Berbagai tanggapan pesimistis dilontarkan warga Simalungun soal rencana pemekaran. Setelah belasan tahun rencana ini bergulir, hampir tak ada kepastian terkait realisasinya. Kini, Pemkab Simalungun menunjukkan keseriusan berbeda. Namun, sikap apatis tetap mengemuka. Jika memang tak ada peluang, lebih baik wacana ini dihentikan.

Sebagaimana diketahui, rencana pemekaran Kabupaten Simalungun sudah dicetuskan sejak 2002 pada masa pemerintahan Jhon Hugo Silalahi. Namun hingga tahun 2013, rencana itu tak kunjung terealisasi. Sejumlah pihak menilai, tak ada keseriusan berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah maupun tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.

Pada masa pemerintahannya, Bupati Simalungun Drs HT Zulkarnain Damanik MM tahun 2007 pernah menawarkan anggaran Rp5 miliar untuk menuntaskan pemekaran Kabupaten Simalungun sekaligus bersedia memberikan subsidi selama 5 tahun.

Saat itu Zulkarnain menyampaikan kesediaannya menandatangani pernyataan memberikan subsidi kepada daerah pemekaran selama 5 tahun. Dan, untuk menuntaskan terwujudnya pemekaran, ia menawarkan dana Rp5 miliar. Tetapi tawaran itu tidak mendapat respon dari berbagai komponen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dan mempertanggung jawabkan keuangan.

Pada APBD Simalungun tahun 2007, dialokasikan anggaran Rp700 juta, tetapi yang terpakai hanya sekitar Rp300 juta. Sisanya dikembalikan ke kas daerah. Minimnya pengeluaran anggaran itu karena pertimbangan azas manfaat dan pertanggung jawaban keuangan.

Namun, saat itu terjadi saling lempar bola antara tim pemekaran dan bupati. Bupati dianggap setengah hati dalam memperjuangkan pemekaran. Menanggapi tudingan itu, Zulkarnain mengaku hanya menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan kembali melempar ‘bola’ kepada tim pemekaran. Dia mengatakan, panitia pemekaranlah yang seharusnya berada di posisi terdepan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga dibahas DPR RI.

Menanggapi adanya anggapan bahwa bupati dan ketua DPRD sebagai penghambat atau tidak setuju atas rencana pemekaran, saat itu Zulkarnain Damanik membantah. Sementara Ketua DPRD Simalungun saat itu H Syahmidun Saragih, mengaku telah melakukan berbagai upaya. Misalnya, Komisi I DPRD Simalungun menemui Depdagri, DPD dan DPR RI meminta petunjuk langkah-langkah apa yang harus ditempuh meloloskan pemekaran Kabupaten Simalungun.

Sementara, Ketua Presedium Persiapan Pemekaran Kabupaten Simalungun saat itu, Leo Jamaria, H Maknur Sinaga dan dr Sarmedi Purba, mengaku selalu komit dalam mewujudkan pemekaran. Mereka mengaku, panitia tetap komit dan bersedia menyediakan biaya perjuangan pemekaran.

Saat ini, Bupati Simalungun telah berganti. JR Saragih kini menjadi orang nomor satu di Simalungun. JR Saragih juga menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pemekaran.

Bahkan, JR Saragih yakin, tahun ini pemekaran akan terealisasi. Dia mengaku telah melakukan segala upaya dalam mewujudkan pemekaran bersama DPRD Simalungun. Mereka telah melakukan terobosan untuk meloloskan usulan pemekaran.

Di berbagai pernyataannya, dia mengaku bahwa realisasi pemekaran tinggal selangkah lagi, yakni persetujuan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Persetujuan itu tertunda karena selama ini Gatot belum menjadi gubernur defenitif.

Di mana, gubernur yang berstatus pelaksana tugas (plt) tidak berhak memberikan rekomendasi untuk pemekaran. Saat ini Gatot sudah menjabat gubernur defenitif dan masyarakat Simalungun menagih janji pemekaran itu.

