Siap Dukung Kamajuan Pariwisata
PARAPAT-Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berjumlah 7 orang, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Simalungun. Kehadiran rombongan DPD RI tersebut disambut Bupati Simalungun diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Aspemkesra) Jonni Saragih SIP didampingi Ketua DPRD diwakili Sekretaris Komisi IV Agus Salim, di Inna Parapat Hotel Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kamis (22/9).

Rombongan Komite III DPR RI terdiri dari Hj Istibsyaroh asal Jatim (Koordinator), Darmayanti Lubis asal Sumut (Ketua Rombongan), Aidil Fitri Syah asal Sumsel, H Pardi asal DKI, H Lalu Supardan asal DKI, Anna Latuconsina asal Maluku dan TGK Abdulrahman asal NAD masing-masing anggota komite. Saat kunker, DPD RI ini juga didampingi Ruliati AMd dan Alldiles PL Tobing masing-masing Sekretaris Pendamping Komite III serta Andi S Lubis (Staf Ahli Anggota Komite III).
Dalam paparannya, Darmayanti Lubis asal Sumut selaku Ketua Rombongan menyampaikan maksud kunker untuk melihat langsung perkembangan kepariwisataan dan kendala-kendala yang dihadapi di Simalungun terkait UU Nomor 10 tahun 2009 serta tentang penyelenggaraan ibadah haji terkait dengan UU Nomor 10 tahun 2008.
Sementara itu, Koodinator rombongan Hj Istibsyaroh dalam kesempatan itu memaparkan tupoksi komite III, antara lain membidangi kesejahteraan masyarakat, periwisata, agama, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga. Dia juga mengatakan selain untuk melihat langsung perkembangan kepariwisataan dan penyelenggaraan haji di Simalungun, pihaknya juga ingin memperoleh aspirasi dari masyarakat terkait dengan keagamaan dan periwisata sebagai bahan pembahasan dalam rapat-rapat paripurna. Pihaknya siap untuk membantu kemajuan periwisata di Simalungun dan juga siap menjembatani ke instansi terkait untuk membantu kendala-kendala yang dihadapi dalam memajukan kepariwisataan.
Sebelumnya, Bupati Simalungun JR Saragih diwakili Aspemkesra Jonni Saragih SIP saat menyambut kedatangan rombongan DPD RI mengucapkan selamat datang di Simalungun.
Dia berharap kedatangan DPD RI ke Simalungun dapat memberikan kemajuan daerah ini terutama kepariwisataan. Jonni juga memaparkan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun dalam memajukan dunia pariwisata di daerah ini.
Dikatakan, di Simalungun banyak terdapat objek-objek pariwisata, di antaranya Danau Toba yang merupakan keajaiban alam. Dalam memajukan kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata ini pemkab telah melalukan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan Simalungun dan event-event olahraga tradisional, nasional maupun internasional. Namun Pemkab dihadapkan dengan ketersediaan dana yang terbatas. Oleh karena itu, intervensi pemerintah provinsi dan pusat dalam memajukan kepariwisataan daerah ini sangat diharapkan terutama Danau Toba.
Pertemuan antara rombongan DPD RI dengan Pemkab Simalungun tersebut juga dilanjutkan dengan diskusi yang membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi Simalungun dalam memajukan kepariwistaan.
Pertemuan itu diakhiri dengan pemberian cendramata dari Pemkab Simalungun kepada rombongan DPD RI berupa ulos pamotting dan plakat Pemkab Simalungun. (Jes/leo)

RAYA-Pemkab Simalungun mengusulkan seribuan honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seribuan honorer tersebut terdiri atas 155 orang kategori I dan kategori II sebanyak 976 orang.
Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Simalungun Elyanto Purba ditemui di ruangannya Kamis (22/9) menyebutkan, honorer kategori I yang mereka usulkan diangkat menjadi CPNS sebanyak 155 orang. Pengusulan ini dilakukan sejak Agustus 2010.
Dijelaskannya, secara lengkap data para honorer ini telah mereka kirimkan, antara lain lama bekerja, SKPD tempat bekerja, nama yang bersangkutan, SK, serta data pendukung lainnya.


“Honorer kategori I yang diusulkan ini tersebar merata di setiap SKPD, tidak ada yang diutamakan. Jumlahnya merata, baik tenaga guru, kesehatan, maupun tenaga teknis lainnya di SKPD yang ada di Pemkab Simalungun,” jelasnya.
Menurut dia, honorer kategori I ini yakni sumber gajinya dari APBD dan APBN. Sementara SK, terhitung minimal 1 Januari 2005, dan masa kerja honorer bersangkutan berkelanjutan sejak tahun 2005, atau tidak terputus-putus.
Lanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tertanggal 23 Juli 2007, usia maksimal honorer 46 tahun dan minimal 19 tahun saat Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan.
Sedangkan honorer kategori II, sumbernya gaji di luar APBD atau APBN. Misalnya honorer komite sekolah atau honorer sukarela di setiap SKPD.
“Honorer Kategori II diusulkan (diangkat CPNS) Desember 2010 lalu. Kebanyakan berasal dari tenaga guru dan tenaga kesehatan. Namun yang kita kirimkan saat itu hanya nama-nama, belum data lengkap,” bebernya.
Salah seorang honorer di Dinas Pendidikan Simalungun, L br Purba, berharap segera diangkat menjadi CPNS. Sebab sesuai pengakuannnya, sejak 2007 mereka telah mendapat informasi akan diangkat menjadi CPNS.
“Saya termasuk honorer dengan SK sebelum Januari 2005. Nama saya sudah masuk data base, namun tetap sebagai honorer. Saya sudah lama menanti, mudah-mudahan bisa diangkat menjadi CPNS,” katanya.
Tidak Ada dari Kategori III
Meskipun ada rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) tenaga honorer di DPR tentang lima kategori yang layak diangkat CPNS, namun pemerintah tetap berpegang pada dua klasifikasi saja. Yaitu honorer tertinggal kategori I dan II. Dua kategori itu saja yang akan diangkat menjadi CPNS. Bahkan, khusus kategori II, prosesnya tetap melalui seleksi, meski antarhonorer itu sendiri.
“Yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua. Tidak ada lagi kategori tiga, empat, dan lima,” tegas Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat, Kamis (22/9).
Dijelaskannya, yang membedakan kategori satu dengan dua hanya pada sumber pembiayaannya. Kategori satu dibiayai dari APBN/APBD. Sedangkan kategori dua, gaji honorernya dibiayai dari non APBN/APBD, seperti diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dana Komite Sekolah.
“Mereka dapat diangkat menjadi CPNS harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya bekerja di instansi pemerintah, diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat lain yang mempunyai otoritas, usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006,” bebernya.
Semua kriteria tersebut, lanjutnya, merupakan persyaratan kumulatif. Artinya bila tidak terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud, maka honorer tidak bisa diangkat menjadi CPNS.
“Verifikasi dan validasi terhadap honorer kategori satu telah dilakukan BKN dari aspek kepegawaian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari aspek anggaran. Nantinya nama-nama yang lolos akan kita umumkan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai honorer,” terangnya.
Sebelumnya, Menpan-RB EE Mangindaan memperkirakan, akhir bulan ini atau paling telat Oktober, PP tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, sudah diterbitkan. (ral/awa/esy/jpnn)

SIMALUNGUN- Suasana kantor pelayanan jajaran Satlantas Polres Simalungun khusus unit SIM dan STNK, Rabu (28/9), berbeda dengan hari-hari biasa. Seluruh petugas diwajibkan memakai seragam seperangkat pakaian adat Simalungun saat melayani masyarakat yang akan mengurus SIM dan STNK.
Kasat Lantas AKP Baginda Sitohang mengatakan, pemakaian seperangkat pakaian adat itu dikenakan sekaitan dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) Satlantas yang ke-56, dalam rangka mengangkat nilai-nilai budaya sebagai satu kearifan lokal, salah satunya dengan mensosialisasikan kekayaan budaya yang ada di daerah.

“Pemakaian pakaian adat merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan jajaran kepolisian untuk semakin dekat kepada masyarakat dan ikut menjaga kelestarian budaya. Dengan pakaian adat, kami berharap kesan humanis akan terbangun dalam upaya memberikan pelayanan optimal,” papar Sitohang.
Menurut Sitohang, ke depan pihaknya juga akan menetapkan hari-hari tertentu bagi petugas untuk memakai pakaian adat Simalungun. Dia berharap, nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian adat itu akan memberikan dampak positif baik bagi petugas, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan polisi.
Sementara, Kepala Unit Register dan Identifikasi (Reg Ident) Iptu Muri Yasnal mengatakan, selain mensosialisasikan pakaian adat dalam pelayanan, perayaan HUT Satlantas juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan operasi simpatik. Kegiatan sosial yang dilaksanakan antara lain, donor darah bekerja sama dengan PMI, kunjungan ke panti asuhan, dan gotong royong. Sedangkan operasi simpatik adalah sosialisasi penyalaan lampu pada siang hari dan rambu-rambu lalu-lintas lainnya. (rel/ara)

INILAH.COM, Jakarta - Ada modus penipuan melalui SMS terbaru. Informasi yang diterima INILAH.COM, Sabtu (24/9/2011), pelaku sengaja mengirimkan SMS kepada calon korban.

Isi SMS-nya sebagai berikut: “Tolong uangnya Di transfer sekarang aja ke bank BNI: 022-741-3681. A/n FRISKA ANANDA, sms kalau sudah di Transfer, trimksi...“

Diimbau agar tidak membalas SMS tersebut, meski kita tahu bahwa SMS tersebut menipu. Jika membalas SMS tersebut, pulsa Anda akan dikenakan premium charge! Rp 2000/.




Diduga pelaku mengunakan software baru untuk menyedot pulsa tanpa harus sms REG yang dikonfirmasi balik. Sekali nomor handphone sudah 'dikunci' pelaku maka selanjutnya pulsa kita akan tersedot terus dengan SMS lagi tanpa perlu kita membalas SMS-nya.

