Independensi KPU dan Panwas Pematangsiantar Diragukan

SIANTAR-METRO; Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwas dalam Pemilukada Pematangsiantar diragukan. Pasalnya banyak pelanggaran yang dilaporkan masyarakat hanya dianggap angin lalu, baik oleh Panwas maupun KPU. Bahkan, hingga masyarakat berkoar-koar, Panwas dan KPU tetap bergeming.

"Seharusnya Panwas dan KPU melaporkan oknum-oknum atau calon-calon yang melakukan pelanggaran ke aparat hukum," ujar Aller Edison Aritonang, Korwil I Mitra Harimau. Katanya, dinamika pemilukada sebagai potret kepedulian telah dilalui, mulai tahapan penetapan calon, kampanye, hingga pencoblosan. Bahkan warga tetap antusias mengikuti perkembangan hasil akhir perhitungan suara. Wujud nyata kepedulian itu, kata Aller, merupakan partisipasi politik masyarakat untuk membangun Kota Pematangsiantar.

"Pada umumnya masyarakat Pematangsiantar sangat menghormati proses demokrasi saat pemilukada. Namun hal itu sudah tidak diindahkan oleh beberapa oknum yang ingin mengambil kepentingan pribadi. Alhasil kemungkinan besar masyarakat tidak menghargai keputusan yang tidak bersikap demokrasi. Hal itu akan membuat Kota Pematangsiantar tidak lagi kondusif," tambah Aller.

"Siapapun nantinya yang akan memimpin Kota Pematangsiantar harus mampu berdiri di atas semua golongan dan tidak menganut sektetarian. Bagi kandidat yang kalah, terimalah kekalahan. Dan dapat menjadi penyeimbang untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Pematangsiantar. Namun masyarakat tetap akan menagih janji-janji kandidat yang memimpin Kota Pematangsiantar," tukas Aller. (mag-12)