Divisi Humasy Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun, Ramadin Turnip via telepon seluler kepada METRO, Minggu (26/9) menerangkan, masa jabatan Zulkarnain- Pardamean sebagai bupati-wakil bupati berakhir 28 Oktober 2010.

SIMALUNGUN-METRO; Pemkab Simalungun mengusulkan penerimaan 200 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2010 dari jalur umum. Usulan tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sekira sebulan yang lalu.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Formasi BKD Simalungun, Ari Buana kepada METRO, Senin (20/9). Menurutnya dari 200 CPNS tersebut, diusulkan 90 dari tenaga kesehatan, 60 tenaga pendidik, dan 50 tenaga teknis. "Formasi inilah yang kita usulkan ke BKN," katanya.


Pengusulan formasi CPNS ini, menurut Buana, disampaikan sebulan lalu sesuai tenggat waktu yang diberikan BKN.

"Kapan tepatnya disampaikan, saya kurang tahu persis. Yang pasti di awal bulan puasa kemarin," katanya.

Sementara untuk pengangkatan CPNS dari tenaga honor, BKD Simalungun mengusulkan 155 orang. Honorer yang akan diangkat dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu, sesuai data BKD dan database yang sudah disampaikan ke BKN. Ditambahkannya, pengusulan formasi CPNS yang disampaikan Pemkab Simalungun bisa saja berubah sesuai tergantung keputusan BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Sehingga pihaknya masih menunggu keputusan dari kedua lembaga tersebut. "Untuk resminya, kami masih menunggu keputusan dari BKN, termasuk jadwal penerimaannya," terangnya.

Terpisah, Ketua Solidaritas Guru Honor (SGH) Simalungun, Japen H Saragih SPd mengatakan, pengusulan 155 honorer menjadi PNS dinilai tidak transparan. Pasalnya tidak jelas jumlah honorer di Pemkab Simalungun saat ini.

"Pengusulan 155 honorer itu bisa saja dimanipulasi. Sebab jumlah honorer yang pasti tidak ada data yang jelas," tukasnya.

Pihaknya berharap sebelum pengangkatan honorer menjadi CPNS, Pemkab Simalungun, khususnya BKD, sudah memastikan jumlah seluruh tenaga honor di Simalungun, guna menghindari preseden buruk. (hot)

SIANTAR-METRO; Pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), di Indonesia termasuk di Sumatera Utara kerap diwarnai perselisihan antar kelompok pendukung. Pemilihan langsung kepala daerah yang seyogianya diharapkan menyerap seluruh aspirasi rakyat, justru sebaliknya dinilai telah mengikis solidaritas antar adat dan budaya.


Hal itu terungkap dalam acara Silaturahmi Pengurus Forkala Sumatera Utara dengan Forkala Simalungun dan Forkala Kota Pematangsiantar, yang digelar di Simalungun Room Siantar Hotel, Senin (20/9). Kritikan itu dilontarkan Marpaung, salah seorang peserta dari pengurus Dalihan Na Tolu, pada sesi tanya jawab. Dia menyatakan, salah satu dampak pemilukada yang ia lihat bahwa pesta rakyat untuk memperebutkan kekuasaan itu telah memunculkan primodialisme di tengah masyarakat.

Dia melihat, masyarakat kini beringas, tak ada lagi hormat-menghormati, kurangnya rasa toleransi etnis.

Marpaung juga melihat bagaimana peranan para tokoh lembaga adat di dalam memenangkan calon tertentu. Kondisi serupa juga banyak terjadi di tengah masyarakat saat pemilukada berlangsung, terjadi pengelompokan baik suku, agama dan golongan yang mengurucut sebagai sikap dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu. Tetapi tanpa disadari, perbedaan pendapat itu ternyata ada dan terus berlangsung sampai pemilukada usai hingga berujung ketidakharmonisan antar kelompok tertentu.

Beranjak dari fenomena itu, Marpaung menyarankan agar sebaiknya Forkala ambil peranan menyampaikan kepada pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Agar tidak sampai berujung perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang sudah harmonis di dalam keberagaman.

