Hulman: Lebih Bagus, JR Bangga Dipilih Rakyat

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dengan demikian pada tahun 2015, tahapan pelaksanaan pilkada Siantar dan Simalungun dapat digelar secara langsung. Bagaimana tanggapan para tokoh di Siantar dan Simalungun?

Hulman Sitorus SE, Wali Kota Siantar, saat ditemui usai mengikuti acara HUT TNI ke-69 di halaman Kantor Bupati Simalungun Pamatang Raya, Selasa (7/10), mengatakan, secara pribadi dirinya menilai akan lebih memilih pemilihan langsung. “Karena suara langsung masyarakat tentu akan lebih kuat dan lebih tegas,” jelasnya.

Namun, dia menyampaikan tetap tergantung keputusan pusat. “Yang pasti tetap menjunjung tinggi keutuhan NKRI.

Menurutnya, tentu banyak pertimbangan pemerintah pusat terkait penetapan pemilihan langsung atau pemilihan kepala daerah via DPRD. “Intinya kalau pemilihan langsung itu bisa terlihat kalau salah itu salah dan benar itu benar karena masyarakat yang langsung menilai,” terangnya.

Sementara Wakil Wali Kota Siantar Koni Ismail, enggan berkomentar. “Saya no comment lah. Kita tunggu saja apa hasilnya,” ujar suami politisi Golkar Hj Rini Silalahi itu saat ditemui di lokasi yang sama.

Terpisah, Bupati Simalungun JR Saragih, saat ditemui di rumah dinasnya di Pamatang Raya pada Senin (15/9) lalu, mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah pusat untuk menentukan apakah pemilihan langsung atau pemilihan via DPRD.

Namun, menurutnya dipilih rakyat memang ada kebanggan tersendiri. “Tetapi keduanya mempunyai plus minus sehingga kita tunggu saja seperti apa final dari keputusan resmi,” imbuhnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Simalungun sementara Drs Johalim Purba, ketika dikonfirmasi belum lama ini, menilai, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, lebih baik ketimbang oleh rakyat. Ia menyebut, pilkada langsung telah mendorong masyarakat ikut terlibat dalam konflik karena perbedaan pilihan.

“Banyak masalah-masalah yang muncul ketika pemilihan langsung. Masyarakat, bahkan yang saudara pun, antar kampung sekalipun, dilibatkan langsung untuk saling berkonflik tentang perbedaan pilihan siapa yang layak jadi bupati atau wali kota,” ujarnya.

Menurutnya, ketika direview kembali, ketika dahulu pemilu oleh DPR, lebih baik. Lebih baik ketimbang pemilihan langsung selama 10 tahun terakhir ini. Johalim tak menyalahkan pemilu langsung yang telah menghasilkan banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Transparansi Anggaran (FUTRA) Siantar-Simalungun Oktavianus Rumahorbo menanggapi berbeda. Ia merasa prihatin terhadap keputusan DPR RI yang memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Sangat disayangkan apa yang telah berjalan secara demokratis selama ini akhirnya dihentikan. Keputusan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia,” kritiknya. (rah/dro)

sumber : metro siantar.com