SIMALUNGUN-METRO; Ada delapan penyebab Pemilukada Simalungun rwan konflik. Hal ini dibeberkan Adil Saragih mewakil Simalungun Corruption Watch (SCW), yang menjadi salah satu narasumber seminar ‘Simalungun Menuju Pemilukada Damai’ yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Jalan Sangnawaluh, Senin (23/8). Seminar tersebut digelar Kelompok Diskusi Wartawan Siantar-Simalungun (KDW-SS) dan Aku Cinta Simalungun.

Dikatakan Adil, pelaksanaan Pemilukada Simalungun periode 2010-2015 diperkirakan berpotensi konflik dan tidak sesuai dengan semboyan ‘Pemilukada Damai’. "Ada delapan faktor penyebab Pemilukada Simalungun rawan konflik. Kedelapan faklor tersebut yakni tidak akuratnya data pemilih, buruknya kinerja KPU dalam memverifikasi persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati," katanya.

Lalu, adanya pemberitaan di media jika Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak melakukan verifikasi faktual, permasalahan internal partai politik (parpol) terhadap calon yang didukung, dan adanya kecenderungan KPU tidak independen dalam melaksanakan setiap tahapan. Kemudian, tidak adanya aturan jelas mengenai money politics (politik uang), pelanggaran terhadap rambu-rambu pemilukada, perhitungan suara tidak akurat, dan penafsiran berbeda terkait penggunaan lambang pemerintahan di Kabupaten Simalungun.

Menurutnya, faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan pemilukada di Simalungun tidak damai. Intinya, KPU Simalungun seabgai penyelenggara tidak bekerja secara profesional, transparan, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Anggota Panwaslukada Simalungun, Jannes Silaban SP menerangkan pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang terjadi merupakan unsur kesengajaan dan pelakunya tidak mengetahui aturan perundang-undangan tentang pemilu.

"Panwas bertugas mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilukada,