Lagi, Paripurna Pembentukan Unsur Pimpinan DPRD Ditunda

SIMALUNGUN – Untuk keempat kali, agenda paripurna pembentukan unsur pimpinan dan penetapan fraksi di DPRD Simalungun kembali ditunda. Kali ini alasan penundaan karena mengikuti sejumlah acara.

Sekretaris DPRD Simalungun Eka Hendra ditemui di sebuah acara di kantor bupati, Selasa (7/10) mengatakan, penundaan paripurna dikarenakan adanya acara peringatan HUT TNI di kantor Bupati Simalungun.

“Ini kan ada acara HUT TNI, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Festival Nasyid di Parapat. Pengajuan nama dari partai terkait nama calon untuk mengisi pimpinan sudah disampaikan, kecuali dari Partai Hanura. Rencananya, Partai Hanura akan menyerahkan rekomendasinya hari ini (kemarin, red). Kalau sudah begitu, maka pengajuan dari fraksi sudah lengkap. Mungkin besok (hari ini, red) baru paripurna,” kata Eka.

Ditanya siapa saja yang direkomendasikan, Eka Hendra mengaku tidak mengingatnya. “Yang saya ingat hanya unsur pimpinan beberapa partai. Seperti Demokrat menghunjuk Johalim Purba, Golkar menghunjuk Timbul Jaya Sibarani, PDIP menghunjuk Rospita dan Gerindra menghunjuk Fao Saut Sinaga. Untuk yang lain saya lupa, kan saya baru,” ujar mantan Kepala BPBD Simalungun tersebut.

Berbeda dikatakan anggota DPRD Simalungun John MT Saragih. Dia justru tidak tahu ada rapat di gedung dewan karena tidak ada menerima undangan. “Tapi kalau kita singgah, kadang hanya satu atau dua orang saja yang datang. Mungkin masih menunggu rekomendasi dari masing-masing partai untuk mengisi unsur pimpinan,” akunya.

Namun, menurut John, dengan komposisi 50 anggota DPRD dan hasil perolehan suara maka kemungkinan akan dibentuk enam fraksi yang terdiri dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura dan satu fraksi gabungan. Fraksi gabungan bisa jadi antara PPP, PAN dan PKS.

“Semoga saja benar kalau paripurna tertunda karena memang masih ada rekomendasi yang belum sampai. Kalau memang benar paripurna ditunda karena ada acara lain maka itu kurang etis dan sangat disayangkan,” ucapnya.

Amatan METRO, anggota DPRD Simalungun yang menghadiri acara HUT TNI di lapangan kantor bupati dari pihak DPRD Simalungun hanya ketua sementara Johalim Purba ditambah Sekwan. Selebihnya tidak ada anggota Dewan terlihat dalam acara tersebut.

Terpisah, aktivis pemerhati anggaran dan kebijakan pemerintah Oktavianus Rumahorbo mengatakan, alasan karena mengikuti acara sehingga menunda paripurna merupakan hal yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan DPRD Simalungun.

“Jika memang seluruh rekomendasi dari partai sudah sampai maka tidak ada alasan untuk menunda paripurna. Sudah empat kali dilakukan penundaan, dua kali alasannya karena belum lengkapnya surat rekomendasi, ketiga karena adanya pelantikan, keempat karena ada acara. Ini sudah mengindikasikan ketidakseriusan mereka. Kita berharap ke depan hal ini tidak terulang lagi,” harapnya. (rah/des)

sumber : metrosiantar.com