupaten Simalungun agar ketertinggalan selama ini bisa dikejar. 

Terkait dengan itu, Janri Damanik selaku Koordinator Pemenangan menekankan bahwa proses akan sejalan dengan hasil. Jika selama ini rakyat belum puas dengan kepemimpinan yang ada, itu tidak terlepas dari proses pelaksanaan PILKADA sebelumnya. Dalam politik semua bisa diukur. Jika proses terpilihnya seorang Kepala Daerah sarat dengan money politic atau istilah lain NPWP (nomor piro wani piro) maka mau tidak mau akan terlebih dahulu mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya, sehingga membangun rakyatnya tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu kita harus berikthiar melawan segala bentuk kejahatan demokrasi.  Masyarakat diharapkan ke depan agar lebih cermat lagi memilih pemimpinnya. Kesalahan  menentuan pilihan 4 menit di TPS akan bisa berakibat fatal selama 4 tahun ke depan. Untuk itu mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah yang selalu dekat dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Salam Habonaron Do Bona. 
Pematangsiantar, 28 Oktober 2019
Simalungun - Pakaian adat Simalungun, yakni gotong untuk pria dan bulang untuk perempuan mewarnai pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Simalungun periode 2019-2024, di gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Rabu 25 September 2019.
Diawali prosesi maranggir (membasuh wajah), pelantikan wakil rakyat yang terpilih itu dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Hadi Nasution didampingi para rohaniawan dalam pengikraran sumpah dan janji.
Peresmian pemberhentian anggota DPRD periode lama dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sahat Simangunsong melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Utara.
Itu ditandai dengan penyerahan palu pimpinan dari Ketua DPRD periode 2014-2019 Johalim Purba kepada ketua sementara, Timbul Jaya Sibarani dari Parti Golkar dan wakilnya, Samrin Girsang dari PDIP.
Kepada anggota DPRD yang terpilih, Bupati Simalungun JR Saragih menyampaikan ucapan selamat dan sukses sebagai perpanjangan tangan rakyat Kabupaten Simalungun.
Kiranya pemakaian adat Simalungun dalam prosesi atau upacara resmi kabupaten konsisten terus berlanjut digunakan
Turut dalam acara pelantikan, Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, Danrem 022/PT, Dandim 0207 Simalungun, Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu, KPU Simalungun, Bawaslu Simalungun, pimpinan OPD, dan lainnya.
Sementara itu, budayawan Simalungun, Sultan Saragih menyebut, pelantikan anggota DPRD Kabupaten Simalungun dengan menggunakan pakaian adat Simalungun merupakan terobosan dan pengukuhan yang luar biasa terhadap kedaulatan budaya dan kearifan lokal Simalungun.
Menurut dia, pakaian adat mengekspresikan identitas, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah, juga menunjukkan status sosial pemakai busana dalam memposisikan di mana dirinya berada sebagai wakil rakyat.
"Ini sebuah penghormatan terhadap budaya Simalungun, tidak lagi diletakkan dalam posisi tontonan tapi telah digunakan hingga menjadi identitas bersama serta tuntunan nilai-nilai bagi anggota dewan yang memakainya," kata Sultan.
Dia menyebut, nilai dan filosofi yang terkandung dalam pakaian adat gotong, bulang dan hiou serta merta akan dipelajari setelah lebih dahulu memakai, mengenal kemudian cinta serta peduli sebagai bentuk pataridahkon (memperlihatkan) Simalungun bersama.
"Mereka sadar betul berada di tanah Habonaron do Bona. Kiranya pemakaian adat Simalungun dalam prosesi atau upacara resmi kabupaten konsisten terus berlanjut digunakan hingga berbagai acara pemerintahan," tukas Sultan. []


sumber:https://www.tagar.id/gotong-dan-bulang-warnai-pelantikan-dprd-simalungun?fbclid=IwAR32_UMF7BM1itNx8b6_L99PNUYopGX2U1v050q0LuekhoumuKJCi0J2Rj0



