Percepat Pembangunan Simalungun Harus Dimekarkan

SIMALUNGUN-METRO; Untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Simalungun, banyak kalangan meyakini harus dilakukan pemekaran. Sementara pro dan kontra di tengah masyarakat, tentang rencana pemekaran Simalungun terus terjadi.

Di satu sisi, dukungan untuk pemekaran itu terus mengalir, dengan harapan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik, dengan dilakukannya pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Manumpak Simamora SH, salah seorang akademisi muda yang ditemui di Siantar, Minggu (30/5) mengatakan, tujuan pemekaran daerah sesuai amanah undang-undang, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara logika, hal itu akan tercipta, ketika pemekaran daerah itu memang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Khusus soal rencana pemekaran Simalungun, ia menilai tindakan sekelompok elit politik, yang terus melakukan lobi-lobi untuk meloloskan pemekaran itu adalah tindakan takabur, yang sifatnya sangat politis. Menurutnya, tindakan para elit itu, hanya untuk satu tujuan akhir, memperoleh ‘kekuasaan’ di daerah pemekaran.

Marihot menuding para elit melakukan pembohongan, dengan mengatakan rencana pemekaran itu sebagai aspirasai rakyat. "Secara prinsip, saya setuju dengan rencana pemekaran kabupaten ini. Tapi dengan catatan dilakukan secara prosedur dan aturan main yang ada. Jangan seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok elit politik, yang menyatakan pemekaran sebagai desakan rakyat itu pembohongan. Rakyat mana yang meminta mekar," tegasnya.

Sedangkan Jonderwilson Sinaga, tokoh Pemuda Kecamatan Raya, yang juga Koordinator Gerak Indonesia Regional Sumatera, menegaskan dirinya sepenuhnya mendukung rencana pemekaran Simalungun menjadi 2, yakni Simalungun Induk dan Hataran. Menurutnya, dengan terjadinya pemekaran maka kemakmuran masyarakat, seperti yang dengung-dengungkan selama ini akan terlaksana.

Hanya saja, agar pemekaran itu dapat berjalan sesuai harapan, perlu dilakukan sebuah penelitian langsung ke masyarakat, yang rencanannya akan masuk ke wilayah teritorial kabupaten pemekaran. Penelitian dimaksud kata Sinaga, untuk mencari tahu seberapa besar keinginan masyarakat dengan pemekaran, serta mencari tahu perbandingan potensi yang ada di Kabupaten Induk, dan rencana kabupaten baru yang mencakup potensi SDA, dan SDM masyarakatnya. Hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa terburu-buru.

"Untuk memastikan pemekaran nantinya membawa kebaikan bagi daerah ini, butuh proses yang matang, kajian mendalam, serta tidak terburu-buru agar hasilnya maksimal. Karena, setiap hal yang dilakukan terburu-buru, hasilnya tidak maksimal," katanya.

Ditanya pendapatnya, tentang banyaknya pernyataan penolakan pemekaran Simalungun, dengan alasan pembagian wilayah bisa menciptakan kesenjangan ekonomi masyarakat, ia mengatakan pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, tidak menjadi sebuah jaminan, Simalungun Bawah akan lebih makmur karena hampir 45 persen wilayahnya merupakan perkebunan. Begitu juga sebaliknya, Simalungun Atas belum tentu akan lebih miskin, karena tidak memiliki banyak daerah perkebunan. (ing)