Drs H NG Daeng Malewa MM, Sekretaris Forkala Sumut, juga menyadari hal serupa. Menanggapi pernyataan tersebut, ia juga sependapat agar pelaksanaan pemilukada ditinjau kembali. "Bila perlu pelaksanaan pemilihan langsung supaya cukup dilaksanakan hingga tingkat provinsi saja," pungkas Daeng Malewa.

"Tetapi ini masih sekadar pendapat saja ya," Daeng Malewa segera mengklarifikasi.

Ia juga menyebutkan, pelaksanaan pemilukada tidak hanya mengikis solidaritas budaya, tetapi juga memunculkan kecemburuan sosial. Dia mencontohkan, pelaksanaan pemilukada yang berlangsung di daerah asalnya di Makassar yang sarat dengan money politics. "Uang berhamburan, yang disponsori salah satu calon kepala daerah tertentu. Inikan memunculkan kecemburuan sosial," katanya.

Dikatakan dia, ada banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat yang masih berpenghasilan di bawah Rp20 ribu per hari, mereka tentu akan cemburu begitu melihat seseorang yang memiliki harta hingga miliaran rupiah dan dengan mudahnya menghamburkan uang untuk kepentingan politik," ulasnya.

Dalam pemaparan makalahnya juga disebutkan, berbagai perbedaan dalam kultur, agama/kepercayaan serta kemauan tentu ada, yang bila dipertentangkan sangat rawan menimbulkan konflik. Adanya perbedaan itu perlu terus dicermati dan disikapi, agar selalu tercipta iklim yang kondusif di tengah masyarakat.

Mahrum Sipayung, Sekda Simalungun, yang hadir dalam pertemuan itu juga menyebutkan bahwa masih terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dia juga mengungkapkan, ada banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. "Ini berdasarkan data dari BPS ya," ungkapnya.

Sehingga ia berpendapat, meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk merupakan langkah tepat untuk menciptakan keharmonisan daripada sekadar euvoria pemilihan kepala daerah. Sebab ia juga melihat, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tak lagi mengutamakan kualitas seseorang yang akan dipilih, tetapi lebih kepada kepentingan, dan atau kebutuhan sesaat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Ojak Naibaho SH, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menyarankan agar Forkala juga sebaiknya turut dilibatkan dalam menyusun program-program di pemerintahan, termasuk saat musrembang.

Sekadar diketahui, Forkala merupakan forum komunikasi antar lembaga adat, di mana tokoh-tokoh adat duduk di situ, 8 etnis asli Sumatera Utara di antaranya Suku Simalungun, Toba, Karo, Angkola, Nias, Pakpak, Melayu, dan Mandailing, dan beberapa etnis pendatang, seperti Tionghoa, India, Aceh, Minang, Jawa, Bugis, Ambon, dan lain sebagainya. (dro)

SIMALUNGUN-METRO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun memprediksi majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memutuskan Pemilukada Simalungun diulang. Prediksi ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta selama persidangan sengketa Pemilukada Simalungun di MK.


"Menurut analisa saya sebagai Divisi Hukum KPU Simalungun, MK akan menguatkan hasil Pemilukada Simalungun. Tidak akan dilakukan pemilukada ulang. Hal itu saya lihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta selama persidangan di MK," terang Divisi Hukum KPU Simalungun, Ramadin Turnip SH, melalui sambungan telepon, Selasa (21/9).

"Amatan saya, tidak ada poin-poin yang krusial (penting, red) yang disampaikan pemohon selama persidangan, kebanyakan biasa-biasa saja. Salah satu materi gugatan yang menyangkut administrasi KPU adalah mengenai ijazah Zulkarnain Damanik, ini dipermasalahkan pasangan Samsudin Siregar-Kusdianto," jelasnya.

Disebutkannya, sidang terakhir telah digelar Selasa (21/9), yakni konklusi (kesimpulan) dari kedua belah pihak, dari pemohon (Samsudin-Kusdianto, Zulkarnain-Marsiaman, dan Kabel-Mulyono), serta termohon (KPU). Dan KPU Simalungun, katanya, membuat kesimpulan pemilukada berjalan damai dan lancar, terutama saat pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara.

"Tapi kapan putusan MK, belum bisa kita pastikan," sebutnya.

Katanya lagi, persidangan di MK selama ini berjalan kondusif. Hal ini menunjukkan pemohon dan termohon gugatan merupakan orang-orang yang sudah dewasa dalam berpolitik dan sudah memahami hukum. Bahkan, sambungnya, baik pemohon maupun termohon berjabat tangan seusai persidangan.

"Sementara untuk pelanggaran selama tahapan pemilukada, sudah dilaporkan para pemohon kepada Panwas, dan Panwas sendiri sudah melaporkannya disidang MK," tambahnya.

Sedangkan Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslukada Simalungun, Jannes Silaban SP yang dihubungi melalui telepon selulernya, menyebutkan kemarin mulai pukul 14.00 WIB, digelar sidang konklusi dan merupakan sidang terakhir sengketa Pemilukada Simalungun. Baik pemohon maupun termohon, katanya, telah mengemukakan kesimpulan masing-masing di hadapan majelis hakim MK.

"Untuk memprediksi apakah pemilukada diulang atau tidak, tidak ada kapasitas saya dan tidak cocok sepertinya saya menanggapi itu," jelasnya.

Disebutkannya, kapasitas Panwaslukada Simalungun selama persidangan di MK merupakan ‘saksi terkait’. Mereka hadir di sidang tersebut setelah mendapat undangan dari MK yang disampaikan melalui Bawaslu.

"Panwas Simalungun mengutus Ulamatuah Saragih dan Sahala Lingga. Sebagai saksi terkait mereka dimintai keterangan sekitar 20 menit pada sidang hari Senin lalu," jelasnya.

Katanya lagi, ketiga pemohon selama persidangan di MK telah melaporkan dugaan money politics, ijazah Zulkarnain dan JR Saragih yang diduga bermasalah, dan dugaan penggelembungan suara saat verifikasi bakal calon independen.

"Sementara pendapat dari termohon, dalam hal ini KPU, pada dasarnya mereka menyebutkan tidak ada permasalahan rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU," katanya.

Penasehat hukum pasangan Zulkarnain-Marsiaman, Sarles Gultom SH MH menyebutkan materi yang mereka sampaikan saat sidang konklusi berupa kesimpulan dari keterangan saksi-saki, fakta persidangan, dan argumen-argumen hukum lainnya.

"Kalau saya melihat, indikasi atau prediksi kita, gugatan kita akan lolos. Belum bisa kita pastikan pemilukada ulang. Kita lihat sajalah. Mungkin Jumat (25/9) akan ada putusannya. Apakah pemilukada ulang atau tidak, kita kan tidak bisa mendahului keputusan MK," jelasnya melalui telepon. (ral)

Syahmidun Bantah Intimidasi Saksi
JAKARTA –METRO; Sejumlah saksi yang dihadirkan pasangan T Zulkarnain Damanik-Marsiaman Saragih membeberkan pergerakan helikopter milik JR Saragih pada 26 Agustus 2010 pagi, sesaat sebelum pencoblosan Pemilukada Simalungun dimulai. Helikopter yang memutar-mutar di hampir seluruh kecamatan itu dianggap sebagai tindak kecurangan di masa tenang, yang mestinya bebas dari bau kampanye.

SIMALUNGUN-METRO; Pengaduan Zulkarnain Damanik terhadap Samsudin Siregar dan sebaliknya, terus diproses Polres Simalungun. Namun dalam proses penyelidikan, banyak saksi dari kedua belah pihak yang mangkir dari panggilan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

Hal tersebut ditegaskan Kapolres Simalungun AKBP Drs Marzuki MM melalui Kasubbag Humas Iptu Sulaiman Sinaga kepada METRO, Senin (20/9). Sulaiman mengatakan, proses masih berjalan dan sejauh ini sudah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan, termasuk mengumpulkan bukti dan memanggil saksi untuk memperkuat penyelidikan.

"Kita masih menjalankan prosesnya. Tapi memang seluruhnya belum klop, dan masih ada beberapa tahap yang akan kita kerjakan," terang Sulaiman.

Kata Sulaiman, pihaknya mendapat banyak hambatan dalam penyelidikan. Sebab beberapa saksi yang dipanggil pihak kepolisian tidak bersedia datang memenuhi panggilan.

"Kita mendapat kesulitan karena beberapa saksi yang kita panggil tidak bersedia hadir," ujar Sulaiman.

Namun begitu, sambungnya, pihaknya tetap berusaha menuntaskan kasus yang melibatkan dua calon Bupati Simalungun ini. Pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti lain yang dianggap perlu tetap dilaksanakan.

"Kita tidak menyerah sampai di situ. Kita berusaha terus bagaimana agar pengaduan tersebut bisa kita tindak lanjuti," tambahnya.

Sebagai informasi, Samsudin dilaporkan telah menghina Zulkarnain, Jumat (2/7) lalu saat rapat pleno di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun.

Sedangkan Samsudin merasa tidak senang terhadap Zulkarnain yang menurutnya telah mengancam dirinya.

Sedangkan laporan Zulkarnain terhadap salah satu media cetak yang memberitakan ia menjalani ritual mandi darah babi, juga masih dalam proses penyelidikan. Kata Sulaiman, pihaknya masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi.

"Harap bersabar. Penyelidikan masih berlanjut. Kita masih mencari saksi dan bukti yang cukup terkait pengaduan ini," jelas Sulaiman. (ara)

JAKARTA-METRO; Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (16/9) menggelar sidang perdana sengketa Pemilukada Simalungun.

Persidangan gugatan tiga pasangan calon dilakukan bersamaan, yang dipimpin hakim MK, M Akil Mochtar, dengan hakim anggota Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim. Agenda sidang adalah penyampaian materi gugatan dari ketiga penggugat.


Ketiga penggugat kompak minta hakim MK memutuskan Pemilukada Simalungun diulang. MK diminta membatalkan KPU Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 yang menetapkan pasangan DR JR Saragih SH MM-Hj Nuriaty Damanik SH sebagai Bupati-Wakil Bupati Simalungun terpilih.

Ketiga penggugat itu adalah pasangan T Zulkarnain Damanik-Marsiaman Saragih dengan Nomor Perkara 163/PHPU.D-VIII/2010, Samsudin Siregar-Kusdianto Nomor Perkara 164/PHPU.D-VIII/2010, dan pasangan Kabel Saragih-Mulyono dengan Nomor Perkara 165/PHPU.D-VIII/2010.

Pasangan Zulkarnain Damanik-Marsiaman Saragih menunjuk kuasa hukum dari tim Fadillah Hutri Lubis SH, dkk. Dalam materi gugatannya, anggota tim kuasa hukum Zul-Marsilam, Nur Alamsyah menyebutkan tiga materi gugatan yang diajukan. Pertama, soal ijazah calon bupati terpilih, JR Saragih yang memiliki gelar master manajemen dan doktor. Kata dia, KPU Simalungun tidak melakukan validasi dan verifikasi ijazah calon sebagaimana yang disyaratkan saat pendaftaran calon.

Menurut Nur Alamsyah, bila calon mendaftar dengan menggunakan ijazah SMA maka KPU harusnya melakukan verifikasi ke sekolahnya, demikian halnya bila jenjang pendidikannya S2 dan S3. "Harusnya validasi dan verifikasi ke instansi, itu yang kita minta. Itu tidak dilaksanakan (KPU)," kata Nur.

Kedua, pasangan dari incumbent ini menyebut adanya praktik politik uang di balik kemenangan JR Saragih, termasuk pembagian sembako kepada pemilih. Ketiga, dikatakan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan KPPS sehingga memengaruhi perolehan suara kliennya. Pengacara yang biasa menangani sengketa pemilukada di MK itu mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang sifatnya masif, sistematis, dan terstruktur.

"Ada penggelembungan suara yang dilakukan KPPS dan ada pembagian sembako. Ini kan memengaruhi penghitungan suara karena adanya pelanggaran itu, makanya kami meminta agar hasil rekap penghitungan suara dibatalkan dan meminta KPU melakukan pemilukada ulang dengan tidak mengikutsertakan calon terpilih," pintanya.

Persyaratan pencalonan pasangan perseorangan, yakni Muknir Damanik-Miko, juga dipersoalkan. "Menurut kita, dukungan sebagai syarat pencalonan pasangan Muknir Damanik-Miko, tidak memenuhi persyaratan," imbuh Nur.

Hal yang sama juga disampaikan Samsudin Siregar-Kusdianto. Melalui kuasa hukumnya, Marulam Pandiangan SH dan Jonly Nainggolan SH, saat pembacaan materi gugatannya, pasangan Samsudin Siregar-Kusdianto menilai banyak kecurangan termasuk politik uang pada proses pemilihan. Pasangan ini juga mendesak digelar pemilukada ulang.

Tidak berbeda dengan gugatan kedua pasangan tersebut, Kabel Saragih-Mulyono, juga meminta pemilukada diulang. Pasangan ini juga menuding telah terjadi politik uang yang dilakukan pasangan JR Saragih-Nuriaty Damanik. Pasangan ini menyebutkan, KPU Simalungun telah melakukan perubahan tahapan pemilukada, yang dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan KPU terhadap keputusannya sendiri.

Sementara itu, Refli Harun, kuasa hukum JR Saragih-Hj Nuriaty, membantah tuduhan penggugat. Mantan staf ahli di MK itu menegaskan, ijazah yang diperoleh kliennya sah. Ia juga mengatakan tudingan pelanggaran calon lain tidak menyebabkan kerugian berarti terhadap suara yang didapat. "Kami meminta permohonan ditolak seluruhnya," katanya. Sidang akan kembali digelar pada hari ini (17/9) pukul 09.00 WIB. Agendanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pemohon. (sam)

SIMALUNGUN-METRO; Jalan yang menghubungkan Dusun Bulu Pange dengan Dusun Parsinalihan Nagori Merek Raya Kecamatan Raya, Simalungun yang berjarak 2 km kian memprihatikan. Selain banyak lubang yang menyerupai kubangan kerbau, jalan tersebut juga cukup sempit.

Amatan METRO, para pengendara khususnya pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati untuk menghindari lobang yang ada sepanjang jalan.

Salah seorang pengendara sepeda motor, Hotman Saragih kepada Metro, Jumat (3/9) mengatakan, dirinya harus melewati jalan tersebut setiap harinya menuju perladangannya. Diceritakannya selama ini jalan tersebut belum pernah dilakukan pemerintah pengasalapan. Hanya saja, beberapa tahun lalu sudah pernah dilakukan pengerasan jalan dengan batu padas.

"Pengerasan jalan sudah lama dilakukan. Karenanya, keadaan jalan sudah mulai rusak parah," katanya dan berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut.

Masih menurut Saragih setiap hari anak SD dari Dusun Parsinalihan yang akan berangkat dan pulang sekolah di Dusun Bulu Pange harus membuka sepatu untuk melawati jalan yang berlumpur tersebut. "Setiap pagi, yang saya lihat ya seperti itu. Sudah kebiasaan bagi mereka untuk buka sepatu, kasihan kalau hal ini terus berlanjut" tegasnya. (hot)

SIMALUNGUN-METRO; DPRD Kabupaten Simalungun menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2010. Persetujuan tersebut disampaikan anggota DPRD Simalungun dalam rapat paripurna melalui pendapat akhir 5 fraksi.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon SPd, didampingi wakil ketua, Ir Julius Silalahi, Ojak Naibaho SH dan Burhanuddin Sinaga di gedung DPRD Simalungun dan dihadiri Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah, Ir Mahrum Sipayung MS, para anggota DPRD, Asisten, pimpinan SKPD dan Camat se-Simalungun, Kamis (2/9).


Fraksi-fraksi yang menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui RP-APBD Simalungun TA 2010 untuk ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD tahun 2010, yaitu Fraksi Golkar Nusantara melalui juru bicaranya, Dra Hj Hidayah Herlina Gusti, Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya, Ir Rospita Sitorus, Fraksi Bersatu melalui juru bicaranya, Suriawan SH dan Fraksi Amanat Habonaron Do Bona melalui juru bicaranya, Evra Sassky Damanik SSos

Besarnya Perubahan APBD Kabupaten Simalungun TA 2010 yang mendapat persetujuan anggota DPRD Simalungun yakni sebesar Rp107.772.959.697,20 atau 11,65 persen dari anggaran semula sebesar Rp925.190.272.000,-. Setelah mengalami perumabahan, maka besarnya APBD Simalungun tahun 2010 yaitu Rp1.032.963.231.697,20.

Bupati Simalungun, Drs T Zulkarnain Damanik MM dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Sekda, Ir Mahrum Sipayung MS mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Simalungun yang memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pembahasan RP-APBD ini. Di mana pembahasan ini bertujuan demi kesempurnaan dan penajaman skala prioritas atas program dan kegiatan dalam APBD Simalungun TA 2010. Sehingga dapat bermanfaat untuk kesejateraan masyarakat di daerah ini.

Selain itu, pembahasan APBD ini merupakan perwujudan pemerintah terhadap tugas dan tanggungjawab yang diemban bersama, sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat kepada aparatur yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Simalungun.

Berbagai program dan kegiatan dalam RP-APBD tahun anggaran 2010 telah dibahas dengan memperhatikan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan mempertimbangkan sumber daya ekonomi dan kebutuhan masyarakat dengan mempedomani Permendagri 59 tahun 2008 tentang perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2010.

Selanjutnya Bupati mengatakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam P-APBD tahun 2010 sejalan dengan Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Perubahan PPAS (Prioritas Plapon Anggaran Sementara) yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD Simalungun.

Di akhir sambutannya Bupati mengharapkan kepada DPRD untuk mendukung dalam melaksanakan P-APBD tahun anggarn 2010 dengan baik, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempedomani prinsip-porinsip anggaran yang efektif dan efisien. (leo)

SIMALUNGUN-METRO; Dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Simalungun, yakni Zulkarnain Damanik-Marsiman Saragih (KAROMAH) dan Samsudin Siregar-Kusdianto (SUKA) menolak hasil Pemilukada Simalungun, yang perolehan suara terbanyak diraih pasangan JR Saragih-Hj Nuriaty Damanik (JR-Nur). Pihak KAROMAH dan SUKA menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara dan penetapan pasangan JR-Nur sebagai Bupati-Wakil Bupati Simalungun terpilih.

Sedangkan saksi pasangan Kabel Saragih-Mulyono dan pasangan Muknir Damanik- Miko menerima dan menandatangani berita acara penetapan. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan bupati-wakil bupati terpilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun, Senin (30/8), dengan pasangan JR-Nur meraih perolehan suara tertinggi, yakni 148.977 suara atau 38,75 persen dari 384.420 total suara sah.

"Pasangan KAROMAH tidak akan meneken hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU ini, dan juga kita menolak penetapan calon bupati terpilih oleh KPU," kata penasehat hukum pasangan KAROMAH, Sarles Gultom SH MH, kemarin.

Disebutkannya, alasan penolakan ini dilakukan karena Tim Pemenangan KAROMAH menemukan terjadinya dugaan money politics secara masif dan terstruktur yang dilakukan salah satu pasangan calon bupati. Kejadian ini, katanya, hampir menyeluruh di berbagi nagori di Simalungun.

"Kita juga menemukan banyak pemilih yang ikut memilih di TPS saat hari H pemungutan suara, namun formulir C6 yang digunakannya bukan miliknya, melainkan milik orang lain," jelasnya.

"Dari sekian banyak laporan kita ke Panwaslukada Simalungun atas kejanggalan-kejanggalan yang ada selama ini, hingga hari ini (kemarin, red) saat rapat pleno KPU, tidak ada satupun laporan kita ditindaklanjuti Panwas," tambahnya.

Masih kata Sarles, sesudah menolak menandatangani hasil rekapitulasi dan penetapan KPU, pihaknya berencana melayangkan gugatan Pemilukada Simalungun ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat ini.

"Undang-undang memberikan waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK sesudah penetapan hasil pemilukada oleh KPU. Kita saat ini tidak mencari bukti, tapi sudah memiliki bukti dari lapangan. Kita lihat saja dalam tiga hari ini, kita rencanakan membuat gugatan ke MK," jelasnya.

Sementara tim advokasi pasangan SUKA melalui koordinator tim advokasi, Marulam Pandiangan SH memastikan pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke MK. Marulam yang ditemui di sela-sela pelaksanaan rekapitulasi di kantor KPU mengatakan, ada beberapa poin yang akan dipersoalkan pihaknya dalam materi gugatan ke MK. Antara lain, pelanggaran administratif oleh pasangan calon, pelanggaran tahapan oleh KPU Simalungun selaku penyelenggara, indikasi money politics, dan lainnya.