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana melantik JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, Sumatera Utara di Jakarta, Jumat (22/4) mendatang. Direncanakan pelantikan nantinya dilakukan bersamaaan dengan pelantikan 7-8 kepala daerah lain hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.
“Jumat siang mungkin saya akan melantik 8-9 kepala daerah yang tertunda pelantikannya. Baik karena alasan administrasi karena alasan harus memertimbangkan konsultasi,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/4).
Menurut Tjahjo, untuk Kabupaten Simalungun, nantinya hanya akan dilantik bupati terpilih. Sementara untuk wakil tidak dilakukan, karena Amran Sinaga telah berstatus terpidana.
“Iya untuk Simalungun hanya bupatinya yang akan dilantik,red),” ujar Tjahjo.
Selain Simalungun, pelantikan juga akan dilakukan antara lain untuk Wali Kota Nias terpilih (Sumatera Utara). Kemudian Rokan Hulu dan Pelalawan (Provinsi Riau).
“Bukan salah kami, seperti di Sumatera, itu hari ini surat masuk, mereka meminta besok harus dilantik. Setidaknya kan butuh 3-4 harilah,” ujar Tjahjo.
Sementara itu ditanya terkait pelantikan Tengku Erry Nuradi sebagai gubernur Sumatera Utara definitif, Tjahjo mengatakan pihaknya telah memproses usulan draft keputusan presiden.
“Untuk (pelantikan gubernur,red) Kalimantan Tengah, Keppresnya sudah ada. Terus Sumut dan Riau, sudah ada salinan putusan MA-nya, sedang kami kirim dari sekretariat negara,” ujar Tjahjo.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini berharap sepulang lawatan presiden ke negara-negara Eropa nantinya, pelantikan dapat segera diagendakan.
“Mudah-mudahan sepulang presiden dari Eropa bisa diagendakan pelantikan tiga gubernur. Satu hasil pilkada, kemudian sumut dan Riau (pelantikan gubernur,red) definitif. Ini dapat dilakukan setelah ada putusan pasti dari pengadilan,” ujar Tjahjo. (gir/ms)

sumber : metro siantar
SIMALUNGUN | DNA – Menyatakan dirinya sudah mantap untuk maju sebagai salah satu bakal calon (balon) Walikota Pematangsiantar periode 2015-2020, Sekretatis Daerah (Sekda) Simalungun, Drs Gideon Purba MSi menyatakan maju di Pilkada Pematangsiantar bahkan akan mundur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal itu dikatakannya di halaman Kantor Bupati Simalungun di Kecamatan Pematang Raya, di sela-sela penepungtawaran calon jemaah haji/hajjah tahun 2014.“Saya sudah matang untuk maju, dan siap untuk mundur dari PNS,” tandas Gideon Purba di hadapan para jemaah calon haji/hajjah.
Tentang pernyataannya mengundurkan diri dari PNS, hal itu disebabkan adanya UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan DPR-RI tanggal 19 Desember 2013 dan diudangkan tanggal 15 Januari 2014 lalu.
Dimana dalam UU No 5 itu menjadi persyaratan bagi PNS yang akan mau di Pemilihan Legislatif, Komisioner KPU dan calon Kepala Daerah, maka diwajibkan untuk mengundurkan diri dari PNS.Lebih jauh Gideon mengatakan, niatnya maju sebagai salah satu kandidat bakal calon Walikota Siantar setelah banyaknya elemen masyarakat yang mendukungnya.
Dukungan itu katanya ternyata mendapat respon positif dari Bupati Simalungun, DR.JR Saragih yang kemudian menjadi pendukung beratnya untuk teguh maju di Pilkada Kota Pematangsiantar yang akan diselenggarakan tahun 2015 mendatang.
Ditanya partai politik yang akan dijadikan perahunya? Gideon hanya tersenyum, dan katanya singkat ‘Sudah ada,” tapi tidak dijelaskan partai politik mana yang mendukungnya itu.Kerahasiaan soal partai politik pendukung Gideon ini menimbulkan tanda Tanya bagi berbagai kalangan. Termasuk Ketua LSM Komid Tipikor, Randy H Tampubolon.
Randy kemudian mereka-reka, kalau benar JR mendukung berat Gideon, apakah berarti partai yang akan mendukungnya partai yang sekarang berkuasa? Randy mereka-reka itu, karena semua orang tahu, bahwa JR adalah ketua partai yang sekarang sedang berkuasa.
“Ini adalah politik. Bisa jadi demikian, tapi bagaimana pula nanti kalau Hulman yang juga ketua partai serupa kembali maju di Pilakda Siantar? Ini bisa berabe dan suhu politik akan semakin panas,” tukas Randy.
Ngopi Bareng
Keseriusan Gideon Purba ini sepertinya bisa kita benarkan. Hal ini terendus dari langkah-langkahnya belakangan ini yang sudah sering ditemukan di sudut-sudut keramian kota.
Seperti kejadian hari Jumat (29/8/2014) sore, Gideon bersama sejumlah pengurus partai berkuasa tingkat kecamtan Kota Pematangsiantar sedang ‘blusukan’ sembari ngopi bareng di salah satu warung kopi di Jalan Nagur, Kelurahan Singosari, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.
Satu-persatu yang datang ke warung itu menyalami Gideon, bahkan Sekda Simalungun itu dengan ramahnya menyapa yang ada di warung kopi itu dan menawarkan untuk para tamu kedai memesan kopi dan rokok.
Tak berapa lam, muncul Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Maruli Hutapea dan menyalami Gideon kemudian duduk di sebelahnya. Dan membicarakan sesuatu tapi tidak kedengaran apa yang mereka bicarakan.
Tak ada dibahas soal potitik atau pencalonan Gideon di Pilkada Kota Pematangsiantar, tapi dari pembicaraan yang ada di warung kopi itu tersirat bahwa Gideon mendapat dukungan dari yang ada di warung. Bahkan ketika kembali ditanya, Gideon tetgap pada penegasannya semula teguh untuk maju di Pilakda Kota.(DNA | herma maris)
Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, membawa angin segar bagi rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015.