Fatalnya, kita tidak bisa melakukan UNREG seperti layaknya pada SMS Premium yang resmi. Untuk itu bagi pengguna handphone yang mendapatkan sms model ini janganlah ditanggapi. Hati hati dengan kejahatan ini. [bar]

Evra Sassky Tidak Diundang
RAYA-Rapat pimpinan DPRD Simalungun yang berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan, Selasa (20/9) sekira pukul 11.00 WIB tanpa kehadiran Ketua Fraksi Pembela Amanat Habonaron Evra Sassky Damanik. Pengakuan Evra, dia tidak diundang dalam rapat ini.
Rapat ini membahas surat masuk Bupati Simalungun JR Saragih tentang Agenda Pembahasan Lanjutan P-APBD 2011 terutama membahas penjadwalan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Binton Tindaon.
Terlihat hadir unsur pimpinan DPRD, tiga wakil ketua Ojak Naibaho, Burhanuddin Sinaga dan Julius Silalahi. Sementara dari unsur fraksi, dari lima fraksi yang ada di DPRD, hanya Evra Sassky yang terlihat tidak hadir.

Evra yang dihubungi melalui telepon selulernya mengaku tidak hadir pada rapat pimpinan DPRD karena tidak menerima undangan baik secara tertulis maupun secara lisan. Saat rapat berlangsung, dia mengaku sedang berada di lapangan dan tidak masuk kantor.
“Undangan untuk rapat pimpinan tidak saya terima, makanya saya tidak perlu hadir di forum tersebut. Mungkin ada hal yang berkembang saat ini yang tidak boleh diketahui fraksi kami,” ungkapnya kesal.
Lanjut Evra, mengingat Tata Tertib di DPRD, tenggang waktu diberikan kepada fraksi selama tiga hari untuk menyatakan kesedian hadir sebelum rapat dilaksanakan. Namun proses itu tidak dialami dalam masalah ini.
Selama ini, pengakuan Evra, jika ada undangan dari DPRD, biasanya dia mendapat sms atau telepon. Jadi masalah ini menurutnya bukan karena masalah ganti nomor, karena saat dia ganti nomor handphone, hal ini diberitahukannya kepada Sekretariat DPRD Simalungun.
”Bukan masalah nomor HP tentunya, tapi mungkin saja mereka lupa kalau di DPRD Simalungun itu ada lima fraksi. Tidak ada pemberitahuan kepada kami baik sama saya, wakil maupun sekretaris fraksi,” jelasnya.
Kasubag Persidangan DPRD Simalungun JO Sinaga menyebutkan, Evra Sassky telah diundang melalui sms beberapa hari sebelum rapat pimpinan dimulai. Dia mengakui sms dikirimkan ke nomor yang selama ini dipakai Evra.
“Ternyata nomor yang dipakainya tidak aktif lagi, baru tadi saya tahu kalau nomor HP Bapak itu sudah ganti,” katanya. Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon menyebutkan, Evra Sassky tidak hadir. Untuk perwakilan dari Fraksi Amanat Habonaran sendiri diwakilkan kepada salah anggota fraksi ini yaitu Burhanuddin Sinaga yang juga wakil ketua DPRD. Empat fraksi lainnya hadir pada rapat pimpinan ini.
“Hari ini agendanya rapat pimpinan, besok rapat Badan Musyawarah untuk penentuan jadwal rapat paripurna nota pengantar PAPBD,” jelasnya. (ral/leo)

RAYA-Aparatur pemerintahan dituntut untuk bisa menyikapi dinamika yang berkembang saat ini dengan tepat, cerdas, santun dan berbudaya. Serta tetap mengedepankan azas taat aturan.
Di mana pada dasarnya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat adalah tugas yang bersifat dinamis. Artinya pelaksanaan semua tugas tersebut sangat dipengaruhi dinamika ekonomi, sosial budaya bahkan dinamika ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Hal ini dikatakan Bupati Simalungun JR Saragih dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Ismail Ginting, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Hari Kesadaran Nasional di Simalungun, Senin (19/9), bertempat di halaman eks Kantor Bupati Simalungun.
Dikatakan, dalam konteks interpendensi wilayah, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ini juga dipengaruhi dinamika regional dan internasional. Oleh karena itu, respon yang tepat terhadap berbagai dinamika tentunya tidak datang dengan sendirinya.
“Banyak fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa respon yang tidak tepat terhadap berbagai dinamika dapat berdampak kondra produktif terhadap pencapaian tujuan individu maupun tujuan organisasi bahkan terhadap tujuan organisasi perangkat daerah,” jelas Bupati.
Secara formal, dalam amanat tertulis itu bupati mengatakan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berbagai jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab telah diatur dalam peraturan bupati sebagai implementasi dari Perda No 17 tahun 2008.
Untuk itu, penguasaan dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing merupakan salah satu faktor utama untuk dapat menyikapi dengan tepat berbagai dinamika saat ini. (leo/ral)