"Kita juga melihat, KPU tidak profesional dalam melakukan tugasnya. Salah satu contoh, verifikasi calon dari jalur independen. KPU diduga sengaja membiarkan berkas dukungan pasangan calon tidak diverifikasi faktual," katanya, sembari menjelaskan, gugatan serta alat bukti sudah disiapkan. Selanjutnya di MK nanti, mereka akan menjadikan penetapan calon sebagai objek gugatan, karena dinilai dilakukan tanpa menghiraukan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU No 68 Tahun 2009.

Marulam juga mengatakan, berdasarkan kondisi yang ada sekarang, pihaknya optimistis Pemilukada Simalungun akan diulang.

Di tempat terpisah, calon Wakil Bupati Simalungun, Kusdianto SH yang mengaku berada di Sidamanik ketika dihubungi melalui telepon selulernya, mengaku belum bisa memastikan langkah selanjutnya terkait hasil rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilukada Simalungun oleh KPU.

"Saya belum melakukan koordinasi dengan Pak Samsuddin, jadi belum bisa memberikan komentar dan rencana selanjutnya," jawabnya singkat.

Ditemui terpisah, Bupati Simalungun terpilih JR Saragih saat dimintai pendapatnya pasca penetapan bupati terpilih oleh KPU mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Simalungun, secara khusus KPU Simalungun, Panwaslukada Simalungun, Korem 022/PT, Kodim 0207/SML, dan Polres Simalungun yang telah bekerja keras menyelenggarakan Pemilukada Simalungun, dan mengamankan seluruh tahapan pemilukada, hingga penetapan hasil pemilukada dapat dilaksanakan dengan baik.

"Saya dan Hj Nuriaty Damanik juga menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh tim pemenangan, simpatisan, dan pendukung JR-Nur di seluruh Simalungun atas pengorbanan moril dan materil untuk memenangkan pasangan ini. Kita harap ke depannya, semuanya dapat bekerja sama dan bekerja keras untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik di Simalungun," sebutnya.

Saat ditanya pendapatnya terkait adanya rencana pasangan calon bupati menggugat hasil penetapan KPU ke MK, JR Saragih mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada proses hukum. Apapun hasil keputusan hukum nantinya, katanya, pihaknya akan menerima.

Kabel Ucapkan Selamat

Kemarin, kediaman JR Saragih di Jalan Masjid, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Pematangiantar diramaikan warga, termasuk sejumlah anggota DPRD Simalungun. Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan ucapan selamat atas keputusan KPU yang menetapkan JR-Nur sebagai pemimpin Kabupaten Simalungun untuk periode lima tahun mendatang. Di antara deretan tamu, tampak calon Bupati Simalungun dari jalur perseorangan (independen), Kabel Saragih, yang datang sendiri untuk mengucapkan selamat kepada JR Saragih. Usai berbincang sejenak, Kabel meninggalkan kediaman JR Saragih.

Kemarin di KPU, JR-Nur ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Simalungun terpilih periode 2010-2015. Penetapan ini sesuai Surat Keputusan(SK) KPU Simalungun No 270/62/KPUD-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, tentang penetapan calon Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada Simalungun.

Penetapan calon terpilih tersebut dilakukan setelah rekapitulasi perolehan suara para calon bupati dari tingkat kecamatan di KPU. Proses rekapitulasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing kecamatan bersama KPU Simalungun, dan dihadiri saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, dan Panwaslukada Simalungun, berikut ratusan warga dan PNS.

Sesuai hasil rekapitulasi, pasangan JR-Nur dipastikan unggul dari pasangan lainnya. Pasangan ini meraih 148.977 suara atau 38,75 persen dari total suara sah 384.420 suara. (selengkapnya lihat tabel).

Sedangkan total suara secara keseluruhan, baik suara sah dan suara tidak sah adalah 391.951 suara.