Jika sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat edaran meminta KPU di daerah yang akan melaksanakan pilkada, menunda tahapan, maka kini penundaan sudah dapat dicabut.

Karena Perppu sah untuk digunakan menjadi landasan hukum. Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pilkada langsung di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dan 12 kabupaten/kota di Sumut tahun 2015, dapat segera dilaksanakan.

“Perppu itu langsung berlaku setelah presiden mengumumkan. Jadi telah dapat digunakan. Sebelumnya kan kesepakatan awal, ada 204 daerah yang akan melakukan pilkada serentak September 2015 mendatang,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riadmadji, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/10).

Menurut Dodi, KPU sah menggunakan Perppu walaupun masih terdapat kemungkinan tidak disetujui oleh DPR nantinya. Karena sebagaimana diketahui, Perppu baru akan dibahas dalam sidang paripurna DPR masa sidang berikutnya. “Problem-nya apakah Perppu ini akan berjalan mulus atau ada yang menggugat di MK (Mahkamah Konstitusi) atau proses di DPR.

Apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui otomatis jadi undang-undang, kalau ditolak gugur dengan sendirinya. Tapi walau baru akan dibahas (di DPR) Januari mendatang, enggak masalah. Karena Perppu kan langsung berlaku. Jadi silahkan dibahas (tahapan Pilkada langsung, red),” katanya.

Sebelumnya, data dari Kemendagri memerlihatkan terdapat 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang masa jabatan pimpinan kepala daerahnya berakhir di tahun 2015. Dengan berakhirnya masa jabatan, maka KPUD perlu segera melaksanakan pemilihan kepala daerah, agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di daerah.

Ke-14 daerah tersebut menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan, terdiri dari 4 kota dan 10 kabupaten. Masing-masing Kota Medan (berakhir 26 Juli 2015), Kota Binjai (berakhir 13 Agustus 2015), Kota Sibolga (16 Agustus 2015) dan Kota Pematang Siantar (22 September 2015). “Untuk Kabupaten masing-masing Serdang Bedagai (5 Agustus 2015), Tapanuli Selatan (12 Agustus 2015), Toba Samosir (12 Agustus 2015), Labuhan Batu (19 Agustus 2015) dan Asahan (19 Agustus 2015),” katanya beberapa waktu lalu.
Kemudian Kabupaten Pakpak Barat (25 Agustus 2015), Humbang Hasundutan (26 Agustus 2015), Samosir (15 September 2015), Simalungun (25 Oktober 2015) dan Labuhan Batu Utara (15 November 2015).

Menurut birokrat yang akrab disapa Prof Djo ini, sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pilkada di 2015 akan tetap dilaksanakan secara serentak. (gir/dro)

sumber : metro siantar.com
RAYA – Bupati Simalungun JR Saragih menyampaikan belum berpikir maju lagi pada pemilukada 2015. Sama halnya dengan Wakil Bupati Hj Nuriyati Damanik.

Sementara mantan Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih mengaku memilih fokus bertani.
 Wakil Bupati Simalungun Hj Nuriyati Damanik SH mengatakan, kalau nanti sudah ada rencana kembali mencalonkan, ia pasti akan mempublikasikannya ke publik.

“Kalau saat ini belum terpikirlah untuk mencalonkan kembali,” ujarnya singkat sembari naik ke mobil saat ditemui di kediamannya Jalan Enggang, Kecamatan Siantar Barat, Kamis (21/8).

Sementara Syahmidun Saragih, salah seorang tokoh Simalungun yang disebut-sebut akan menjadi kandidat kuat menjadi calon Bupati Simalungun periode 2015-2020, justru mengaku tidak berniat mencalon pada pemilukada 2015. Mantan Ketua DPRD Simalungun dua periode ini memilih fokus dengan profesinya yang baru, yakni bertani.

