2 Kasek Gelembungkan Data BOS

SIMALUNGUN- Dua Kepala SDN di Simalungun diduga menggelembungkan data siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama 2011. Anggota DPRD Simalungun pun berencana mengunjungi SDN di Kecamatan Ujung Padang, Selasa (9/8) untuk menklarifikasi hal ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Truly Anto Sinaga menyebutkan, selama 2011, dua kepala SD di Simalungun terindikasi melakukan penggelembungan jumlah siswa penerima dana BOS. Trulli menjelaskan, kepala SD di Kecamatan Panombeian Panei berinisial N br S menggelembungkan data 15 siswa. Hal ini mereka temukan saat kunjungan kerja ke sekolah itu sekitar sebulan lalu. Dan ini sudah diakui sendiri oleh kepala sekolah yang bersangkutan. “Dia diganti sebagai kepala sekolah dan uang yang ditilepnya itu dikembalikan ke kas negara,” ungkap Trulli.

Tidak berselang lama sesudah kejadian ini, Komisi IV kembali menerima laporan warga dari Kecamatan Ujung Padang. Di sana, salah seorang kepala SDN juga menggelembungkan data siswa penerima dana BOS 2011. “Selasa depan, kita akan berkunjung ke sana. Kita akan perjelas masalah ini. Sebelum 2011, DPRD memang tidak bisa melakukan apa-apa karena dana BOS langsung dikirimkan ke rekening kepala sekolah. Namun sesudah 2011, dana ini sudah dikirimkan ke kas daerah dan sudah dimasukkan ke APBD. Sudah bisa kita awasi penggunaannya sekarang,” katanya.
Ditemui terpisah, Anggota DPRD Sumatera Utara wilayah pemilihan Simalungun Janter Sirait mengakui ada menerima pengaduan dari warga di Kecamatan Ujung Padang dan Kecamatan Panombeian Panei terkait penggelembungan data siswa penerima BOS.
Lebih lanjut Janter mengatakan, menyikapi yang terjadi saat ini, perlu dilakukan uji petik atau pengambilan sampel dari berbagai kecamatan di Simalungun. Dia berharap semua stakeholder pendidikan yang ada di kabupaten ini untuk aktif mengawasi penggunaan dana BOS. Stakeholder itu antara lain komite sekolah, orangtua siswa, Disdik dan Komisi IV DPRD Simalungun.
“Banyak uang yang dikelola Pemkab Simalungun ini dari dana BOS yang bersumber dari APBN. Menurut data saya, dalam setahun ada Rp72 miliar yang dikirimkan pemerintah pusat ke rekening kas daerah untuk dana BOS,” terangnya.
Ditambahkannya, dugaan penyimpangan dana BOS bisa dilakukan dengan menggelembungkan data siswa, melakukan wisata, membangun ruangan kelas, honor guru tidak dibayarkan dan membelikan buku yang tidak wajib. “Saya kira DPRD Simalungun dari Komisi IV juga harus proaktif mengawasi ini. Perlu dipanggil ke DPRD pihak Manajer BOS Disdik Simalungun dan juga kepala SD yang terindikasi melakukan penyelewengan,” katanya lagi.
Sementara, Manajer BOS Disdik Simalungun Jamesrin Saragih mengaku belum menerima laporan tentang penggelembungan data siswa penerima dana BOS di Kecamatan Panombeian Panei dan Kecamatan Ujung Padang. “Saya kira itu bukan penggelembungan. Data siswa penerima BOS 2011 ini mulai triwulan satu hingga triwulan tiga, memang berasal dari triwulan empat tahun 2010 lalu. Data itu akan selalu berubah setiap tahun pada triwulan ke empat. Bisa saja data 2011 yang dipakai sekarang ini sumber datanya masih dari 2010,” terangnya seraya menyebutkan siap dipanggil ke Komisi IV DPRD Simalungun.
Ditambahkannya, jumlah dana BOS untuk SD dan SMP di Simalungun berdasarkan triwulan satu dan dua 2011 sekitar Rp16 miliar. Untuk SD sekitar Rp10,8 miliar, sementara untuk SMP sekitar Rp5,4 miliar. “Dana ini besarannya Rp397 ribu per siswa per tahun untuk siswa SD. Sementara siswa SMP sebesar Rp570 ribu per siswa per tahun,” jelasnya. (ral/ara)