Irjen Pol (P) Drs M.Wagner Damanik, M.AP telah mengantongi form B1 KWK Perseorangan sebanyak 77.759 dari 32 Kecamatan untuk maju sebagai Calon Bupati Simalungun periode 2020 – 2024 lewat jalur perseorangan/independen. Tentu saja jumlah itu sudah melebihi syarat yang ditentukan oleh KPUD Simalungun yaitu 47,854. Berkat soliditas dan kerja keras Tim Kecamatan, Nagori dan Relawan, dukungan tersebut diperoleh langsung melalui tatap muka (door to door) selama 30 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran Wagner Damanik disambut antusias oleh masyarakat Simalungun.  Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Semoga dukungan ini menjadi modal awal untuk meraih kemenangan pada PILKADA tanggal 23 September 2020 yang akan datang. 

Pilihan maju lewat jalur independen tentu bukan tanpa alasan. Sejak awal Wagner Damanik menginginkan dirinya diusung langsung oleh rakyat, karena jalur independent  merupakan partainya rakyat yang akan melahirkan petugas rakyat bukan petugas partai. Sebagai petugas rakyat tentu saja akan bekerja secara total hanya untuk kepentingan rakyat. Hal ini sebagai balasan atas kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya. Mari kita kawal bersama dukungan yang telah diberikan untuk menghantarkan Wagner Damanik menjadi Bupati pilihan rakyat. 

Datang memberi bukan untuk mengambil, itulah slogan/tag line  Wagner Damanik. Jendral bintang dua yang baru saja pensiun ini, ingin berbhakti membangun kampung halamannya agar menjadi lebih baik. Kalau selama ini PILKADA cenderung identik dengan polarisasi kepentingan dimana rakyat hanya dijadikan sebagai komoditas politik, Wagner Damanik ingin melakukan pemurnian demokrasi dimana rakyat harus memilih pemimpinnya berdasarkan hati nurani (substansial bukan sekedar prosedural). Kesalahan memilih pemimpin akan berakibat fatal selama lima tahun. Dalam konteks inilah pengalaman Wagner Damanik selama 35 tahun di Kepolisian dan terakhir sebagai Tenaga Ahli Lemhannas RI membuatnya semakin percaya diri memimpin Kabupaten Simalungun agar ketertinggalan selama ini bisa dikejar. 

Terkait dengan itu, Janri Damanik selaku Koordinator Pemenangan menekankan bahwa proses akan sejalan dengan hasil. Jika selama ini rakyat belum puas dengan kepemimpinan yang ada, itu tidak terlepas dari proses pelaksanaan PILKADA sebelumnya. Dalam politik semua bisa diukur. Jika proses terpilihnya seorang Kepala Daerah sarat dengan money politic atau istilah lain NPWP (nomor piro wani piro) maka mau tidak mau akan terlebih dahulu mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya, sehingga membangun rakyatnya tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu kita harus berikthiar melawan segala bentuk kejahatan demokrasi.  Masyarakat diharapkan ke depan agar lebih cermat lagi memilih pemimpinnya. Kesalahan  menentuan pilihan 4 menit di TPS akan bisa berakibat fatal selama 4 tahun ke depan. Untuk itu mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah yang selalu dekat dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Salam Habonaron Do Bona. 

Pematangsiantar, 28 Oktober 2019