Divisi Humasy Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun, Ramadin Turnip via telepon seluler kepada METRO, Minggu (26/9) menerangkan, masa jabatan Zulkarnain- Pardamean sebagai bupati-wakil bupati berakhir 28 Oktober 2010.

SIMALUNGUN-METRO; Pemkab Simalungun mengusulkan penerimaan 200 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2010 dari jalur umum. Usulan tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sekira sebulan yang lalu.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Formasi BKD Simalungun, Ari Buana kepada METRO, Senin (20/9). Menurutnya dari 200 CPNS tersebut, diusulkan 90 dari tenaga kesehatan, 60 tenaga pendidik, dan 50 tenaga teknis. "Formasi inilah yang kita usulkan ke BKN," katanya.


Pengusulan formasi CPNS ini, menurut Buana, disampaikan sebulan lalu sesuai tenggat waktu yang diberikan BKN.

"Kapan tepatnya disampaikan, saya kurang tahu persis. Yang pasti di awal bulan puasa kemarin," katanya.

Sementara untuk pengangkatan CPNS dari tenaga honor, BKD Simalungun mengusulkan 155 orang. Honorer yang akan diangkat dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu, sesuai data BKD dan database yang sudah disampaikan ke BKN. Ditambahkannya, pengusulan formasi CPNS yang disampaikan Pemkab Simalungun bisa saja berubah sesuai tergantung keputusan BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Sehingga pihaknya masih menunggu keputusan dari kedua lembaga tersebut. "Untuk resminya, kami masih menunggu keputusan dari BKN, termasuk jadwal penerimaannya," terangnya.

Terpisah, Ketua Solidaritas Guru Honor (SGH) Simalungun, Japen H Saragih SPd mengatakan, pengusulan 155 honorer menjadi PNS dinilai tidak transparan. Pasalnya tidak jelas jumlah honorer di Pemkab Simalungun saat ini.

"Pengusulan 155 honorer itu bisa saja dimanipulasi. Sebab jumlah honorer yang pasti tidak ada data yang jelas," tukasnya.

Pihaknya berharap sebelum pengangkatan honorer menjadi CPNS, Pemkab Simalungun, khususnya BKD, sudah memastikan jumlah seluruh tenaga honor di Simalungun, guna menghindari preseden buruk. (hot)

SIANTAR-METRO; Pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), di Indonesia termasuk di Sumatera Utara kerap diwarnai perselisihan antar kelompok pendukung. Pemilihan langsung kepala daerah yang seyogianya diharapkan menyerap seluruh aspirasi rakyat, justru sebaliknya dinilai telah mengikis solidaritas antar adat dan budaya.


Hal itu terungkap dalam acara Silaturahmi Pengurus Forkala Sumatera Utara dengan Forkala Simalungun dan Forkala Kota Pematangsiantar, yang digelar di Simalungun Room Siantar Hotel, Senin (20/9). Kritikan itu dilontarkan Marpaung, salah seorang peserta dari pengurus Dalihan Na Tolu, pada sesi tanya jawab. Dia menyatakan, salah satu dampak pemilukada yang ia lihat bahwa pesta rakyat untuk memperebutkan kekuasaan itu telah memunculkan primodialisme di tengah masyarakat.

Dia melihat, masyarakat kini beringas, tak ada lagi hormat-menghormati, kurangnya rasa toleransi etnis.

Marpaung juga melihat bagaimana peranan para tokoh lembaga adat di dalam memenangkan calon tertentu. Kondisi serupa juga banyak terjadi di tengah masyarakat saat pemilukada berlangsung, terjadi pengelompokan baik suku, agama dan golongan yang mengurucut sebagai sikap dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu. Tetapi tanpa disadari, perbedaan pendapat itu ternyata ada dan terus berlangsung sampai pemilukada usai hingga berujung ketidakharmonisan antar kelompok tertentu.

Beranjak dari fenomena itu, Marpaung menyarankan agar sebaiknya Forkala ambil peranan menyampaikan kepada pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Agar tidak sampai berujung perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang sudah harmonis di dalam keberagaman.

Drs H NG Daeng Malewa MM, Sekretaris Forkala Sumut, juga menyadari hal serupa. Menanggapi pernyataan tersebut, ia juga sependapat agar pelaksanaan pemilukada ditinjau kembali. "Bila perlu pelaksanaan pemilihan langsung supaya cukup dilaksanakan hingga tingkat provinsi saja," pungkas Daeng Malewa.

"Tetapi ini masih sekadar pendapat saja ya," Daeng Malewa segera mengklarifikasi.

Ia juga menyebutkan, pelaksanaan pemilukada tidak hanya mengikis solidaritas budaya, tetapi juga memunculkan kecemburuan sosial. Dia mencontohkan, pelaksanaan pemilukada yang berlangsung di daerah asalnya di Makassar yang sarat dengan money politics. "Uang berhamburan, yang disponsori salah satu calon kepala daerah tertentu. Inikan memunculkan kecemburuan sosial," katanya.

Dikatakan dia, ada banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat yang masih berpenghasilan di bawah Rp20 ribu per hari, mereka tentu akan cemburu begitu melihat seseorang yang memiliki harta hingga miliaran rupiah dan dengan mudahnya menghamburkan uang untuk kepentingan politik," ulasnya.

Dalam pemaparan makalahnya juga disebutkan, berbagai perbedaan dalam kultur, agama/kepercayaan serta kemauan tentu ada, yang bila dipertentangkan sangat rawan menimbulkan konflik. Adanya perbedaan itu perlu terus dicermati dan disikapi, agar selalu tercipta iklim yang kondusif di tengah masyarakat.

