SK JR-Nur Sudah Diteken Mendagri

SIMALUNGUN-METRO; Surat Keputusan (SK) pengangkatan DR JR Saragih SH MM-Hj Nuriaty Damanik SH (JR-Nur) sebagai Bupati-Wakil Bupati Simalungun periode 2010-2015 sudah ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Hal itu disampaikan langsung JR Saragih ketika ditemui METRO di kediaman pribadinya di Hapoltakan Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (12/10). Kemarin, JR langsung menunjukkan fotokopi SK bernomor 131.12-764 tahun 2010 tertanggal 5 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Dalam SK tersebut, memuat pemberhentian secara hormat Drs HT Zulkarnain Damanik MM sebagai Bupati Simalungun periode 2005-2010 dan pengangkatan DR JR Saragih SH MM sebagai Bupati Simalungun periode 2010-2015.

"Fotokopi SK ini sudah saya terima tanggal 5 Oktober. Sementara aslinya ada pada Kabiro Otda Pemprovsu, Drs Bukit Tambunan, yang akan diserahkan langsung kepada saya saat pelantikan nanti," katanya.

Masih kata JR, fotokopi SK tersebut juga sudah diserahkan kepada Asisten I Pemkab Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun.

Hadiri Rapat Persiapan Pelantikan

Kemarin sore, JR Saragih menghadiri rapat panitia pelantikan Bupati Simalungun. Dengan mengenakan baju safari coklat, JR tiba di gedung DPRD Simalungun sekitar pukul 16.45 WIB, dan langsung memasuki ruang kerja Ketua DPRD Binton Tindaon SPd, dan diikuti panitia pelantikan serta beberapa anggota DPRD.

Salah seorang anggota DPRD kepada METRO mengatakan, "Pak JR Saragih hadir untuk mengetahui persiapan pelantikan dirinya sebagai Bupati Simalungun. Untuk lengkapnya, nanti saja ya usai rapat," katanya sambil berlalu.

Pakai Adat Simalungun

Adanya permintaan sejumlah tokoh masyarakat agar pelantikan Bupati Simalungun 28 Oktober mendatang dirangkai adapt Simalungun, mendapat respon dari anggota DPRD. Sekretaris Komisi IV DPRD Simalungun yang membidangi Adat Budaya, Agus Salim SPdI MM, Selasa (12/10) mengaku mendukung penuh usulan tersebut.

Menurutnya, dengan menggunakan adat Simalungun dalam pelantikan bupati, merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya Simalungun.

"Saya ini wakil rakyat dari etnis Jawa yang mendukung penuh usulan pelantikan Bupati Simalungun dengan nuansa adat Simalungun," katanya.

Ia berharap seluruh anggota DPRD Simalungun memberikan respon positif atas usulan tersebut. Respon yang dimaksudkannya, dengan mendukung usulan tersebut.
"Saya kira tidak ada alasan untuk tidak mendukung usulan itu," tukasnya. (hot)



JR Saragih Temui Menteri PU

Laporkan Kerusakan Jalan di Simalungun

Meskipun belum dilantik sebagai Bupati Simalungun, namun DR JR Saragih SH MM sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi Kabupaten Simalungun. Jumat (8/10) lalu, JR menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dr Ir Djoko Kirmanto di Jakarta. Kepada Menteri PU, JR menyampaikan kondisi jalan di Simalungun, yang sekitar 70 persen rusak parah dan sedang.

Kepada METRO, JR Saragih di kediamannya di Hapoltakan Raya, Kecamatan Raya, Selasa (12/10) mengatakan, dalam pertemuan di kantor Kementerian PU, ia menyampaikan, dari 1.900-an kilometer panjang jalan di Kabupaten Simalungun, sekitar 70 persen mengalami rusak berat dan sedang. Hal itu terjadi karena anggaran yang tersedia untuk perbaikan jalan selama ini sangat minim.

"Dalam pertemuan dengan Pak Menteri, sudah saya sampaikan agar kiranya dari Kementerian PU dapat membantu untuk mengatasi persoalan jalan di Simalungun," kata Bupati Simalungun terpilih itu, seraya menambahkan, Mneteri PU berjanji membantu perbaikan jalan di Simalungun

Masih kata JR, dalam visi dan misi yang disampaikannya saat kampanye Pemilukada Simalungun lalu, perbaikan sarana jalan merupakan prioritas utama. Sebab jalan yang rusak dapat memengaruhi semua sektor. Dicontohkannya, sektor pariwisata. Rendahnya minat turis lokal maupun mancanegara berkunjung ke daerah tujuan wisata di Simalungun karena kondisi jalan yang rusak.

"Bagaimana pariwisata kita bisa maju jika tidak didukung sarana jalan yang memadai," katanya.

JR juga menyinggung, selama ini pembangunan jalan di Simalungun banyak tidak tepat sasaran. Di sejumlah kecamatan, katanya, pembangunan jalan tidak memperhitungkan jenis kendaraan yang melintas.

"Di Ujung Padang misalnya, jalan dibangun dengan standar jalan pedesaan. Padahal kendaraan yang melintas truk besar dan sudah bisa dipastikan jalan cepat rusak," tandasnya.

Ia pun mengatakan, di awal bertugas sebagai Bupati Simalungun, ia akan serius membenahi kondisi jalan yang dinilainya butuh perhatian serius.

"Kepercayaan yang diberikan masyarakat Simalungun kepada saya sebagai Bupati Simalungun merupakan amanah yang harus saya emban untuk menyejahterakan masyarakat Simalungun," katanya. (hot)