Ketua Panitia, St Rajorman Sinaga dalam sambutannya mengatakan, acara yang digelar tersebut murni atas swadaya masyarakat sebagai ucapan syukur atas terpilihnya JR Saragih sebagai Bupati Simalungun.

Panitia juga memberikan Hiou Pamotting kepada DR JR Saragih SH MM bersama isteri, Ephorus GKPS, Pdt DR Jaharianson Saragih STh MSc bersama isteri dan anggota dewan asal Raya, Jan Rismen Saragih SH bersama isteri.

"Hiou Pamotting on ibere hanami ase ibagas namakkorjahon horjamu boi totap ituppaki Tuhan. (Hiou Pamotting ini kami berikan agar dalam melaksanakan tugas tetap diberkati Tuhan," ujar panitia saat pemberian Hiou Pamotting.

Dalam sambutannya Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM mengatakan akan mengembalikan Raya sebagai kota pendidikan. Menurutnya selama ini Raya sudah mengalami penurunan dalam hal pendidikan. "Dulu Raya ini diberikan gelar kota pendidikan, dalam masa kepemimpinannya saya sebagai bupati hal itu akan saya kembalikan," katanya.

JR juga menyesalkan sekolah SMA Plus PMS masih dalam kondisi menumpang belajar di SMA N 1 Raya. Hal itu menurutnya kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. "Baru-baru ini saya juga terpilih menjadi Ketua Presidium Partuha Maujana Simalungun, maka dalam waktu dekat saya akan mengunjungi SMA Plus PMS," katanya.

Selain menyoroti pendidikan di Raya, JR juga sangat menyayangkan kondisi infrastuktur yang ada di Raya sebagai ibukota Kabupaten Simalungun. Untuk mengembangkan Raya dalam waktu dekat dirinya akan membangun Rumah Sakit Umum di Raya dan melebarkan jalan provinsi sepanjang 25 meter yang pelaksanaannya akan dimulai Januari 2011. Selain itu akan dibangun pula perumahan sebanyak 5.000 unit untuk menampung pertambahan penduduk dari luar Raya yang akan berdomisli di Raya seperti PNS. (Hot)

Disampaikan keduayan, masih banyak jalan-jalan pedesaan di Kecamatan Raya sulit dilalui kendaraan sehingga masyarakat masih menggunakan tenaga gojos atau gerobak yang ditarik kerbau, karena dapat melintas diberbagai medan termasuk jalan berlumpur.

"Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat yang telah tinggal didaerah yang memiliki akses jalan hotmik, karena kendaraan roda empat telah lancar beroperasi," ujar Umar Purba.

Purba menjelaskan, petani di Kecamatan Raya dan sekitar secara umum memiliki potensi serta sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan usaha pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi jika infrastruktur jalan tidak mendukung maka potensi yang ada tidak akan maksimal.

"Masyarakat mengharapkan banyak terjadi perubahan di bawah kepemimpinan DR JR Saragih–Hj Nuriati Damanik, tetapi hal yang terpenting serta diutamakan adalah pembangunan jalan. Bidang pendidikan, ekonomi dan pelayanan publik juga harus ditingkatkan," tambah Sinaga.

Sinaga mengingatkan, rekanan yang ditunjuk melaksanakan pembangunan jalan harus benar-benar diawasi, karena selama ini banyak pengerjaan jalan dikerjakan asal jadi.

"Banyak jumlah dana dialokasikan, tetapi kualitas pekerjaan rendah. Hanya dalam hitungan minggu telah kembali berlobang dan rusak parah, alhasil selain uang Negara sia-sia, masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan," sebutnya.

Terpisah E Sinaga (40), warga Kecamatan Bosar Maligas mengatakan visi misi yang disampaikan JR Saragih SH MM-Hj Nuriaty Damanik SH pada berkampanye sangat pro dengan masyarakat menuju perubahan. Salah satunya perubahan, adalah adalah keberadaan Kabupaten Simalungun, ke depan harus dimekarkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, masyarakat yang tinggal di Ujung Padang dan Bosar Maligas sangat kesulitan bila ingin menjangkau ibu kota Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya.