Mahrum Sipayung, Sekda Simalungun, yang hadir dalam pertemuan itu juga menyebutkan bahwa masih terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dia juga mengungkapkan, ada banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. "Ini berdasarkan data dari BPS ya," ungkapnya.

Sehingga ia berpendapat, meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk merupakan langkah tepat untuk menciptakan keharmonisan daripada sekadar euvoria pemilihan kepala daerah. Sebab ia juga melihat, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tak lagi mengutamakan kualitas seseorang yang akan dipilih, tetapi lebih kepada kepentingan, dan atau kebutuhan sesaat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Ojak Naibaho SH, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menyarankan agar Forkala juga sebaiknya turut dilibatkan dalam menyusun program-program di pemerintahan, termasuk saat musrembang.

Sekadar diketahui, Forkala merupakan forum komunikasi antar lembaga adat, di mana tokoh-tokoh adat duduk di situ, 8 etnis asli Sumatera Utara di antaranya Suku Simalungun, Toba, Karo, Angkola, Nias, Pakpak, Melayu, dan Mandailing, dan beberapa etnis pendatang, seperti Tionghoa, India, Aceh, Minang, Jawa, Bugis, Ambon, dan lain sebagainya. (dro)

SIMALUNGUN-METRO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun memprediksi majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memutuskan Pemilukada Simalungun diulang. Prediksi ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta selama persidangan sengketa Pemilukada Simalungun di MK.


"Menurut analisa saya sebagai Divisi Hukum KPU Simalungun, MK akan menguatkan hasil Pemilukada Simalungun. Tidak akan dilakukan pemilukada ulang. Hal itu saya lihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta selama persidangan di MK," terang Divisi Hukum KPU Simalungun, Ramadin Turnip SH, melalui sambungan telepon, Selasa (21/9).

"Amatan saya, tidak ada poin-poin yang krusial (penting, red) yang disampaikan pemohon selama persidangan, kebanyakan biasa-biasa saja. Salah satu materi gugatan yang menyangkut administrasi KPU adalah mengenai ijazah Zulkarnain Damanik, ini dipermasalahkan pasangan Samsudin Siregar-Kusdianto," jelasnya.

Disebutkannya, sidang terakhir telah digelar Selasa (21/9), yakni konklusi (kesimpulan) dari kedua belah pihak, dari pemohon (Samsudin-Kusdianto, Zulkarnain-Marsiaman, dan Kabel-Mulyono), serta termohon (KPU). Dan KPU Simalungun, katanya, membuat kesimpulan pemilukada berjalan damai dan lancar, terutama saat pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara.

"Tapi kapan putusan MK, belum bisa kita pastikan," sebutnya.

Katanya lagi, persidangan di MK selama ini berjalan kondusif. Hal ini menunjukkan pemohon dan termohon gugatan merupakan orang-orang yang sudah dewasa dalam berpolitik dan sudah memahami hukum. Bahkan, sambungnya, baik pemohon maupun termohon berjabat tangan seusai persidangan.

"Sementara untuk pelanggaran selama tahapan pemilukada, sudah dilaporkan para pemohon kepada Panwas, dan Panwas sendiri sudah melaporkannya disidang MK," tambahnya.

Sedangkan Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslukada Simalungun, Jannes Silaban SP yang dihubungi melalui telepon selulernya, menyebutkan kemarin mulai pukul 14.00 WIB, digelar sidang konklusi dan merupakan sidang terakhir sengketa Pemilukada Simalungun. Baik pemohon maupun termohon, katanya, telah mengemukakan kesimpulan masing-masing di hadapan majelis hakim MK.

"Untuk memprediksi apakah pemilukada diulang atau tidak, tidak ada kapasitas saya dan tidak cocok sepertinya saya menanggapi itu," jelasnya.

Disebutkannya, kapasitas Panwaslukada Simalungun selama persidangan di MK merupakan ‘saksi terkait’. Mereka hadir di sidang tersebut setelah mendapat undangan dari MK yang disampaikan melalui Bawaslu.

"Panwas Simalungun mengutus Ulamatuah Saragih dan Sahala Lingga. Sebagai saksi terkait mereka dimintai keterangan sekitar 20 menit pada sidang hari Senin lalu," jelasnya.

Katanya lagi, ketiga pemohon selama persidangan di MK telah melaporkan dugaan money politics, ijazah Zulkarnain dan JR Saragih yang diduga bermasalah, dan dugaan penggelembungan suara saat verifikasi bakal calon independen.

"Sementara pendapat dari termohon, dalam hal ini KPU, pada dasarnya mereka menyebutkan tidak ada permasalahan rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU," katanya.

Penasehat hukum pasangan Zulkarnain-Marsiaman, Sarles Gultom SH MH menyebutkan materi yang mereka sampaikan saat sidang konklusi berupa kesimpulan dari keterangan saksi-saki, fakta persidangan, dan argumen-argumen hukum lainnya.

"Kalau saya melihat, indikasi atau prediksi kita, gugatan kita akan lolos. Belum bisa kita pastikan pemilukada ulang. Kita lihat sajalah. Mungkin Jumat (25/9) akan ada putusannya. Apakah pemilukada ulang atau tidak, kita kan tidak bisa mendahului keputusan MK," jelasnya melalui telepon. (ral)

Syahmidun Bantah Intimidasi Saksi
JAKARTA –METRO; Sejumlah saksi yang dihadirkan pasangan T Zulkarnain Damanik-Marsiaman Saragih membeberkan pergerakan helikopter milik JR Saragih pada 26 Agustus 2010 pagi, sesaat sebelum pencoblosan Pemilukada Simalungun dimulai. Helikopter yang memutar-mutar di hampir seluruh kecamatan itu dianggap sebagai tindak kecurangan di masa tenang, yang mestinya bebas dari bau kampanye.