Rapat pleno pertama rekapitulasi perhitungan suara di KPU dimulai pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 12.30 WIB, laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Ketua PPK berlangsung baik, sehingga bisa diselesaikan 23 laporan kecamatan. Tetapi memasuki pleno lanjutan yang dimulai pukul 13.45 WIB dengan menyisakan 8 kecamatan, mulai timbul pertanyaan dan interupsi dari para saksi calon bupati.

Seperti laporan dari Kecamatan Bandar Huluan dan Bosar Maligas, beberapa saksi tidak menandatangani rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan dan para saksi meninggalkan lokasi perhitungan suara ketika dilakukan rekapitulasi. Namun meskipun tidak ditandatangani beberapa saksi pasangan calon, berdasarkan ketentuan undang-undang pemilukada, hal ini tetap sah. Dan catatan keberatan para saksi yang meninggalkan lokasi ini tetap nihil atau tidak ada laporan pelanggaran.

Lain lagi laporan Ketua PPK Pamatang Bandar usai selesai memberikan laporan. Katanya, ada perbedaan pendapat antara saksi pasangan SUKA dengan PPK terkait selisih 42 suara dalam daftar suara sah dan tidak sah. Sehingga pengesahan perolehan suara dari kecamatan ini, untuk sementara ditunda.

Sementara laporan Ketua PPK Tapian Dolok, beberapa saksi calon bupati menanyakan kelebihan suara dan perbedaan data antara para saksi dengan data PPK. Saat itu juga, para saksi pasangan calon bupati menanyakan kevalidan (keabsahan) jumlah suara dari PPK. Untuk sementara laporan dari kecamatan ini juga ditunda pengesahannya.

Untuk dua kecamatan ini, kepada masing-masing ketua PPK diberikan waktu untuk memberikan penjelasan sesudah selesai semua laporan kecamatan. Penjelasan dari Ketua PPK Tapian Dolok, penyebab data berbeda karena perbedaan pada jumlah pemilih yang hadir di lokasi pemungutan suara. Setelah diteliti, data yang di PPK inilah yang sah (valid). Dan data dua kecamatan ini pun akhirnya disahkan.

Beda lagi dari Kecamatan Bandar. PPK melakukan perbaikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, namun perubahan ini tidak dilaporkan ke Panwaslukada Simalungun, hanya dilaporkan ke Panwas Kecamatan.

"Perubahan rekapitulasi suara yang kita lakukan pada jumlah total suara sah dan tidak sah, di mana sebelumnya salah hitung. Perbaikan ini juga tidak mengubah jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon," jelas Ketua PPK Kecamatan Bandar.Keanehan lain dari Kecamatan Bandar Masilam. Ketika kotak suara dibuka, tidak ditemukan berita acara hasil rekapitulasi suara. Keterangan Ketua PPK, berita acara rekapitulasi terbawa oleh salah satu anggota PPK, sehingga tidak dimasukkan ke kotak suara. Dan kejadian ini tidak dilaporkan ke Panwaslukada Simalungun.

"Tidak ada kami laporkan ke Panwaslukada Simalungun, tapi ke Panwaskada kecamatan sudah kami laporkan," jelas Ketua PPK Bandar Masilam.

Menanggapi ini, perwakilan Panwaslukada Simalungun, Sahala Lingga meminta, jikapun KPU mensahkan rekapitulasi penghitungan suara beberapa kecamatan bermasalah, harus dengan beberapa catatan.

Pemilukada Sah

Ketua Tim Pemenangan JR-Nur, Riduan Manik SH MH ketika ditemui di sela-sela rekapitulasi perhitungan suara di KPU, menyebutkan, kalau tidak ada keberatan dari pasangan calon lain dan pemilukada dianggap nihil pelanggaran, maka Pemilukada Simalungun dinyatakan sah.

"Ini sesuai PP No 6 Tahun 2005 Pasal 86 ayat (6) tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah, bahwa pemilukada dinyatakan sah jika tidak ada laporan pelanggaran," jelasnya.

Disebutkannya, pasangan JR-Nur selama ini melakukan politik bersih dan jujur terhadap masyarakat, sehingga dipilih oleh masyarakat Simalungun. Dan saksi pasangan ini juga melakukan tugasnya dengan baik di lapangan selama masa pencoblosan dan perhitungan suara. (ing/ral)