Menurutnya, hal itu sangat tidak memungkinkan, sehingga dibutuhkan pemekaran ibu kota Kabupaten Simalungun dengan tujuan agar pelayanan publik dapat semakin optimal.

Warga lain, G Manurung (38) mengungkapkan membangun Kabupaten Simalungun bukan hanya sebatas penyampaian visi-misi, tetapi harus bisa mengerjakan. "Kalau tidak disiplin, semua visi-misi hanya mimpi. Bagaimana mengerjakannya, itu yang terpenting," tegas Manurung.

Selain itu JR Saragih juga dalam pemaparan visi misinya pernah berjanji akan melakukan pembenahan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimulai dari tingkat nagori menuju pegawai yang disiplin, dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan di Kabupaten Simalungun dengan cara membangun Rumah Sakit Umum. (esa/osi)

Paling tidak, itulah harapan masyarakat yang terungkap saat sosialisasi terbentuknya LSM Macan Habonaron di Dusun Rambung Susu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Bandar, Simalungun, Minggu (31/10) pukul 10.00 WIB.

Syamsul Damanik (56) tokoh adat setempat mengatakan, Masyarakat Rambung Susu juga berharap agar LSM Macan Habonaron yang baru saja terbentuk bisa membawa kemajuan pembangunan di Siantar Simalungun. Kehadiran LSM ini, diharapkan sebagai pembela masyarakat, apalagi rakyat kecil yang selalu menjadi korban dari diskriminasi pembangunan.

"Macan Habonaron jangan hanya namanya aja yang seram, tapi berbuatlah demi rakyat. Jadilah pembela rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat. Selama ini banyak LSM yang kesannya miring di mata masyarakat. Tapi jangan pada LSM Macan Habonaron, jadilah pengungkap Kebenaran," kata Damanik.

Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu mengatakan, lembaga yang di ketuainya tersebut tidak akan pandang bulu dalam menegakkan kebenaran. Macan Habonaron terbentuk atas permintaan masyarakat yang ingin turut serta dalam pembangunan di pedesaan dan seluruh kecamatan yang ada di Siantar Simalungun.

LSM ini mempunyai motto Pemberantasan Penyimpangan demi penegakan hukum, yang bisa diartikan tidak ada dispensasi dalam menyoroti dan melaporkan segala bentuk penyimpangan. Baik itu dalam pemerintahan, pendidikan dan sector lain.

"Kita tidak pandang bulu dan tak ada kata maaf dalam memberantas penyelewengan atau apapun yang bisa merugikan masyarakat dan negara. Kalau ada anggota yang mau menerima sesuatu dan tutup mulut melaporkan temuannya, bilang sama saya dan akan dipecat langsung. Namun begitu LSM Macan Habonaron ini akan ikut serta dalam setiap musrenbang dan penggodokan APBD. Kita akan terus pantau dan monitoring. Hal ini semua demi masyarakat juga. Sebab terbentuknya LSM, juga atas permintaan masyarakat," kata Jansen.

Pantauan METRO, acara sosialisasi dihadiri aktiviz LSM, pihak pemerintah setempat dan tokoh agama, masyarakat dan adat, serta para pelajar. Rencananya, deklarasi LSM akan berlangsung beberapa bulan lagi sambil menunggu formasi pengurus di semua kecamatan di Siantar-Simalungun.

