JR Boleh ‘Impor’ Pejabat dari Karo

JAKARTA-METRO; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan tanggapan atas kabar yang menyebutkan Bupati Simalungun JR Saragih akan ‘mengimpor’ empat pejabat dari Pemkab Karo untuk mengisi empat jabatan penting di Pemkab Simalungun.

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB, Kuniyati kepada koran ini kemarin petang (10/11) menjelaskan, secara pripsip tidak ada larangan sebuah pemda mengambil pejabat dari daerah tetangganya. Pasalnya, sesuai Undang-Undang Kepegawaian, seorang PNS merupakan pegawai negara, yang wilayah kerjanya bisa di seluruh daerah di Indonesia.

"Jadi boleh, aturan kepegawaian membolehkan PNS bisa dimutasi ke mana saja," terang Kuniyati.

Seperti diberitakan, berdasarkan sumber terpercaya di Pemkab Simalungun, keempat pejabat Pemkab Karo yang dimungkinkan menjabat di Pemkab Simalungun adalah Asisten II Pemkab Karo Ismail Ginting, didengungkan menggantikan Plt Sekdakab Simalungun Ir Mahrum Sipayung MS.

Lalu Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Karo Subur Tarigan akan menggantikan Kadis PU Bina Marga Simalungun Ir Topot Saragih. Selanjutnya staf Cipta Karya PUD Karo Sarman Tarigan dimungkinkan menjabat salah satu Kabid di PU Bina Marga Simalungun. Terakhir mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Karo dr Sabrina Tarigan diinformasikan menggantikan Kadis Kesehatan Simalungun dr Jan Maurisdo Purba.

Informasi perpindahan para pejabat di Pemkab Karo disinyalir karena berakhirnya masa jabatan Bupati Karo Drs DD Sinulingga, sehingga mereka memilih eksodus ke Simalungun. Kepastian pindahnya keempat pejabat dari Karo itu ke Pemkab Simalungun diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karo, Drs Kawar Sembiring MSi, Senin (8/11) siang.

Kuniyati menjelaskan, mutasi pegawai lintas daerah, bisa atas permintaan pemda yang akan membutuhkan tenaga pegawai itu, atau dari pemda yang selama ini menjadi tempat kerja pegawai yang bersangkutan. "Jadi, ketika ada formasi yang dianggap perlu diisi, ya bisa dari tetangga sebelah, bisa dari bawahnya juga," pungkas Kuniyati.

Spanduk Tolak Pejabat ‘Impor’

Informasi bakal adanya pejabat impor dari Pemkab Karo ke Pemkab Simalungun, diprotes sejumlah warga. Bahkan, spanduk bertuliskan ‘Tolak Pejabat Impor di Bumi Habonaron Da Bona, Partuha Maujana Simalungun (PMS) Bicaralah. Gerakan Ahap Simalungun (G@S)’, dipasang di gapura selamat jalan, di Jalan Sintar– Saribudolok, tepat di depan Mapolsek Siantar Marihat, Pematangsiantar serta di Simpang Panei.

Salah seorang anggota G@S, Alpendius Damanik kepada METRO, kemarin mengatakan gerakan menolak pejabat ‘impor’ merupakan implementasi dan solidaritas yang berkualitas terhadap ahap (rasa) Simalungun.

"Kami mengingat janji Bupati Simalungun DR JR Saragih ketika kampanye, yakni memberdayakan Simalungun. Pemahaman kita, berarti memberdayakan orang-orang yang ada Simalungun, termasuk pejabat PNS yang tentunya memang harus memenuhi syarat. Jika memang masih ada yang memiliki kemampuan dan syarat, kenapa harus dari luar?" kata Alpendius.

Lebih lanjut Alpendius menjelaskan, memang hak bupati untuk menentukan pejabat yang akan menjadi pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Simalungun, tetapi diharapkan dalam memilih dan mengangkat pejabat agar memberdayakan orang-orang lokal yang lebih mengenal Simalungun secara luas.

Sementara Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon SPd, terkait pejabat-pejabat yang akan diangkat, mengatakan, bupati harus memilih orang-orang yang profesional serta memiliki komitmen membangun. DPRD Simalungun, katanya, pada prinsipnya setuju pada pilihan bupati, karena memang hak prerogatifnya. (sam/esa)

sumber : metro siantar
berita terbaru klik nasiam ijon
untuk versi mobile klik nasiam ijon