Yakin Mekar 2013
Bupati Simalungun JR Saragih mengaku sangat optimis jika semua pihak saling mendukung, pemekaran Simalungun ini akan tuntas tahun 2013. JR Saragih menegaskan, seluruh syarat yang dibutuhkan sudah dipenuhi.

JR Saragih mengatakan, dua berkas yang sebelumnya dinyatakan kurang, sudah dilengkapi dan rencananya, Senin (20/5) hari ini akan diantarkan ke Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Selanjutnya, JR Saragih beserta tim dari Pemkab Simalungun akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan langkah-langkah percepatan.

“Saya yakin, tahun ini akan terealisasi,” katanya. Hal itu disampaikan JR Saragih kepada koran ini, Sabtu (18/2) di Pematang Raya. Dikatakan, pemenuhan kekurangan berkas itu dilakukan menjawab surat Gubernur Sumut yang menyatakan adanya kekurangan berkas, yaitu peta tata batas dan surat dukungan Partuha Maujana di Simalungun dari berbagai kecamatan.

“Pemkab Simalungun disurati Gubernur Sumut soal kekurangan berkas itu. Kita sudah lengkapi kekurangannya. Senin tanggal 20 Mei, akan kita sampaikan ke Pemprvsu dan selanjutnya ke Mendagri dan DPR RI di Jakarta,” katanya.

JR Saragih menjelaskan, sebelumnya ada kesan bahwa pemekaran Simalungun tak akan terealisasi karena kabupaten induk belum siap. Oleh karena itu, sejak menjabat Bupati Simalungun, dia terlebih dahulu melakukan pembenahan di Pematang Raya sebagai ibukota kabupaten induk.

Infrastruktur jalan mulai diperbaiki, sarana bisnis dan pendidikan terus didorong untuk berkembang. Saat ini, Pematang Raya mulai hidup karena unit-unit bisnis dan mulai bermunculan. Dengan kondisi itu, investor juga mulai melirik Simalungun atas dan kondisi itu diharapkan membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk di kemudian hari.

“Kita siapkan Raya ini sebagai kabupaten yang sudah mandiri dan punya potensi berkembang. Itu bentuk dukungan untuk pemekaran dan bentuk nyata keseriusan kita,” katanya.

Dia mengatakan, perkembangan yang begitu pesat di Pematang Raya akhirnya membuka mata semua pihak, termasuk tokoh-tokoh Simalungun di Jakarta dan daerah lain. “Saat ini mereka sudah melihat kenyataan itu dan bersama-sama dengan kita mendukung percepatan pemekaran,” katanya sembari menepis anggapan yang menyatakan bahwa JR Saragih hanya fokus membangun Pematang Raya.

“Jadi tidak benar kita hanya memikirkan Raya. Yang kita lakukan adalah membenahi dulu kabupaten induk supaya siap, dan itu menjadi pertimbangan mutlak dalam upaya merealisasikan pemekaran,” katanya.

Dia menjelaskan, Simalungun induk dan Simalungun Hataran nantinya akan sama-sama berkembang setelah pemekaran. Hataran nantinya akan didesain menjadi lokasi home industri yang menampung pekerja yang besar. Banyak investor yang melirik Hataran nantinya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan.

Selama ini, Pemkab Simalungun juga sudah melakukan upaya-upaya penataan ekonomi di Simalungun Hataran. Sebagai contoh, di Hataran ada hutan seluas 58 ribu hektar SK 44. Dan 38 ribu hectare sudah disetujui Kemenhut untuk dilepas. Tinggal nanti dilihat, mana lokasi-lokasi yang dilepas untuk dikembangkan potensinya memajukan masyarakat.

“Intinya saya sampaikan, pemekaran itu menguntungkan. Bayangkan dari segi anggaran. Dengan mekar, nantinya pembangunan akan lebih terasa di masyarakat. Kondisi saat ini, dengan luasanya wilayah Kabupaten Simalungun, masih banyak fasilitas umum yang tak bisa dibangun pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, jika nantinya pemekaran terjadi, yang tadinya anggaran pembangunan di Simalungun hanya Rp800 miliar, sudah bisa menjadi Rp1,5 triliun. “Dengan perhitungan, di Kabupaten Induk dianggarkan Rp800 miliar, di Hataran Rp700 miliar. Pastinya pembangunan itu lebih dekat dan menyentuh masyarakat,” katanya.

Disinggung soal kesediaan Gubsu dalam memberikan rekomendasi pemekaran Simalungun, JR Saragih mengatakan, selama ini hal itu terkendala karena Gubsu masih PLT Gubsu. Namun, saat ini sudah defenitif dan sudah bisa memberikan rekomendasi.

Lalu bagaimana jika Gubsu Gatot Pujonugroho tidak bersedia memberikan rekomendasi dan bila tidak diberi rekomendasi? “Kita yakin, Bapak Gubsu akan memberikan rekomendasi setelah semua kekurangan berkas kita lengkapi. Kalau tidak diberikan, kita sampaikan kepada masyarakat Simalungun bahwa kondisinya seperti itu,” katanya tersenyum.

Terkait peran tim pemekaran yang selama ini sudah bekerja, JR Saragih mengucapkan terimakasih dan rasa hormat. “Kita hormati seluruh proses yang telah berlangsung selama ini. Kita hormati tim pemekaran. Terimakasih atas kerja kerasnya.

Dan kami terus mengharapkan dukungan penuh dari berbagai pihak dan bersama-sama menciptakan suasana kondusif. Gubsu menyurati Pemkab Simalungun untuk memenuhi kekurangan berkas itu.

Dan percayakan kepada kami, kita akan perjuangkan keinginan pemekaran ini sebagai aspirasi masyarakat. Ini bukan sekedar dukungan masyarakat, tapi sudah mendesak. Kita harus bekerja untuk mewujudkan impian masyarakat Simalungun,” katanya.

RSU Perdagangan Kantor Bupati
Selama ini, lokasi ibukota Kabupaten Simalungun Hataran, masih menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. JR Saragih mengatakan, ibukota Simalungun Hataran nantinya akan berada di Perdagangan.

Kita sudah masukkan ke berkas pengusulan itu bahwa Bandar adalah ibukota Simalungun Haratan. “Kita ingin semuanya sudah siap dan memang serius dalam pemekaran ini,” kata JR Saragih.

Selain kota terbesar di Simalungun Bawah, di Bandar kantor bupati nantinya sudah siap, yakni gedung RSU Perdagangan. “RSU Perdagangan itu nantinya menjadi kantor Bupati Simalungun Hataran. Selain efisien, kita menilai, di Perdagangan belum layak rumah sakit sebesar itu.

Daerah bandar masyarakat perkebunan dan disana lengkap rumah sakitnya. Jadi, kita manfaatkan sarana yang ada tanpa mengganggu kepentingan masyarakat demi terwujudnya pemekaran,” katanya.

Pilkada Direncanakan 2016
Sementara itu, Pilkada di Simalungun Hataran juga sudah direncanakan dengan matang. Tahun 2016 mendatang, Simalungun Hataran diharapkan sudah memilih kepada daerahnya.

“Jadi, pada Pilkada Kabupaten Simalungun Induk tahun 2015 mendatang, masyarakat di kabupaten Simalungun Hataran tidak memilih lagi. Masyarakat Simalungun Hataran akan memilih kepala daerahnya (bupati) pada tahu 2016,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, nantinya para calon anggota legislatif (caleg) di Simalungun Hataran, akan diangkat dari caleg yang bertarung tahun 2014. mereka yang diangkat, yang tidak lolos pada pileg 2014. Tapi dengan syarat, sesuai perolehan suara atau yang suaranya di bawah yang terpilih. (ara/leo)

SUMBER : METRO SIANTAR