Adapun kepengurusan LSM Macan Habonaron, Ketua Jansen Napitu, Wakil Ketua, Albert Damanik, Sekretaris, A Damanik dengan Nur Afuad selaku Wakil Sekretaris, serta Syahnal sebagai Bendahara. (mag-16)

Pengangkatan lima pejabat itu dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun Mahrum Sipayung, dalam rapat koordinasi pertama Bupati Simalungun dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Ruang Harungguan Bolon kantor bupati, kemarin. Kelima pejabat itu yakni Sekretaris Dispenda Drs Gideon Purba ditempatkan menjadi Plt Kadis Perhubungan, Sekretaris Bappeda Drs Wilson Sidauruk menjadi Plt Kepala Bappeda, Garinsen Saragih yang sebelumnya non job diangkat menjadi Plt Kepala BKD menggantikan Jamasdin Purba yang telah memasuki masa pension. Selanjutnya Asimar Dongoran yang sebelumnya menjabat Kabid di BPMN diangkat menjadi Plt Kepala BPMN, dan Dra Ana J Girsang yang sebelumnya staf ahli bidang pemerintahan diangkat menjadi Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

JR menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pengisian jabatan kosong. "Sedang dibuat suratnya. Camat Pematang Silimakuta akan ditarik ke BKD, Pak Latif (Abdul Latif Nasution, red) akan menjadi Asisten. Saya menetapkan pejabat setelah membawanya dalam doa. Maka saya berharap setiap tanggung jawab yang diberikan dikerjakan dengan baik. Yang lain jangan takut, tetaplah bekerja," kata JR.

Sebelumnya JR sempat mengingatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Ir Topot Saragih, yang tidak mengindahkan permintaannya soal data-data. "Sudah lama saya meminta data terkait pembangunan jalan di Simalungun, tetapi sampai sekarang belum disampaikan. Jangan salahkan jika saya mencopotnya karena hal tersebut. Tapi jika saya ingatkan segera dilaksanakan, saya akan tetap memberi kesempatan," katanya.

Tidak Perlu Lobi

JR juga menegaskan kepada para pejabat di Pemkab Simalungun agar jangan coba-coba membayar untuk memeroleh jabatan. "Bekerjalah dengan tulus ikhlas dan bertanggung jawab, tumbuhkan loyalitas, serta saling menghargai. Tidak perlu lobi-lobi dagang politik untuk sebuah jabatan, dan jangan coba-coba membayar untuk mendapatkannya, karena itu haram dan pantangan bagi saya!" tegas JR.

Lebih lanjut JR menegaskan,untuk mengisi ‘kabinet’-nya, pejabat yang ada sekarang tidak akan diganti dalam waktu dekat, kecuali jika pejabat telah pensiun dan selama ini jabatannya diperpanjang.

"Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ke depan kita bekerja dengan tujuan menguntungkan masyarakat Simalungun, tidak hanya menguntungkan salah satu pribadi atau kelompok. Saya tidak menginginkan pejabat saya bermasalah, yang ujung-ujungnya akan merusak martabat pemerintahan. Pejabat yang salah masih akan saya nasehati, tetapi jika tetap terulang, jangan salahkan jika saya copot!" katanya.

Lebih lanjut JR menjelaskan, seni memimpin dari pimpinan masing-masing berbeda, untuk itu perlu dipahami setiao keinginan pimpinan.

Camat Dilarang Ambil ‘Setoran’ dari Pangulu

JR juga mengingatkan para camat agar tidak lagi mengambil ‘setoran’ dari pangulu nagori, atas setiap bantuan yang diterima nagori.

"Jangan coba-coba mengambil setoran dari bawahan, seperti yang terjadi selama ini! Jika terbukti, saya akan tindak tegas! Ini juga berlaku bagi Kepala Dinas Pendidikan terhadap para kepala sekolah, serta pejabat lain yang merugikan bawahan," sebut JR.

"Saya tidak membenci Camat Purba dan Camat Raya, walaupun pada masa pemilukada jelas-jelas tidak mendukung saya. Tetapi tetaplah bekerja dengan baik, dan tunjukkan kualitas serta kemampuan," tukasnya.