“Saat ini, saya lebih memilih fokus bertani lah. Tidak ada niat mencalon pada Pilkada 2015,” ujar suami dari Hj Nuriyati Damanik SH itu santai.

Ditanya apakah ada pengaruh pileg 2014 lalu sehingga dia sama sekali tidak berniat mencalon menjadi kepala daerah di Simalungun, Syahmidun menegaskan sama sekali tidak ada keterkaitannya.

“Tidak ada hubungan dengan pileg itu. Saya tidak pernah memikirkan pileg kemarin karena memang saya juga tidak terbeban saat pencalegan,” kata politisi Golkar mengakhiri. Sebelumnya, Selasa (19/8), Bupati Simalungun JR Saragih saat diwawancarai METRO di ruang Harungguan Djabanten Damanik juga mengatakan belum terpikir untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati Simalungun periode berikutnya. Ia mengatakan, saat ini masih ingin fokus menyelesaikan rencana pembangunan 2015.

“Jadi, saya sekarang belum terpikir untuk pencalonan Pilkada 2015 mendatang. Yang jelas saya masih berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Simalungun, yaitu menyelesaikan pemekaran Simalungun,” terangnya.

Ditanya tanggapannya bagaimana jika ada PNS Simalungun yang justru berencana mengikuti bursa pencalonan kepala daerah, JR Saragih mengatakan dia sangat terbuka dan mendukung seratus persen.

“Kalau ada pegawai saya yang berjabatan atau yang tidak berjabatan, yang eselon atau tidak untuk mencalon sebagai kepala daerah, saya dukung 100 persen. Siapapun orangnya, baik nanti mencalon di Simalungun atau Siantar. Bila penting dia yang saya majukan. Saya bangga dong, jika ada anggota maju menjadi calon kepala daerah,” tandasnya sembari tersenyum.

sumber : http://www.metrosiantar.com/jr-nur-belum-terpikir-maju-lagi/
SIANTAR – Sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Siantar, hampir dipastikan kursi Ketua DPRD merupakan jatah Partai Demokrat. Saat ini, ada dua kandidat kuat yakni, Eliakim Simanjuntak dan Marulitua Hutapea.

Namun hingga kini belum diketahui siapa calon yang direkomendasikan oleh partai berlambang mercy tersebut.

Salahseorang kader DPC Partai Demkorat Gundian, ketika dikonfirmasi METRO, Kamis (21/8), mengaku belum mengetahui siapa calon yang direkomendasikan partai sebagai Ketua DPRD Siantar. Ia mengungkapkan, sampai sekarang belum ada rapat atau pertemuan internal partai membahas soal hal tersebut.

Menurutnya, periode sebelumnya sewaktu kepemimpinan RE Siahaan, satu bulan sebelum pengambilan sumpah sudah dilakukan rapat internal guna mengusulkan siapa yang menjadi pimpinan DPRD. “Sekarang berbeda, sampai saat ini saya juga belum tahu siapa yang diusulkan menjadi pimpinan DPRD ke depan. Sementara kalau periode lalu, sesuai kesepakatan para kader Partai Demokrat mengusung Maruli Tua Hutapea menjadi pimpinan,” terang Gundian, yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Siantar.

Sementara Eliakim Simanjuntak ketika disinggung tentang dirinya yang dijagokan menjadi Ketua DPRD Siantar, juga mengatakan belum pasti. “Kita lihat saja nanti siapa yang menjadi Ketua DPRD, karena itu atas kesepakatan partai,” katanya singkat.

Hal senada disampaikan Marulitua Hutapea. Kader Partai Demokrat yang menjabat Ketua DPRD Kota Siantar itu juga tertutup soal siapa nama calon Ketua DPRD Siantar berikutnya. “Saya juga belum tahu siapa yang diusulkan sebagai pimpinan DPRD, karena kami belum ada melakukan rapat partai,” ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat menjadi pemenang pada pemilihan legislatif di Siantar pada 9 April lalu dengan meloloskan 6 wakilnya, yakni Eliakim Simanjuntak, Ronald Darwin Tampubolon, Frida Riani Damanik, Astrida Sitohang, Marulitua Hutapea dan Togar Sitorus.

Sementara calon pimpinan DPRD dari PDIP, Timbul Marganda Lingga optimis bahwa dirinya akan kembali menjabat Wakil Ketua DPRD Siantar. “Sistem yang ada di PDIP, seperti periode sebelumnya. Siapa calon incumbent yang kembali duduk untuk periode selanjutnya, itu yang akan diusulkan sebagai pimpinan di DPRD,” terangnya. (end/dro)

sumber : http://www.metrosiantar.com/eliakim-marulitua-kandidat-kuat-ketua-dprd/