Empat tahun memimpin Siantar, Hulman penuh kontroversi. Rapornya dinilai merah, tapi ia juga banyak menorehkan prestasi.
SIANTAR, JAM 12.30 WIB
Sejak dilantik menjadi Walikota Siantar pada 23 September 2010, rapor pemerintahan Hulman Sitorus boleh dibilang merah. Pasalnya, selama 4 tahun pemerintahannya, Hulman terlalu banyak membiarkan adanya pelanggaran terhadap peraturan.
Hal itu diungkapkan anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Siantar, Frengki Boy Saragih, saat diminta penilaiannya terkait genapnya 4 tahun masa pemerintahan Hulman, Selasa (23/9) sekira jam 12.30 wib. “Yang pertama, tak jelas pembagian tugas dengan wakilnya, sehingga tidak jelas andil Koni di dalam pemerintahan. Hulman merangkap semuanya. Salut kepada Hulman yang mampu menjalankannya sendirian. Jadi kalo Hulman mencalonkan lagi sebaiknya tak usahlah pakai wakil,” tukasnya seraya melempar senyum.
Yang kedua, lanjut Frengki, capaian PAD selama pemerintahan Hulman hanya bisa berkontribusi untuk belanja daerah, itu dibawah 10 persen dari total belanja. Dalam hal penempatan dan pengangkatan pimpinan SKPD, tambah Frengki, Hulman juga tidak memfungsikan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkat (Baperjakat).
“Selain itu, maraknya pembiaran terhadap pelanggaran peraturan, seperti penggunaan ruang terbuka hijau dan ruas jalan hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk trotoar,” tuturnya merinci. Frengki menambahkan, banyaknya infrastruktur yang tidak berfungsi, seperti Terminal Tanjung Pinggiran eks Terminal Suka Dame, Pasar Kecamatan di Sitalasari dan Outer Ring Road yang tidak ditindaklanjuti. “Banyaklah nilai merahnya,” tutupnya.
SERING MENGELUH
Sementara, Koordinator Center For Research Of Public Budgeting (Cerpub), Rindu Marpaung menegaskan, visi dan misi yang tertuang di Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, yaitu terwujudnya Kota Siantar Mantap, Maju Dan Jaya, juga belum dapat dibuktikan. “Apanya yang mantap, apanya yang maju dan apanya pula yang jaya. Nilai rapornya merah,” ujar Rindu seraya menambahkan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan kepala daerah hanya dapat dinilai dari laporan kinerja dan laporan keuangan.
“Dia sering mengeluh akan bobroknya kinerja SKPD dalam pelayanan publik, serta rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak sebanding, namun upaya perbaikan tak kunjung dilakukan,” cecarnya. RPJMD, kata Rindu, memprioritaskan empat sektor yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perdagangan dan pariwisata. “Indikator ke empat sektor itu belum kunjung dapat dibuktikan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak-hak dasar publik,” sambungnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun serta menentukan tema pembangunan, menurut Rindu, acapkali tidak sinkron. “Tidak jelas, apa priotitas pembangunan setiap tahunnya, sehingga pelaksanaannya asal jadi, yang penting anggarannya tersedia. Apa yang patut dan wajar kita banggakan akan pelayanan pendididikan dan kesehatan,” tegas Rindu.
Penilaian kinerja pada sektor publik, lanjut Rindu, dapat dilihat dari bentuk finansial, produktivitas, kualitas, pelayanan, inovasi dan personalia. Ke-6 hal itu, menurutnya, belum dapat meyakinkan masyarakat akan adanya perubahan yang dijanjikan.
“Contoh sederhana, Standar Pelayanan Minimal (SPM) tak pernah diketahui masyarakat, padahal itu mutlak disajikan,” ketus mantan Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Siantar itu. Dalam hal pengelolaan angggaran, tambah Rindu, sesuai dengan LHP BPK RI yang dipublis setiap tahunnya, banyak ditemukan permasalahan yang krusial dan berpotensi terjadi korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
Sebagai bukti, terbitnya surat edaran tentang tata cara penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun, belum taatnya SKPD dalam hal pengelolaan anggaran dan pencatatan jumlah asset daerah yang rawan masalah. “Meskipun opini Wajar Dengan Pengeculiaian (WDP) diperoleh setiap tahunnya, hal itu membuktikan bahwa laporan kinerja keuangan masih bermasalah dan tidak bebas dari korupsi. Hampir setiap tahun APBD mengalami defisit dan uniknya terdapat Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang jumlahnya sangat fantastis. Ini mencerminkan lemahnya manajemen keuangan,” bebernya.
Masih kata Rindu, dalam hal bentuk perlindungan kepada masyarakat, khususnya kepada kaum miskin kota sebagai tanggungjawab kepala daerah, tak kunjung dirasakan masyarakat. “Buktinya, saat ini toko modern menjamur hingga berdampak buruk terhadap pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima,” ketusnya.
Kebijakan lain yang mendapat penolakan dari masyarakat, sebut Rindu, adalah kenaikan tarif air minum, pendirian perusahaan daerah tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat dan adanya penjelasan. “Rentetan permasalahan tersebut menjadikan nilai merah bagi kepemimpinan Hulman. Dia (Hulman) baik, tapi kurang bermanfaat bagi orang banyak. Celaka itu, kinerja yang buruk dijawab dengan perasaaan,” tukas Rindu.
Celakanya, Hulman mencak-mencak saat dikritik. Padahal seorang pemimpin harus siap dikritik dan berdialog dengan rakyat. “Aneh, kalau seorang pemimpin marah dikritik, apalagi tak mau berdialog” ucap Rindu. Namun demikian, menurut Rindu, masih ada ruang bagi Hulman untuk memperbaiki dan mengevaluasi kinerja, khususnya kinerja SKPD yang telah didelegasikan untuk mewujudkan pelayanan publik.
Usia pemerintahannya yang tinggal satu tahun, kata Rindu, akan jadi momentum bagi masyarakat Siantar untuk menilai secara menyeluruh, apakah kepemimpinan Hulman masih layak didukung atau tidak. “Jadi, tolong dibuktikan, kinerja atau prestasi apa yang telah terwujud,” pinta Rindu yang menilai bahwa laporan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Walikota, tidak mencerminkan keadaan dan fakta di lapangan. “Asal bapak senang, itulah yang dilaporkan, tidak ada evaluasi dan refleksi, apakah program berjalan atau tidak,” tandasnya. (Napit)
sumber : metro 24 jam
Recent Comment