Kawasan Bebas Rokok

JR menyoroti kondisi kantor bupati yang tidak terurus. Lantainya kotor, warna cat dinding suram, serta sarang laba-laba di sana-sini. Selanjutnya JR membuat peraturan baru, yakni Kantor Bupati Simalungun sebagai kawasan bebas rokok.

"Mulai Senin (1/11), tidak ada lagi yang merokok ketika memasuki kawasan kantor bupati. Jika ada yang mau merokok, disediakan satu ruang khusus. Jangan sembarangan! Karena merokok merugikan serta mengakibatkan lingkungan kotor," katanya.

JR Saragih dan Nuriaty tiba di kantor bupati pukul 08.10 WIB. Puluhan pejabat telah menunggu, tetapi sebahagian besar terlambat. Hadir juga mantan Menteri Pertanian Bungararan Saragih, tetapi hanya beberapa saat. (esa)

Salah seorang anggota DPRD Simalungun, Manandus Sitanggang dalam arahannya mengatakan, dengan adanya pemekaran Simalungun, di sana akan lebih diserap banyak pengangguran menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Rakyat Kabupaten Simalungun akan dirugikan kalau pemekaran tersebut tidak direalisasikan. Pelestarian budaya Simalungun harus ditempuh dengan membuat rakyat sejahtera," ungkap Manandus

Lebih lanjut Manandus mengungkapkan, pemekaran adalah membuat proses demokrasi lebih cepat terjadi, yaitu mencakup kedekatan rakyat pada Bupatinya. Sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalur dengan baik. "Sulit dibayangkan rakyat yang tinggal di Kecamatan Ujung Padang dan Dolok Pangribuan dengan Bupati yang berada di Pematang Raya" katanya lagi.

Menurutnya dengan pemekaran Kabupaten Simalungun, pelayanan publik oleh pemerintah lebih optimal, baik pembangunan fisik maupun pelayanan birokrasi akan lebih efektif.

Direncanakan, pemekaran Kabupaten Simalungun menempatkan kantor Bupatinya di Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa yang bernama "Simalungun Bona". Diharapkan pemekaran Kabupaten Simalungun Bona didukung Bupati Simalungun, DPRD, Partai Politik dan tokoh masyarakat yang berada di sembilan kecamatan.

Dikatakannya, pada dasarnya tujuan pemekaran adalah untuk mensejahterahkan rakyat melalui pemerataan pembangunan baik infratruktur. "Aspirasi pemekaran ini datang dari masyarakat, maka pemekaran harus diperjuangkan," ujarnya. Sementara Egi Samosir salah seorang pemrakarsa pemekaran Simalungun mengatakan, pemekaran juga akan mempercepat perkembangan ekonomi semakin cepat. "Konsep yang baik ini mari kita wujudkan ber sama dan jangan sampai dipolitisi," ungkapnya. Sebelum penutupan acara seluruh masyarakat, kadus, pangulu, tokoh masyarakat dan kepala nagori membuat pernyataan sikap atas dukungan pemekaran Simalungun Bona.

Kemudian pernyataan dukungannya diserehkan kepada Manandus Sitanggang oleh tokoh masyarakat dan pangulu. Direncanakan peryataan sikap tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah pusat oleh anggota Manandus Sitanggang. (osi)

Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi besar sebagian masyarakat untuk ditinjaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Sementara itu, persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan, ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dan untuk persyaratan kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Simalungun (DPP-FROPESI), Andry Saragih SH, Jumat (29/10) di sela-sela diskusi hangat bersama alumni dan mahasiswa Universitas Simalungun (USI)

Dikatakannya, jika dikaji dari tiga persyaratan pembentukan baru, apakah wacana yang telah digulirkan dalam pembentukan Kabupaten Simalungun Bona secara tataran konsep sudah final? Padahal, Mendagri, H Gamawan Fauzi telah mengatakan dari tahun 1999-2009 penambahan daerah otonomi di Indonesia mencapai 205, terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Sehingga jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota. (mer)