PAD Tak Tercapai, Ketua DPRD Diam

Harusnya Binton Malu
Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengakibatkan PNS di lingkungan Pemkab Simalungun tidak mendapatkan insentif triwulan keempat periode Oktober-Desember 2011 senilai Rp6,9 miliar. Namun, Ketua DPRD Binton Tindaon hanya bisa pasrah, maklum, dan terdiam atas kondisi ini. Sikap Binton pun menuai kritik dari para PNS Pemkab Simalungun.
“Insentif itu kan tambahan bagi PNS. Kita maklum kalau insentif itu tidak cair, kalau memang PAD yang diharapkan Pemkab selama 2011 itu tidak sesuai. Insentif itu kan disesuaikan dengan PAD kita,” ungkap Binton di ruang kerjanya, Kamis (12/1).


Diterangkannya, berdasarkan laporan yang disampaikan Pemkab Simalungun, target PAD yang bisa direalisasikan selama 2011 ini hanya berkisar 60 persen. Namun dia mengaku tidak mengetahui besaran nominal PAD yang diperoleh.
“Kalau triwulan I hingga III, insentif itu kan sudah dicairkan. Untuk triwulan IV ini, tentu tidak bisa kita paksakan untuk dicairkan,” katanya.
Binton menambahkan, PAD suatu kabupaten/kota memang berhubungan dengan besaran insentif dan uang lauk pauk yang akan diperoleh PNS. “Contohnya Riau dan Kutai Kertanegara, PAD yang mereka miliki memang tinggi sehingga insentif para PNS yang ada di sana tinggi. Tapi itu wajar. Riau memiliki banyak minyak, sementara Kutai juga banyak sumber daya alamnya. Kalau kita belum bisa seperti mereka,” jelasnya.
Sementara, beberapa PNS Pemkab Simalungun menilai sikap maklum dan pasrah Binton ini mencerminkan bahwa dirinya adalah boneka dari Bupati Simalungun. “Masa seorang Ketua DPRD malah diam dan maklum melihat PAD tidak tercapai. Seharusnya dia malu karena tidak melaksanakan fungsi kontrolnya melihat lemahnya kinerja Pemkab. Kok malah maklum,” ujar seorang PNS bermarga Manik bersama rekan-rekannya.
Para PNS ini mengatakan, dengan sikap dan komentar Binton seperti ini, berarti dia telah menunjukkan kebodohannya.
Terpisah, Kepala Dinas PPKAD Pemkab Simalungun Gidion Purba menyebutkan, insentif PNS triwulan IV belum bisa dicairkan karena PAD yang ditargetkan selama 2011 untuk membayar insentif tidak tercapai. “Annual fee (keuntungan tahunan, red) dari Inalum tidak sesuai target. Rencananya dari sana diperoleh Rp6,8 miliar.Yang diberikan Inalum tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu target BPHTB Rp12 miliar juga tidak bisa direalisasikan, yang tercapai hanya Rp600 juta,” ungkap Gidion.
Dikatakannya, dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alhasil, pemberian insentif triwulan keempat terpaksa ditunda menunggu keuangan Pemkab stabil kembali.
“Dana insentif itu berasal dari APBD kita. Sekali pemberian insentif butuh Rp6,9 miliar, dan penerimanya semua PNS di Simalungun. Nilainya bervariasi, antara pejabat eselon II, III dan IV, begitu juga dengan staf,” jelasnya. (ral/ara)