sponsor

Select Menu

Favourite

Berita

Budaya

Berita Utama

Popular

Kategori Berita

Comments

Advertisement

Berita Pilihan

Newsletter

Hi There, I am

SLIDE1

Bupati Simalungun

Pematang Raya

Pematang Siantar

Pendidikan

Politik

Kaos Simalungun

VIDEO

» » » » PNS Kembali Diingatkan untuk Netral


Garama ParRaya 12:20 AM 0

20 April 2010
SIMALUNGUN(SI) – Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik kembali mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) di jajarannya untuk tidak ikut menjadi tim kampanye dan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2010–2105.


Dalam apel peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor bupati di Pematang Raya,Kecamatan Raya, Zulkarnain menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi PNS yang melanggar ketentuan itu. Dia menuturkan, sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 08/M.PAN/ 2005 tentang netralitas PNS dalam pilkada, telah diatur sanksi yang akan dikenai bagi aparatur pemerintah atau PNS yang menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pilkada. ”Saat ini saya memang sudah banyak menerima laporan keterlibatan PNS sebagai tim sukses salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang akan ikut pilkada, tetapi sejauh ini banyak juga yang belum dapat dibuktikan sehingga belum saya berikan sanksi.

Namun,jika nanti terbukti,saya tidak akan ragu untuk menindaknya,” paparnya. Dia menambahkan, para PNS bebas menentukan pilihannya dalam pilkada nanti, tetapi tidak boleh memengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung,untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Secara khusus,dia mengharapkan PNS di jajaran Pemkab Simalungun tetap menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon mendukung sanksi tegas bagi para PNS di jajaran Pemkab Simalungun yang tidak netral dalam Pilkada 2010.

”Jika memang ada ketentuan yang mengharuskan PNS menjaga netralitasnya dalam pilkada, sebaiknya itu ditegakkan. Bagi yang melanggar, harus diberikan sanksi tegas sehingga aparatur pemerintah memahami jelas posisinya dalam pilkada,”ujarnya. (ricky hutapea)


sumber : sinar indonesia

berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon

BAGI HON NASSIAM BANI HASOMAN NASSIAM DA, DIATEI TUPA

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply