Koalisi Masyarakat Anti Korupsi

Tuntaskan Kasus Dugaan Suap Bupati!
SIMALUNGUN-METRO; Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) seperti LSM Lepaskan, LSM Macan Habonaron dan LSM Sinar Keadilan menuntut agar kasus suap yang menerpa Kabupaten Simalungun segera dituntaskan. Mereka berharap agar Simalungun kembali kondusif tanpa adanya pertikaian yang terjadi yang membuat Simalungun retak.
Ketua DPP Lepaskan didampingi LSM lainnya saat beraudiensi di kantor Harian METRO SIANTAR, Senin (31/1) menerangkan, di Simalungun sudah sangat memprihatinkan karena sejumlah pejabat bahkan kepala daerah sudah membuat Simalungun tidak kondusif.
“Saat ini semua pihak telah mengetahui bahwa Bupati Simalungun DR JR Saragih diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan dalam sengekta pemilukada, Bupati telah diduga menyuap oknum anggota KPUD dan Panwaslukada dengan bukti menerima cek senilai Rp50 juta dari JR Saragih,” terangnya.

Katanya, tidak hanya itu saja JR Saragih juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengangkat dan memberhentikan pejabat, seperti pengangkatan Sekda, saat ini masyarakat mengenal sekda Simalungun sebagai ‘pejabat impor’, pengangkatan Kadis Pendidikan, pengangkatan Pangulu Nagori Tiga Bolon dan pengangkatan Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh. “Sementara itu untuk penggunaan APBD dan rencana pembangunan daerah Simalungun telah mengabaikan azas kemanfaatan bagi masyarakat. Seluruh pihak mengetahui bahwa pembangunan Bandara Raya, rencana alih fungsi kantor bupati, rencana renovasi Guest House, rencana renovasi perkantoran SKPD yang akan menelan anggaran daerah puluhan miliar juga merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Diterangkannya, untuk kasus suap kepada anggota KPUD Simalungun terutama bagi Robert Ambarita diharapkan agar tidak hanya cerita. Tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaporkan. “Jika memang apa yang dikatakan Robert Ambarita benar, secepatnya mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Bukan kami mendukung, tapi selama ini kami sudah bosan karena banyaknya cerita yang keluar dan kami menuntut kebenarannya,” sebutnya.
Sementara itu, LSM Sinar Keadilan, Sarles Gultom SH MH mengungkapkan, masyarakat mengharapkan agar Simalungun kembali kondusif. Bahkan Rabu (2/2) mendatang pihaknya akan mendatangi DPRD Simalungun untuk mempertanyakan apa selama ini kinerja anggota DPRD selaku perwakilan rakyat.
“Setiap tahun sedikitnya 1.000 triliun uang masyarakat dibuang cuma-cuma oleh para penguasa. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi atas penyuapan yang dilakukan JR Saragih. Bila perlu menetapkannya menjadi tersangka sesuai Undang-Undang yang ada,” ungkapnya.
Terkait Bandara Raya, bila dilihat sesuai kebutuhan masyarakat Simalungun, Bandara Raya belum menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat yakni infrastruktur jalan yang menghubungkan antara nagori untuk menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan. “Menanggapi hal tersebut kita mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan anti korupsi agar melakukan pengawasan penggunaan anggaran dan pembangunan di Simalungun. Kita bisa mencegah tindak pidana korupsi yang cenderung akan memberikan dampak buruh di Simalungun,” bebernya.
Kata Sarles, tidak hanya itu saja, pihaknya juga mengaharapkan kerja sama dari media untuk terus menyoroti hal terjadi di Siantar-Simalungun. “Jika itu salah, mari kita krititsi dan bila itu benar, mari kita benarkan tanpa harus menyalahi,” ujarnya. (mua)